Deno-Madur Tidak Akur?

oleh
Frans Anggal (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Frans Anggal*

Biang kerok munculnya tulisan ini adalah Jon Yani Rewos, pemilik akun Facebook. Pada linimasa 12 November pukul 14.05 ia menulis, “Saya yakin … 2020 akan ada kejutan dengan berpisahnya mereka …. Kita lihat saja … apakah ini pertanda baik atau tidak … ooohhhhh ….”

Tahun 2020 mereka berpisah? Siapakah mereka? Tak ada jawaban dari Yani Rewos. Ia memilih bungkam, tidak  menanggap apalagi menjawab berbagai komentar. Rupanya ia sengaja diam untuk sebuah tujuan, agar jawabannya justru muncul dari orang lain. Dengan itu pula ia bisa mengukur sejauh mana publik paham akan maksudnya. Kalau benar demikian tujuannya, boleh dibilang dia sukses.

Dari banyak komentar, duanya cukup benderang memberikan konteks, hal yang rupanya sudah ditunggu-tunggu Yani. Yang pertama, dari pemilik akun Dedi Mujur. “Saya juga yakin Kaka, tapi saya mau the new people for the next Manggarai leader“.

Aha! Pada frasa Inggris itu konteksnya tercuat. Konteks politik. Politik suksesi Manggarai 2020. Desi Mujur menginginkan “the new people for the next Manggarai leader“, orang baru untuk pemimpin Manggarai berikutnya.

Yang kedua, pemilik akun Marsel Ahang. Sahutannya semakin mengarah ke figur tertentu. “Coba buat EYD, Ejaan Yang Disempurnakan, sehingga jelas ada makna hukum DM, diterangkan dan menerangkan, hehehe.”

Marsel Ahang menyebut DM. Dalam kontestasi pilkada Manggarai yang lalu, publik daerah itu tahu, DM adalah singkatan nama paket Deno-Madur, Deno Kamelus dan Viktor Madur, pemenang pilkada yang kini sedang menakhodai Manggarai hingga 2020.

Nah. Dari pengoteksan itu sulit terbantahkan bahwa “mereka” yang dimaksudkan Yani Rewos adalah Deno-Madur. Pasangan ini akan pecah kongsi pada pilkada 2020. Begitu keyakinan Yani.

***

Adakah keyakinan Yani akan jadi kenyataan? Entahlah. Untuk sementara, hanya Tuhan yang tahu. Lagi pula, menjawab pertanyaan itu tidak penting-penting amat. Ada pertanyaan lain yang perlu segera dijawab.

Mengapa DM diyakini akan pisah jalan? Apakah bupati-wabup Manggarai itu mulai tidak akur? Sebab-musabab ketidakakurannya apa? Tidak akurnya dalam hal apa Lalu, supaya bisa akur (kembali) caranya bagaimana? Adakah dan apa saja syarat-syaratnya? Titik berat tanggung jawab pengakuran ada di pundak siapa? Siapa pula yang harus memulainya? Kapan?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting dan mendesak ketimbang mendiskusikan nasib Deno-Madur 2020. Sebab, masih ada rentang waktu satu tahun lebih yang sangat besar maslahatnya bagi Manggarai seandainya bupati-wabup tetap akur. Sebaliknya, betapa sangat besar mudaratnya kalau mereka cekcok.

Dengan kata lain, tidaklah soal mereka berberpisah jalan 2020, yang penting mereka tetap akur dalam menakhodai Manggarai hingga masa jabatan berakhir. Akur di sini bukan hanya prasyarat pelaksanaan tupoksi bupati-wabup, tapi juga tuntutan etis, sebab mereka dipilih berpasangan oleh rakyat justru karena dinilai mampu dan untuk selalu bisa bekerja sama.  Mereka dipilih sepaket agar selalu sepakat.

Penulis sendiri sulit percaya Deno-Madur tidak akur. Sebab, presedennya justru sangat baik. Deno Kamelus sepuluh tahun menjabat wabupnya bupati Christiani Rotok. Duet yang dikenal dengan akronim Credo ini sangat kompak. Tenggang waktu sepuluh tahun itu sangat cukup untuk dua hal. Pertama, untuk belajar banyak sehingga memiliki  kecukupan pengetahuan (knowledge). Kedua, untuk mengalami banyak sehingga memiliki kecukupan kebijaksanaan (wisdom). Pengetahuan yang diperoleh dari belajar serta kebijaksanaan yang ditimba dari pengalaman merupakan modal  berharga untuk membangun, menjaga, dan membina kerja sama.

Itu dari sisi Deno Kamelus. Dari sisi Viktor Madur, yang sepuluh tahun menjadi bawahan Credo, pengetahuan dan kebijaksanaan juga pasti ada dan memadai. Jadi, tidak mungkin mereka tidak bisa akur.

Tapi … kalau benar keduanya mulai atau sedang tidak akur, bagaimana? Oh, itu berarti ada yang salah, yang mesti segera dibereskan. Sebab, seperti sudah dikemukakan: masih ada rentang waktu satu tahun lebih yang sangat besar maslahatnya bagi kemajuan daerah seandainya mereka akur. Sebaliknya, sangat besar mudaratnya kalau mereka cekcok.

***

Hal lain yang membuat penulis sulit percaya Deno-Madur tidak akur adalah kata-kata Deno Kamelus sendiri tujuh tahun lalu.

Desember 2011, dalam audiensi dengan Wabup Deno Kamelus di ruang kerjanya di Kantor Bupati Manggarai nan megah senilai Rp20,5 miliar, yang dilengkapi CCTV,  jaringan LAN, hot spot internet nirkabel, smoke detector dan lain-lain, penulis melontarkan satu pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya mewakili rasa ingin tahu publik. Pertanyaannya begini: apakah kiatnya sehingga pasangan Christian Rotok-Deno Kamelus (Credo) bisa akur menyelesaikan periode pertama masa jabatan bupati-wabup, dan tetap kompak di periode kedua?

Wabup Deno menjawab, ada empat kunci. Kebetulan setiap katanya berakhir dengan huruf “i”, maka dinamakan saja “4i ala Credo”.

Pertama, tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Tupoksi bupati dan wabup sudah ada dalam UU. Bupati-wabup tinggal melaksanakannya secara konsisten.

Kedua, komunikasi. Ini harus dibangun dan dipertahankan. Jangan menunggu ada masalah besar baru baku cari, sementara sebelum atau sesudahnya baku tuduh.

Ketiga, transparansi. Saling terbuka. Tak ada yang disembunyikan.

Keempat, tahu diri. “Saya tahu apa tugas saya, dan sampai di mana batas wewenang saya,” kata Wabup Deno saat itu. Bukan hanya sikap yuridis, ini juga sikap etis.

Boleh dibilang, “4i ala Credo” ibarat empat sisi yang membingkai tipe hubungan ideal bupati-wabup. Yaitu, hubungan kolegial. Ke luar, hubungan tipe ini memancarkan tipe kepemimpinan ideal pula, yakni kepemimpinan kolegial. Dasar terdalamnya adalah kolegialitas, bukan rivalitas.

***

Credo sudah membuktikan itu selama sepuluh tahun. Dan Credo merupakan fenomena langka di tengah gejala umum: bupati-wabup tidak akur di tengah jalan. Menurut data lansiran Kementerian Dalam Negeri, sekitar 91 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi sebelum masa jabatan berakhir.

“Hanya ada sembilan persen yang kepemimpinan gubernur dan wagub, bupati dan wabup, yang langgeng sampai akhir jabatannya,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di sela seminar Desiminasi Produk Perencanaan Bappenas, di Denpasar, Rabu 30 November 2011.

Atas dasar ini, saat itu pemerintah coba menyusun draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah, yang akan mengakhiri jabatan politis wakil kepala daerah. Dirancang, wakil kepala daerah tidak akan dipilih lagi dalam pilkada, melainkan ditunjuk. Yang berhak adalah PNS setingkat sekda.

“Wakil kepala daerah harus ditunjuk supaya tidak berkelahi (dengan kepala daerah) setelah terpilih,” kata Prof. Dr. Ryaas Rasyid di Jakarta, Kamis 15 Desember 2011. Saat itu ia anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

Kala itu Wabup Deno mengkritik solusi tersebut. “Pemerintah pusat cenderung melihat akar banyak persoalan hanya pada peraturan perundang-undangan,” katanya. Padahal, letak persoalan utamanya di sini bukan pada UU-nya, tapi pada diri pengemban amanat UU itu. Bukan pada senjatanya, tapi pada orang di balik senjata itu, “the man behind the gun“.

Secara lain bisa kita katakan begini: penyelenggaraan negara akan baik di tangan orang baik, meski UU-nya belum baik. Sebaliknya, penyelenggaraan negara akan buruk di tangan orang buruk, walau UU-nya sudah baik.

Maka, dalam hubungan bupati-wabup yang tidak akur, kata Wabup Deno, yang patut dipersalahkan bukan UU-nya, tapi orangnya. Dalam hal ini, bupatinya. Bukan wabupnya.

Ini masuk akal. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah “memimpin” penyelenggaraan pemerintahan daerah, dst. Sedangkan tugas dan wewenang wakil kepala daerah adalah “membantu” kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dst. Itu kata UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hubungan asimetris itu, yang “memimpin”-lah yang memegang kunci. Bukan yang “membantu”. Maka, kalau bupati-wabup tak akur, bupatinyalah yang tidak becus.

“Tidak ada murid yang jelek. Yang ada hanyalah guru yang jelek.” Begitu kata seorang guru kungfu, Han, kepada muridnya, Dre, dalam film “Karate Kid”.

Kurang lebih begitulah. Tidak ada wabup yang jelek. Yang ada hanyalah bupati yang jelek. Maka, menjadi tidak lucu: bupatinya yang jelek, tapi wakilnya yang kena getah. ***

*)Penulis adalah kolumnis, mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum FLORES POS, tinggal di Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *