Beranda Headline Agama di Ruang Publik

Agama di Ruang Publik

333 views
0
Ilustrasi (Foto: Istimewa/bangkatimes.com

Oleh Patritius Arifin*

 Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri

—Ir. Soekarno

 Akhir-akhir ini, diskursus mengenai Pancasila menjadi narasi dominan menghiasi kolom diskusi media massa, jurnal, atau pun seminar-seminar ilmiah menyusul kembali muncul dan menguatnya fanatisme kelompok dan agama. Saat ini kita melihat ribuan orang turun ke jalan, berteriak tanpa takut, menguasai ruang publik. Yang terakhir terjadi ialah reuni 212 yang sulit untuk tidak dicurigai sebagai upaya agama mendominasi ruang publik dalam negara. Kelompok-kelompok ini menuntut banyak hal, termasuk yang paling kurang nyaman didengar misalnya mereka menuntut suatu negara berbasis agama semisal HTI yang sejak tahun 2018 ini eksistensinya dilarang. Kelompok ini mengusung ide kepemimpinan khilafah. Khilafah ialah sebuah sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Di sisi lain, kita sebenarnya tidak perlu terkejut dengan hal ini, dalam sejarah, perdebatan mengenai penempatan agama dalam hubungan dengan negara bukan fenomena baru. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui proses yang alot hingga mencapai kesepakatan mengenai bentuk yang kita miliki sekarang ini.

Pancasila pada dasarnya merupakan ideologi terbuka, meskipun di masa Orde Baru, Pancasila sempat membeku dan tertutup. Akan tetapi, seiring kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi semenjak jatuhnya Orde Baru 1998, ruang bagi muncul kembalinya aliran-aliran atau paham-paham yang mencoba menggagas kembali Dasar Negara Indonesia makin longgar.

Ada beberapa alasan mengapa hal seperti ini terjadi. Salah satunya terkait posisi Pancasila yang memberi tafsir ambingu mengenai hubungan agama dan negara. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan suatu kompromi atau jalan tengah yang mencoba merawat tegangan antara kebhinnekaan dan persatuan Indonesia, antara kepentingan kaum nasionalis dan kaum agamis. Menurut sebagian pihak, posisi itu sangat labil dan tidak jelas justru karena sifatnya yang kompromistik itu. Kita bahkan bukan negara sekular, bukan juga negara agama. Hal ini memberi ruang bagi problematika tafsir Pancasila.

Pertanyaannnya, bagaimana Pancasila sebagai rujukan hidup bersama menghadapi tantangan ini? Bagaimana relasi agama dan negara menurut Pancasila? Artikel ini akan menjawab letak kekuatan atau posisi strategis Pancasila sebagai dasar negara dalam menanggapi isu-isu pembentukan negara agama di Indonesia.

Pancasila: Sebuah Keniscayaan

Pancasila sebagai sebuah keniscayaan dimaksudkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang begitu saja turun dari langit, sebaliknya Pancasila merupakan suatu refleksi akan realitas manusia dan Bangsa Indonesia baik secara geografis maupun secara kultural. Dasar ontologis Pancasila ialah manusia. Menurut Driyarkara, kompleks tindakan manusia itu meliputi bermacam sektor seperti sektor religius, moral, kultural dan kebudayaan, politik (kenegaraan), ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dalam hidup bernegara ideologi yang baik untuk dijadikan sebagai dasar negara atau rujukan bersama ialah ideologi yang realistis terhadap aspek individu tadi. Dalam hal ini, Pancasila ialah ideologi yang realistis kerena betul-betul merumuskan realitas manusia Indonesia seperti yang diuraikan di atas.

Selain itu, Negara Indonesia dalam konteks kemasyarakatan juga merupakan suatu negara bangsa yang multi etnis, agama, bahasa, dll. Secara geografis pun Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Papua. Itu artinya, secara kultural maupun geografis, Indonesia tidak bisa bersatu. Satu-satunya yang menyatukan manusia dari berbagai latar belakang ini menjadi satu bangsa ialah nasionalisme, rasa kebangsaan, sebuah kesadaran bahwa kita ini satu bangsa. Akan tetapi, rasa kebangsaan itu tidak timbul dari kondisi alami, ia merupakan komitmen yang harus dibangun demi kehidupan bersama. Tercapainya kehidupan bersama yang harmonis tersebut menuntut kepada kita suatu sikap kompromi terhadap kemajemukan dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia dan hal itulah yang dijamin dalam Pancasial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya merumuskan apa yang ada, melainkan juga merumuskan apa yang mutlak mesti kita perjuangkan demi terwujudnya Negara Indonesia yang kita cita-citakan bersama.

Arti Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara etimologi, Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu panca (= lima) Sila (=tingkah laku yang baik). Jadi, dalam arti itu, Pancasila berarti lima tingkah laku yang baik. Dari segi terminologi, Pancasila mempunyai pengertian sebagai nama dari lima sila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Kelima sila ini merupakan suatu sistem yang saling mengikat. Sebagai sistem dimaksudkan bahwa sila-sila dalam Pancasila terbentuk sebagai satu kesatuan organis bahwa yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Pola hubungan itu bisa digambarkan demikian bahwa sila pertama meliputi, mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan sila kedua yang dijiwai oleh sila pertama menjadi dasar yang menjiwai sila berikutnya dan akan selalu seperti itu. Dasar ontologis atau pemikiran dasar di balik rumusan Pancasila ialah manusia, bahwa yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dll., itu ialah manusia. Sila-sila tersebut antara lain, Tuhan yaitu kausa prima, Manusia yaitu individu bermartabat, negara-bangsa yaitu kesatuan yang memililki kepribadian sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak negara, dan keadilan yaitu memberi keadilan dalam kebersamaan.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki arti sebagai rumusan mengenai pilar-pilar dasar demi terwujudnya komitmen untuk hidup bersama sebagai Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, basis serta tujuan berdirinya Negara Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang ber-ketuhanan, yang ber-kemanusiaan, yang ber-persatuan, yang ber-kerakyatan, dan yang ber-keadilan. Kelima sila ini merupakan syarat minimal (haram dikurangi) sekaligus  mutlak karena mewakili unsur-unsur pokok yang perlu sesuai konteks masyarakat dan wilayah yang akan dijadikan satu negara itu. Karena merupakan dasar bagi kehidupan bernegara, rumusan dalam Pancasila dengan demikian tidak hanya merupakan usaha untuk merangkul segala unsur untuk bersatu, tetapi juga memikirkan sesuatu yang lebih baik dan maju yang akan lahir dari rancangan itu terkait masa depan negara. Maka relevansi Pancasila bisa dilihat dalam tiga hal, yaitu perannya sebagai sumber hukum, sebagai pengawas terselenggaranya peran masyarakat dan lembaga negara sesuai Pancasila, dan sebagai ukuran atau kriteria penilaian terhadap terwujud atau tidaknya Bangsa Indonesia.

Negara Sekuler?

Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia sekaligus bukan negara sekularistik dan bukan negara agama. Mengenai hal ini, ada guyonan bahwa Indonesia ialah negara ‘bukan-bukan.’ Pancasila dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara negara sekularistik dan negara agama. Atas itu, Pancasila justru membuat bangsa ini mengambil keburukan sekularistik dan teokrasi bersama-sama. Dalam bagian ini, kita perlu masuk lebih dalam memahami bagaimana pola relasi antara agama dan negara berdasarkan tafsir sila pertama.

Sila ketuhanan dalam Pancasila tidak komit pada agama tertentu, tetapi pada dimensi religius manusia Indonesia yang lebih umum dari agama-agama. Dengan demikian, hubungan antara agama dan negara dalam Pancasila pada dasarnya berusaha memilah masalah agama dan negara pada tempatnya masing-masing tanpa harus saling mencampuri satu sama lain, tetapi juga memberi ruang bagi keduanya untuk bertemu dan membentuk tatanan masyarakat yang solid. Bagaimana posisi ini dipahami? Terlebih dahulu, kita perlu melihat lebih dalam beberapa peristilahan penting, yaitu mengenai kata sekuler, sekularisme dan sekularistik.

Pertama, mengenatai kata ‘sekuler’. Sekuler sebagai kata sifat berarti “termasuk zaman atau dunia ini,” jadi bukan soal ketuhanan atau keagamaan. Adanya Tuhan tidak disangkal, tetapi juga tidak diberi aksentuasi pokok. Bersikap sekuler berarti percaya bahwa dunia ini memiliki mekanisme berdasarkan hukumnya sendiri yang rasional, dan oleh karena itu segala perkara atau tata kelola (hukum, ilmu, dll) tentang dunia ini dapat diurus dengan nalar tanpa harus dihubungkan dengan Tuhan. Kedua, ‘sekularisme.’ Sekularisme berarti isme atau paham tentang yang sekuler tadi. Jadi, sekularisme ialah semacam ideologi atau ajaran yang membuat dikotomi antara dunia dan Tuhan. Kepercayaan akan Tuhan memang tidak ditolak, tetapi dalam tata kelola urusan dunia tidak perlu menghadirkan Tuhan. Kata sifat dari sekularisme ialah sekularistik. Sekularistik berarti radikalisasi paham sekuler bahwa urusan dunia dan ketuhanan tidak hanya dipisahkan, tetapi dihapus atau dianggap tidak ada. Obsesi sekuler ini membuat orang berpikir serba sekularisrik.

Jika mau menjabarkan relasi agama dan negara yang diatur dalam Pancasila, kiranya relasi itu tidak jauh berbeda dengan yang dibuat dalam tata negara sekuler. Dalam negara sekuler, segi-segi kehidupan bernegara ditata dengan prinsip duniawi dalam arti umum dan dipertanggung jawabkan dalam diskursus terbuka, tidak berdasarkan kepercayaan seseorang. Di sini, negara tetap mengakui hak kepercayaan religius bahkan menjaminnya secara konstitusional. Contoh: Jerman, Inggris. Terkait hal ini, Sukarno sendiri sebenarnya mengusung model yang sama, yang oleh Ricklef disebut “Nasionalisme Sekuler.” Disebut ‘nasionalisme sekuler’ karena memuat pencarian akan identitas Nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan.

Banyak kelompok seperti kaum terpelajar, tokoh nasionalis, atau kaum-kaum minoritas Kristen saat itu menyetujui model Sukarno tersebut antara lain untuk menghindari dominasi mayoritas. Meskipun demikian, kata “sekuler” di sini tidak berarti murni sebab Sukarno juga mengatakan bahwa kemerdekaan bagi kemanusiaan meliputi juga kemerdekaan beragama. Oleh karena itu, meskipun istilahnya sekuler, konsep ini selalu merangkum di dalamnya kepekaan religius agama-agama.

Ide ini tampak dalam rumusan Pancasila yang dibacakan Sukarno dalam sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoozakai (BPUPKI), pada pidatonya 1 Juni 1945, ia menawarkan lima sila sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima sila ini menurut Sukarno merujuk pada satu prinsip, yaitu gotong royong. Satu hal menarik dari lima sila yang diusung Sukarno ialah bahwa ketuhanan justru ditempatkan di akhir. Implisit di sini bahwa Sukarno menempatkan perkara agama sebagai tujuan tak langsung negara sebab tujuan langsungnya ialah menjamin kesejahteraan warga negara. Jadi, negara bukan untuk dibawa kepada pengadilan surga, melainkan terutama merupakan perkara hidup bersama manusia di dunia ini dalam suatu tatanan politis yang disebut negara.  Dalam arti ini, Indonesia dengan demikian masuk dalam corak negara sekuler, bukan negara Agama.

Ketuhanan Sebagai Tujuan Tak Langsung Negara

Dengan pola relasi yang demikian telah dijelaskan di atas, Indonesia berposisi persis sebagai negara modern, demokratis, tetapi tetap memegang teguh spiritualitas. Lantas bagaimana persisnya pengakuan terhadap agama itu diformulasikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya merujuk pada klasifikasi peran negara dan agama menurut Driyarkara. Meski mengakui adanya ‘pemisahan’ antara agama dan negara dalam Negara Pancasila, Driyarkara juga tidak menyangkal adanya ‘relasi’ internal antara keduanya. Ia memformulasikannya demikian.

Tujuan langsung sebuah negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Horizontal). Namun demikian, negara yang melulu hanya memperhatikan dimensi horizontal kehidupan manusia lalai terhadap kenyataan bahwa individu-individu yang membentuk negara itu pun memiliki kerinduan akan makna religius. Dengan demikian, agama menjadi tujuan tak langsung negara. Jalan tengah dari kedua kepentingan itu ialah Pancasila.

Dalam relasi itu, tugas negara adalah menyediakan ruang bagi mungkinnya kehidupan religius, sedangkan pemenuhannya secara langsung menjadi tugas agama itu sendiri. Dengan posisi demikian, negara hanya mencampuri urusan agama secara tidak langsung. Sebab jika batas-batas tersebut kabur (dalam hal ini jika agama menjadi hukum negara), ada resiko bahwa tujuan langsung negara justru tercederai. Logikanya demikian bahwa negara mempunyai tujuan langsung untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh masyarakat, sedangkan jika agama dan nengara menyatu, ada bahaya bahwa kepentingan agama tertentu menjadi totaliter dan mengabaikan yang kemajemukan unsur partikular lain dalam masyarakat atau sebaliknya bahwa negara terlalu mencampuri dan menentukan praktik beragama yang dalam kenyataannya sangat banyak dan beragam. Akibatnya, kebutuhan religius masyarakat tidak dijamin secara utuh atau dibatasi. Dalam hal ini, negara justru menindas individu-individu yang harusnya dilindungi kebutuhannya dan dijamin kemerdekaannya.

Kembali ke Pancasila: Etika Kebangsaan Dalam Pancasila

Kerap kali, ide untuk menjadikan Indonesia negara agama seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini (cth. Kasus kelompok Hizbut Tahrir Indonesia-HTI), mengusung ide Pancasila versi Piagam Jakarta. Kurang lebih argumen yang mau dibela bertitik tolak dari prinsip Tauhid (Wahyu dari Tuhan). Wahyu Tuhan dianggap lebih menjamin karena kebenarannya mutlak dan berasal dari Tuhan. Kebenaran seperti inilah yang pantas dijadikan dasar negara. Sebaliknya, moral yang berasal dari filsafat bersifat nisbi (berubah-ubah-tidak bisa dipegang) maka tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk negara yang baik.

Lebih jauh, agama yang tepat untuk menjadi dasar Negara Indonesia ialah Islam, sebagaimana menurut Drs. Sidi Gazalba. Alasannya ialah bahwa selain Islam, baik kepercayaan tradisional maupun agama mayor lainnya tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pancasila. Kristen misalnya menyembah Allah yang Trinitas (tiga dalam satu), bukan monoteis, Hindu dan Budha juga berkepercayaan politeis, dst. Demikian argumentasi untuk menjadikan Indonesia negara agama atau negara Khilafah.

Akan tetapi, apapun alasannya, tafsir sempit dan eksklusif seperti itu membuat Pancasila berbalik menjadi anarkis dan tidak toleran. Kita tentu sepakat bahwa hal ini tidak benar setelah mendalami bagaimana Pancasila menata relasi agama dan negara dalam batas-batasnya dan bahwa sila pertama tentu terbuka terhadap kemajemukan tafsir ketuhanan sesuai konteks keindonesiaan, bahwa ketuhanan yang dimaksud tidak komit terhadap agama tertentu saja.

Untuk itu, kita perlu kembali ke Pancasila untuk menggali prinsip-prinsip tingkah laku dalam hidup bernegara yang sedemikian majemuk ini terutama dalam hidup beragama. Menyitir Franz Magnis-Suseno dalam buku kecil berjudul Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan, ia menjabarkan tiga nilai etika kebangsaan minimal untuk hidup berdampingan dalam perbedaan yang Pancasilais.

Pertama ialah Pluralisme. Pluralisme tidak lain ialah kesediaan untuk memperjuangkan bukan hanya pengakuan akan adanya fakta pluralitas dalam masyarakat, tetapi juga bahwa fakta tersebut perlu dihormati, dilestarikan dan dikembangkan. Pluralisme tidak sama dengan mengatakan semua agama sama saja dan tidak punya urusan dengan soal agama mana yang lebih baik atau lebih benar. Pluralisme merupakan kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda dan kesediaan untuk hidup, bergaul dan membangun negara bersama-sama. Dalam arti ini, hidup bersama tidak mungkin dibangun jika kita memulainya dengan mempersoalkan perbedaan. Sikap pluralis mestinya menjadi sikap dasar manusia Indonesia yang tujuannya justru agar kepentingan semua pihak terjamin dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lain.

Kedua, Demokrasi. Demokrasi ialah syarat berlangsung terusnya Indonesia. Negara yang ekstra majemuk seperti Indonesia ini sulit dipersatukan jika kehendak untuk bersatu bukan datang dari sebuah kerelaan. Dan orang hanya akan rela untuk hidup bersatu jika mereka terlibat untuk mengurusnya. Itu artinya, negara ini tidak cocok dengan hegemonisasi/penunggalan yang mengebiri kepentingan banyak pihak lain dalam bentuk apapun termasik agama. Hal inilah yang dijamin demokrasi.

Ketiga, Keadilan sosial. Keadilan ialah syarat minimal. Adil berarti bahwa seluruh bangsa dapat hidup dengan layak dan utuh sebagai warga negara. Hal ini harus nampak dalam kesejahteraan hidup masyarakat pada level paling minimal seperti makanan, rumah, sekolah, dll. Hal lain ialah rasa nyaman hidup, bebas dari rasa takut, hidup damai dalam suatu negara dengan kebebasan beragama dalam batas-batas tertentu tanpa tekanan. Terpenuhinya semua hal ini memperlihatkan solidaritas bangsa. Solidaritas inilah dasar persatuan.

Dengan ketiga prinsip etis ini, hendak dikatakan bahwa kita bisa berhasil hidup bersama dalam perbedaan hanya jika ketiga unsur yang minimal ada ini, berjalan baik. Itulah mengapa kita perlu kembali ke Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi pelbagai persoalan. Dengan demikian, isu agama di ruang publik saya serahkan pada sidang pembaca yang budiman untuk mengambil sikap sebagaimana yang diharapkan dalam etika Pancasila ini.

*)Penulis adalah mahasiswa Program Sarjana STF Driyarkara, Jakarta

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here