Beranda Headline Senjata Pendongkrak Ekonomi Flores Itu Bernama Kartu Kredit Pemerintah

Senjata Pendongkrak Ekonomi Flores Itu Bernama Kartu Kredit Pemerintah

360 views
0
Aryo Dipo Murti, S.Kom (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Aryo Dipo Murti, S.Kom

Pada tanggal 28 September 2017, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-17/PB/2017, tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan ini adalah uang yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari kantor-kantor pemerintah yang dibiayai oleh APBN.

Penggunaan kartu kredit pemerintah ini sudah mulai diaplikasikan di kota-kota besar seluruh Indonesia, tetapi untuk Flores masih belum terasa. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, uang persediaan yang beredar di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Barat dan bersumber dari APBN sebesar Rp 108.849.057.037. Bayangkan apabila petty cash lebih dari seratus miliar rupiah ini dapat diserap maksimal oleh penyedia barang dan jasa lokal di Flores, daya ungkitnya bagi perekonomian akan terasa.

Uang Persediaan Belum Terserap Maksimal oleh Penyedia Barang Lokal

Sebenarnya pembayaran belanja operasional pemerintah dengan menggunakan uang persediaan dapat lebih diserap maksimal oleh penyedia barang dan jasa lokal. Sebagai contoh, masih banyak dijumpai kantor-kantor pemerintah yang belanja toner (isi ulang printer), supplies komputer, dan berbagai peralatan ke pulau jawa. Padahal ini dapat disediakan oleh penyedia barang lokal. Hal ini disebabkan salah satunya karena penyedia barang dan jasa di pulau jawa menyediakan beragam kemudahan antara lain kemudahan pembayaran.

Perlu diketahui uang persediaan yang dimiliki bendahara dalam bentuk tunai memang terbatas. Barang dikirim terlebih dahulu, setelah barang diterima dan bendahara memiliki uang tunai yang cukup barulah dilakukan pembayaran. Penyedia barang juga mendata jenis-jenis printer yang dimiliki kantor, dan menawarkan secara berkala apabila sudah mulai habis. Dan hal-hal sederhana lainnya, yang seyogyanya dapat dilakukan juga oleh penyedia barang dan jasa lokal.

Menyerap Uang Persediaan dengan Kartu Kredit Pemerintah

Untuk bisa menyerap potensi uang persediaan ini, penyedia barang dan jasa lokal harus mempelajari apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kantor-kantor pemerintah. Pembayaran dengan Uang Persediaan saat ini dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit yang selama ini telah disediakan pihak bank. Ini merupakan peluang emas bagi penyedia barang dan jasa lokal untuk menyerap uang persediaan uang beredar dengan cara menyediakan pilihan pembayaran menggunakan kartu Kredit.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja pemerintah difokuskan pada belanja keperluan operasional yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan. Adapun untuk belanja keperluan operasional ini setidaknya ada 3 bidang usaha yang dapat menyerap realisasi uang persediaan, pertama adalah pengadaan Alat Tulis kantor. Dengan menyediakan ATK yang menjadi kebutuhan wajib, maka setiap kantor pemerintah tidak perlu lagi belanja ATK keluar daerah. Bidang kedua adalah pemeliharaan. Mulai dari pemeliharaan kendaraan (SPBU, Bengkel, toko aksesoris kendaraan), pemeliharaan gedung (toko bahan bangunan), hingga pemeliharaan peralatan kantor (tempat servis komputer, servis printer). Dan bidang terakhir adalah jamuan (restoran atau rumah makan). Tiga bidang usaha ini adalah bidang favorit untuk belanja pemerintah menggunakan uang persediaan.

Selain belanja operasional, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk belanja keperluan perjalanan dinas. Ada dua bidang usaha yang dapat menyerap uang persediaan melalui perjalanan dinas. Bidang pertama adalah travel agent penyedia jasa pembelian tiket pesawat. Pegawai negeri sipil yang hendak melakukan perjalanan dinas keluar Flores tentu membutuhkan tiket pesawat. Bidang kedua adalah hotel/penginapan. Kantor-kantor pemerintah sering mengadakan rapat di hotel ataupun mengundang peserta untuk menginap di hotel. Dua bidang usaha ini merupakan penyerap utama uang persediaan untuk belanja perjalanan dinas.

Peran Perbankan

Untuk dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, tidak dapat terlepas dari pihak perbankan sebagai penyedia jasa kartu kredit. Sampai dengan Juli 2018, Kartu kredit pemerintah yang telah diterbitkan selama masa uji coba dari bulan Oktober 2017 s.d Juli 2018 adalah sebanyak 1.183 kartu. 654 kartu diterbitkan oleh BRI (55,3%), 430 kartu diterbitkan oleh Bank Mandiri (36,3%) dan 99 kartu diterbitkan oleh BNI (8,4%). Selama masa uji coba, penerbitan kartu kredit banyak didominasi oleh bank yang  tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Jumlah ini tentunya masih sangat kecil untuk level nasional. Karena itu dibutuhkan peran serta perbankan untuk menggarap lahan potensial ini.

Langkah awal yang perlu dilakukan pihak perbankan adalah mensosialisasikan pembuatan dan penggunaan kartu kredit kepada kantor-kantor pemerintah di Flores. Sering kali hambatan penggunaan kartu kredit pemerintah adalah ketidaktahuan para pegawai negeri sipil yang menjabat di bagian keuangan dalam bertransaksi dengan kartu kredit.

Setelah perbankan dan pimpinan kantor menandatangai perjanjian kerja sama, barulah perbankan dapat menerbitkan kartu kredit sejumlah yang dibutuhkan. Pihak perbankan dapat menjelaskan manfaat nyata dari kartu kredit pemerintah ini kepada satuan kerja.

Setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh satker. Manfaat pertama adalah meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Manfaat kedua adalah mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Dan manfaat ketiga adalah biaya yang timbul akibat penggunaan Kartu Kredit dan Layanan Perbankan Secara Elektronik dapat dibebankan pada APBN.

Untuk membantu perbankan mensosialisasikan Kartu Kredit Pemerintah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia sudah melaksanakan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah kepada satuan kerja mitra kerjanya. KPPN Ruteng sudah melaksanakan Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2018 dengan mengundang satker dari 4 kabupaten di Flores yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada.

Artinya kartu kredit pemerintah bukan ‘barang baru’ bagi pimpinan satker. Selanjutnya tinggal pihak perbankan melakukan follow up terhadap kantor-kantor pemerintah untuk memperkenalkan produk kartu kredit tersebut. Perbankan dapat juga bekerja sama dengan KPPN dalam mensosialisasikan kartu kredit pemerintah.

Langkah kedua, pihak perbankan harus mensosialisasikan penyediaan mesin EDC untuk pembayaran dengan kartu kredit pada para penyedia barang dan jasa lokal di Flores. Adalah hal mudah untuk mempromosikan kartu kredit kepada masyarakat perkotaan yang biasa menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi di mall, food court dan berbagai marchant.

Untuk daerah, khususnya Flores, Perbankan perlu extra effort untuk mengedukasi marchant untuk menyediakan pembayaran dengan kartu kredit. Tidak terbatas dari penyediaan mesin EDC Kartu kredit, Termasuk perbankan juga perlu memberikan edukasi langkah-langkah aman dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit. Megingat isu keamanan adalah salah satu isu pokok dalam transaksi menggunakan kartu kredit.

Efek samping dari banyaknya marchant yang menyediakan pembayaran dengan mesin EDC kartu kredit tentunya akan berdampak positif bagi sektor lain, yaitu pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di Flores. Hal ini nampak dari berbagai upaya pemerintah mulai membangun berbagai sarana prasarana pariwisata yang dibutuhkan. Termasuk pengembangan Bandara Komodo dan pembangunan marina untuk berlabuhnya kapal-kapal yang digunakan wisatawan. Juga berbagai event pariwisata yang kerap diselenggarakan.

Untuk diketahui, para traveler dari dalam maupun luar negeri banyak yang memiliki dan nyaman bertransaksi dengan kartu kredit. Minimarket dan restoran yang menyediakan pilihan pembayaran kartu kredit tentu akan menjadi nilai tambah bagi traveler. Berbagai kemudahan pembayaran yang ditawarkan akan menjadi insentif bagi traveler untuk menjelajahi keindahan pariwisata Flores.

Dukungan Pemerintah

Pada tanggal 26 Desember 2018, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam PMK ini disebutkan bahwa Uang Persediaan dibagi dua yaitu UP tunai sebesar 60% dan UP Kartu kredit sebesar 40%. Dapat kita simpulkan bahwa pemerintah “memaksa” satuan kerja agar menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah ini. Ini merupakan peluang emas, kemudahan luar biasa dari pemerintah yang dapat ditangkap oleh pihak perbankan maupun pelaku usaha.

Saat ini yang kita harapkan agar uang dari APBN tidak menguap begitu saja ke daerah lain, tetapi dapat berputar di Flores. Salah satunya dengan menyediakan pembayaran melalui kartu kredit pemerintah. Karena itu diharapkan peran pimpinan kantor pemerintah untuk mulai menggunakan kartu kredit, pihak perbankan untuk menyediakan fasilitas dan edukasi, serta pihak penyedia barang jasa/marchant untuk menyediakan pilihan pembayaran kartu kredit.

Penyediaan mesin EDC kartu kredit juga memberikan kemudahan para traveler untuk menikmati pariwisata di Flores. Semoga dengan makin banyaknya uang berputar di Flores, setiap rupiah akan semakin berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Flores.

*)Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng – Kementerian Keuangan RI

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here