Menunggu Penanganan Lanjutan Kasus Sail Komodo

oleh
Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo (Foto/Istimewa)

FLORESPOST.CO, Labuan Bajo- Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Sail Komodo tahun 2013 silam terus diperdalam oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Theodorus Suhardi dan stafnya Yosefus Sukardi, ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2018 lalu, dan resmi ditahan dua minggu setelahnya, kini pihak Kejari Mabar gencar melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berhubungan dengan pengelolaan dana pada kegiatan tersebut yang bersumber dari APBN.

Untuk diketahui, pembiayaan kegiatan Sail Komodo bersumber dari dua mata anggaran: APBD dan APBN.

Setidaknya sampai hari ini, terhitung 30 puluh orang yang telah diperiksa sebagai saksi.

Selain itu, pihak Kejari Mabar juga telah membangun kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat untuk memeriksa kerugian uang negara.

“Kami sudah minta audit oleh BPK di Jakarta. Ada beberapa keterangan atau bahan alat bukti yang perlu diklarifikasi lagi ke pihak-pihak di Labuan Bajo. Itu sudah diklarifikasi dan akan kirim secepatnya dalam minggu ini. Saya berharap, akhir Januari atau awal Februari tahun ini sudah ada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara,” jelas Kepala Kejari Mabar, Julius Sigit Kristanto di ruangan kerjanya, Rabu (16/01/2018).

Audit yang dilakukan itu, terang Julius, berkaitan dengan mata anggaran yang dialokasi untuk kegiatan Sail Komodo yang bersumber dari APBN.

“Anggaran dari APBN itu berkaitan dengan pembiayaan Event Organizer (EO),” ujarnya

“APBN itu membiayai kegiatan-kegiatan yang sama dengan APBD. Contohnya, parade kapal yacht. Satu kegiatan tetapi dibiayai oleh dua sumber anggaran,” tegas Julius.

Penulis: Dolfo Suhardi (Kontributor Florespost.co- Labuan Bajo)
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *