Sedikit Demokrasi Di Kota Ruteng

oleh
Alfred Tuname, Penulis Buku "le politique" (2018) (Foto/Dok. Pribadi)

Oleh Alfred Tuname*

Kritik adalah hak warga negara. Kritik tentu berkenaan dengan urusan publik, bukan urusan privat. Itu berarti, kritik tak ada urusan dengan emosi personal atau sentimen “like or dislike”. Tak ada jejak ad hominem dalam kritik. Yang ada hanya cita-cita bersama: kebaikan bersama.

Kritik yang dimaksudkan di sini adalah kritk publik atas kerja dan kinerja pemerintah. Kritik ada karena pemerintah tidak bekerja sebagaimana janjinya: menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik.

Kritik atas pemerintah adalah pertanda bahwa warga negara tidak sedang apatis terhadap pemimpinnya. Dengan itu, demokrasi sedang berlangsung secara maksimal, bukan minimalis. Sebab, demokrasi minimalis itu hanya ada pada event Pilkada.

Nah, kritik netizen dan perbincangan kritis warga Manggarai atas persoalan kemomosnya Kota Ruteng mencerminkan kualitas berdemokrasi warga negara. Bahwa ada soal dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menuntaskan visi-misinya.

Soal muncul ketika secara nasional (:data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kota Ruteng mendapat predikat sebagai kota terkotor. Predikat tersebut sontak membuat membuat warga Manggarai dan diaspora terhentak mungkin tak percaya. Tetapi itulah faktanya. Tak tanggung-tanggung, kemomosnya Kota Ruteng menyamai Kota Kupang yang aktivitas warganya luar biasa sibuk.

Atas fakta itulah di Kota Ruteng warga Manggarai protes keras (:kritik) terhadap pemerintah. Mereka yang diaspora pun ikut memperuncing soal melalui medsos. Pemda Manggarai dinilai tak becus mengurus persoalan sampah Kota Ruteng.

Ketidakbecusan itu berakar dari Pemda Manggarai yang mengangkangi sendiri misinya. Salah satu misinya adalah “mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang”. Misi mulia itu dicetuskan dalam kepemimpinan Deno Kamelus-Viktor Madur.

Sayangnya, misi mulia itu hanya meriah di musim Pilkada 2015. Pelaksanaannya, jauh panggang dari api. Kata orang Jawa, rame ing Pilkada sepi ing gawe. Artinya, ternyata misi tak diikuti dengan kebijakan dan kerangka kerja yang fokus menangani tata ruang dan lingkungan kota bersih dan asri.

Wajar saja ada kritik dan kemarahan publik sebab pemerintahnya melanggar misinya sendiri. Kemarahan publik itu bukan atas janji politik (:misi), tetapi pada janji yang tidak ditepati. Sementara, fungsi kritik itu adalah mengembalikan roda penyelenggaraan pemerintahan pada koridor visi-misinya.

Oleh karena itu, pemerintah dan semua perangkat ASN-nya tidak perlu tersinggung atau kebakaran jenggot. Tak perlu reaktif atas kritik publik. ASN tak perlu lagi “sok kritis” terhadap publik sebab itu hanya akan dinilai sebagai “penjilat” atau “cari muka” penguasa. “Ngeyel” terhadap kritikan publik justru akan membalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Kritik itu hak warga negara; tugas pemerintah dan ASN adalah membenahi apa yang menjadi keresahan bersama. Kebergegasan harus menjadi “technocrats driven” untuk berpikir dan bertindak menyelesaikan persoalan bersama (:kemomosnya Kota Ruteng).

Ketika ASN sibuk membalas kritikan publik, kebergegasan itu justru muncul dari pemimpin daerah. Meskipun dengan kesadaran “ethics of care” yang terlambat, bupati Deno Kamelus ikut “turba’ membersihkan lingkungan kota. Hal itu diikuti dengan kebijakaan anggaran demi “mewujudkan lingkungan Kota Ruteng yang bersih dengan berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang”. Seperti itulah yang diharapkan dan menyentuh publik: sebuah reaksi yang benar terhadap kritik.

Dengan “turba”-nya Bupati Deno Kamelus, semua “ngeyel” dan pembelaan ASN atas kritik adalah hoax. Sebab, boleh jadi, bagi pemimpin daerah, setiap kritikan publik adalah “konsultasi gratis” (mengutip cendekiawan Arief Budiman) yang bermanfaat bagi kebaikan bersama. Kritik publik itu adalah laporan yang jujur dan otentik dibandingkan laporan manipulatif-administratif dinas.

Setelah pemerintah meletakah “langkah” (:kinerja) dan menujukan “angka” (:anggaran), publik ikut mendukung. Dukungan publik ada sebab publiklah yang paling merasakan manfaat dari misi lingkungan yang bersih. Pemerintah semestinya tak perlu ragu atas dukungan publik sebab kritik publik itu ada atas kesadaran “ethics of care” publik itu sendiri.

Selebihnya, mewujudkan Kota Ruteng yang bersih mesti diikuti “kebijakan deliberatif”. Artinya, segenap lapisan masyarakat harus dilibatkan kerja membesihkan kota. Kebersihan kota tidak boleh dijadikan proyek dan (apalagi) dikerjakan oleh kontraktor itu-itu saja yang rakus dan minus perspetif  lingkungan.

Dengan demikian, dengan melibatkan masyarakat penghuni kota, kerja bersih-bersih kota akan menjadi sebuah gerakan  yang konsisten.  Sebab kota bersih itu dimulai dari lingkungan warga kota. Kebersihan itu pun sudah menjadi “kebutuhan primer” di kota yang kotor. Gerakan seperti itu akan menjadi habitus yang baik bagi warga dan kota itu sendiri. Habitus itu tanda konsisten dan komitmen warga negara.   

Never doubt that a small group thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever has”, kata antropolog Margaret Mead, autor Balinese Character: A Photographic Analysis. Hanya warga yang komitmen-lah yang bisa mengubah wajah Kota Ruteng yang kemomos. Dan kritik adalah pretext dari warga negara yang komitmen untuk sebuah perubahan.

Be the change you wish to see in Kota Ruteng” (mutatis mutadis Mahatma Gandhi) dimulai dari kritik publik yang mampu melihat “gajah di pelupuk mata”. Itulah sedikit demokrasi di Kota Ruteng.

*) Penulis buku “le politique” (2018)  

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *