Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim, Ini Kata Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang

oleh
Dr. Yohanes Tuba Helan . (Foto/Istimewa)

FLORESPOST.CO, Larantuka – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka mendapat sejumlah komentar dari berbagai kalangan.

Salah satunya adalah pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan.

Pengamat dari FISIP Undana Kupang ini, ketika dihubungi FLORES-POST.CO, Minggu (28/1/2019) mengatakan, rencana pembangunan gedung DPRD Flotim bertentangan dengan peraturan daerah (perda) tata ruang Kabupaten Flores Timur.

“Harus dibatalkan, karena tata ruang menjadi dasar bertindak masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pembangunan gedung pemerintah. Sungguh aneh jika pemda dan DPRD yang buat peraturan daerah mereka yang langgar sendiri,” ungkapnya.

Selain gedung DPRD, Doktor asal Ile Boleng ini juga menyoroti Mubazirnya pasar Inpres Larantuka. Menurut Jhon, mubazirnya Pasar Baru Larantuka mungkin dikarenakan perencanaan yang tidak partisipatif, yakni menurut Dia, tidak melibatkan stakeholder yaitu pengguna pasar baik pedagang maupun pembelanja.

“Demikian juga pembangunan JTP di Sagu.
Jika pengerjaan proyek asal jadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara termasuk korupsi, segera lapor polisi atau jaksa agar segera ditangani, asal punya bukti lengkap dan akurat,” kata Dia.

Ia mengharapkan Pemerintah daerah harus taat pada aturan termasuk perda, dan lebih demokratis dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

“Semua yang dikerjakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, maka aspirasi perlu di dengar dan hasil pembangunan tidak menjadi mubazir. Anggaran pembangunan adalah uang rakyat, maka harus digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat,” harapnya.

Penulis : Stanis
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *