Pemilu: ‘Politik Abu-Abu?’

oleh
Yono Paing, CMF, Penghuni Seminari Tinggi Claretian, Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Yono Paing CMF*

Cerita tentang politik adalah sesuatu yang tak akan pernah kedaluwarsa. Semua stratifikasi kehidupan sosial pasti ada politik. Realitas yang ada pun juga berbeda, tergantung siapa pelaku politiknya. Tak heran jika setiap masa dan situasi ada perbedaan antusiasme politik yang tampilkan. Kondisi ini membuat politik berdiri pada “fondasi awang-awang”. Adanya perbedaan pandangan tentang keberadaan panggung politik. Ada yang suka dan ada yang sebaliknya. Itulah dinamika politik di negeri kita sekarang ini.

Dulu orang sering mengatakan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi. Akhir-akhir ini banyak orang tak yakin bahwa pemilu adalah “sebuah pesta”. Sifat demokratis dari sebuah pemilu pun kian dipertanyakan. Menjelang pemilu 2019, misalnya, antusiasme untuk berpesta rasanya tidak mewarnai suasana batin banyak rakyat. Sebaliknya, mereka tak antusias, tak ada tenaga batin untuk terlibat. Akarnya adalah memudarnya pengharapan akan adanya perubahan dalam dunia publik dan politik di negeri ini.

Segelintir kasus yang mewarnai politik dan pemerintahan tak kunjung habis, bahkan semakin meningkat, misalnya kasus yang paling sering terjadi adalah korupsi. Staf Divisi Investigasi ICW menyebutkan, pada semester I 2018, penegak hukum melakukan penindakan 139 kasus korupsi dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengungkapkan, pada semester I 2016, penegak hukum menindak 210 kasus korupsi dengan menetapkan tersangka sebanyak 500 orang. Sementara, pada semester I tahun 2017 penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dengan 587 tersangka. Ada pun, kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp 1,09 triliun dan nilai suap Rp 42,1 miliar (Kompas, 18/09/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sejumlah operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerah sepanjang 2018. Selain itu, ada juga kepala daerah yang terjerat karena pengembangan kasus. Sebanyak 29 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK. Kepala daerah yang terjerat itu baik dalam tingkat gubernur atau bupati dan wali kota. Adapun, kepala daerah terakhir yang berstatus tersangka adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Pada 12 Desember 2018, KPK menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (Kompas, 28/12/2018).
Setelah melihat peristiwa semacam ini pasti setiap pembaca memiliki respon masing-masing. Kinerja politik yang ada tidak hanya membuat orang geram, tetapi terutama menghilangkan pengharapan dan menghasilkan keacuhan. Oleh karena itu, janganlah heran jika banyak orang melihat Pemilu dengan mata sebelah dan bahkan muncul frase bahwa Pemilu hanyalah pesta para elit politik, sedangkan rakyat hanyalah penonton dalam arena tersebut.

Pemilu 2019: No Abu-Abu!

Sejatinya politik adalah seni menemukan dan membangun pengharapan bersama. Kita mungkin sering dikecewakan oleh pelbagai elemen politik. Namun, kehidupan bersama kita akan ambruk tanpa keterlibatan kita. Kehidupan politik membutuhkan peran serta kita sebagai warga Negara dengan keutamaan yang mengedepankan kesejahteraan bangsa. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menjadi warga sejati di negeri ini tanpa kemampuan untuk merajut harapan itu. Bukan hanya numpang hidup di negeri ini. Dengan demikian, membangun pengharapan adalah keutamaan wargawi yang amat mendasar.

Pengharapan ini mestinya didasarkan bukan atas efektivitas kebijaksanaan politis belaka, melainkan kemanusiaan kita bersama. Lalu apakah di hari-hari ini kita punya alasan untuk berharap? Di tengah kelesuan politik negeri kita akhir-akhir ini, sebetulnya ada roh perubahan yang juga bertiup. Roh ini berasal dari rakyat dan bisa dilihat dengan gamblang pada kehendak mereka untuk punya pemimpin dengan gaya yang baru dan memberi gairah.

Di lain sisi, kita perlu melihat kembali identitas politik negeri kita agar tidak abu-abu. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik Demokrasi yang mana warga negara atau masyarakatnya berperan serta ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan  sistem politik demokrasi itu sendiri adalah sistem politik yang memberi perlakuan yang sama kepada seluruh anggota kelompok baik kelompok mayoritas maupun minoritas.

Menurut Bingham Powel Jr dalam bukunya Contemporary Democracies menyatakan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu; pertama, legtimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Artinya hukum tertinggi disusun berdasarkan atas apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh rakyat, kemudian pemerintah yang memegang kekuasaan dan anggota parlemen harus patuh terhadap hukum tersebut.

Kedua, pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bergaining) untuk memperoleh legitimasi dilkasanakan melalui pemilihan umum yang kompetetif. Artinya pemilihan umum yang merupakan satu cara dalam sistem berlandaskan demokrasi untuk memilih dan menentukan suatu peraturan, perundang-undangan maupun wakil rakyat dilakukan dengan persaingan yang adil dan juga jujur.

Ketiga, sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting (kata dari sebagian orang dewasa yakni orang-orang yang telah mencapai batas umur dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ikut serta dan menjadi calon pejabat pemerintahan).

Keempat, masyarakat memilih secara rahasia tanpa adanya paksaan dan berdasarkan hati nurani masing masing. Kelima, masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Kebebasan berbicara berarti seluruh lapisan masyarakat berhak dan bebas dalam menyuarakan pemikiran dan pendapatnya atau lebih dikenal sebagai aspirasi.

Di lain sisi, mestinya demokrasi dapat mengarahkan partai politik dan politikus menjadi tempat menggodok gagasan dan strategi merawat kehidupan bersama untuk kemudian diadu dengan gagasan lain. Peran ini jelas tidak tampak di panggung politik Indonesia. Maka dari itu, perlu terobosan-terobosan baru untuk meretas ketidakjelasan demokrasi di negeri kita.

*)Alumni SMAK Frateran St. Thomas Aquinas, Weetebula-Sumba Barat Daya dan Penghuni Seminari Tinggi Claretian, Yogyakarta

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *