Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Wulanggitang Libatkan Para Guru

oleh
Yakobus Milan Dawan, Kepala SMKN 1Wulanggitang. (Foto/Dokpri)

FLORESPOST.CO, Larantuka- Ketidaktransparanan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) diyakini menjadi salah satu penyebabnya. Sebab banyak kasus yang akhirnya membawa pengelola dana BOS harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Dari banyak nya temuan BPK, disebutkan bahwa banyak sekolah penerima dana BOS mempergunakan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.

Kesadaran ini pula yang membuat Yakobus Milan Dawan, kepala SMKN 1 Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mewajibkan pengelolaan dana BOS SMKN 1 Wulanggitang agar harus terbuka, transparan kepada publik, dan melibatkan para guru dalam setiap rencana program kerja.

Pria yang biasa disapa Milan Dawan ini mengatakan, pengelolaan dana BOS SMKN 1 Wulanggitang dikelola secara transparan. Setiap 3 atau 4 bulan kata Dia, dana BOS milik SMKN 1Wulanggitang selalu diaudit oleh BPK dan Irda dari provinsi.

“Baru-baru ini kami diaudit di Maumere, Kabupaten Sikka. Semunya kita jalankan sesuai dengan juknis. Karena pengelolaan dana BOS ini hampir dimana-mama bermasalah, ” katanya.

Pemanfaatan atau penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis yang ada tambah Milan Dawan, dipakai untuk kegiatan-kegiatan rutinitas operasional sekolah.

“Setiap 1 triwulan kita tetap membuat laporan, kita kirim ke provinsi. Lalu provinsi turunkan timnya untuk mengaudit,” tambah Milan Dawan.

Lanjutnya, pengelolaan dana BOS ini sangat tergantung pada kepala sekolah disetiap sekolah. Dirinya juga mengatakan pengelolaan dana BOS sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit jika sudah ada program kerja dan melibatkan guru-guru di sekolah.

“Setiap punya rencana program kerja, Saya selalu berbicara dengan guru-guru dan meminta masukan dari mereka. Setiap guru masing-masing menyusun apa rencana program kerja meraka, lalu kita masukan ini ke dalam rencana kerja anggran sekolah (RKAS), dari situ kita distribusikan kebutuhan itu,” katanya.

“Nanti ada pelaksananya. Pelaksana ini bertanggung jawab atas keuangan ini. Pada saat laporan nanti akan diminta kwitansi dan lain-lain. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Jika Kepala sekolahnya mau mengatur sendiri itulah yang bermasalah,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam managemen, keuangan negara dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan bendahara, pelaksana dan ada yang mengawasi.

Kepala sekolah sebagai pengelola anggaran BOS katanya, harus memberikan data riil dan transparan sesuai kebutuhan sekolah, agar dana yang cair tepat sasaran.

“Dari sisi keuangan, sekolah dituntut mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta yang terpenting adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara benar dan baik,” harapnya.

Penulis : Stanis
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *