Menguji Indepedensi Hakim Dalam Menangani Perkara Pemilu

oleh
Wahyu Iswantoro, S.H (foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H.*

Ruang Lingkup Independensi Hakim

Untuk melihat bagaimana potret penegakan hukum dalam suatu Negara, hal tersebut dapat dilihat dari independensi aparat penegak hukumnya. Apabila para penegak hukumnya independen, maka secara otomatis hukum akan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hakim sebagai salah satu unsur utama penegakan hukum memegang peranan penting dalam proses perwujudan keadilan bagi masyarakat. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, hakim memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) independensi memiliki arti, yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; tidak terikat; merdeka; bebas. Dengan demikian, secara sederhana independensi hakim dapat diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa fakta hukum, menyusun ratio decidendi dalam pertimbangan hukumnya, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan keyakinan berdasarkan hati nuraninya.

Independensi hakim merupakan bagian utama dari kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, Tahun 2002 sebagai salah satu instrumen internasional yang melatarbelakangi disempurnakanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), menempatkan nilai independensi pada urutan yang pertama dari enam nilai dalam prinsip-prinsip kode etik kekuasaan kehakiman. Pada bagian penerapan nilai independensi angka 1.1 The Bangalore Principles of Judicial Conduct disebutkan bahwa: A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge’s assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason”, artinya adalah seorang hakim harus menjalankan fungsi yudisial secara independen berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan sesuai dengan pemahaman hukum yang cermat, bebas dari segala pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari setiap kekuasaan atau karena alasan apa pun.

Sejalan dengan makna keutamaan prinsip independensi hakim, menurut Jimly Asshiddiqie (2007), independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan. Lebih lanjut, Bagir Manan (2005) menyatakan bahwa sesunguhnya independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman.

Para hakim di Indonesia sendiri memahami dan mengimplementasikan independensi sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, yakni kebebasan dalam koridor ketertiban, dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Kamil: 2012). Selain itu, sesuai dengan landasan filosofis kekuasaan kehakiman, maka dalam melaksanakan kebebasannya, hakim juga tunduk pada koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Batasan terhadap ruang lingkup independensi hakim diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Selain itu, pembatasan independensi hakim dengan koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah bentuk intervensi terhadap hakim, melainkan sebagai upaya untuk memberikan landasan filosofis dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Ujian Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Pemilu

Hubungan antara hakim dengan Pemilu mungkin tidak terlihat sebagai suatu hubungan yang langsung, sebab hubungan tersebut bersifat kausalitas, yakni baru terlihat apabila terjadi tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada saat penuntut umum melimpahkan perkara dugaan tindak pidana pemilu ke muka Pengadilan untuk diperiksa dan diadili, maka disitulah integritas dan independensi hakim yang sebenarnya akan diuji.

Sebagai contoh, dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara pidana khusus nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr yang memeriksa, mengadili perkara terhadap Terdakwa I, Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa II, Sarwono, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 521 UU Pemilu karena diduga melakukan money politic pada suatu kegiatan yang dapat dikatakan kampanye sebagai calon anggota legislative, pada akhirnya setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, dan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi-saksi, ahli, maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) serta memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Sekilas, dari kasus di atas mungkin masyarakat umum dan kalangan pers pasti akan bertanya-tanya tentang apakah independensi hakim yang memeriksa perkara tersebut telah diintervensi oleh pihak-pihak yang bekepentingan, akan tetapi kalangan praktisi hukum yang memahami bagaimana proses penegakan hukum dan memahami bagaimana cara membaca dasar pertimbangan hakim dalam putusanya, akan dapat melihat dengan jelas bahwa majelis hakim dalam perkara a quo justru telah mengimplementasikan independensinya sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menjunjung tinggi integritas, dan profesionalitasnya, serta memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim, tanpa terpengaruh oleh tekanan, baik dari internal maupun dari eksternal seperti tekanan kekuasaan eksekutif, legislative, ataupun tekanan opini masyarakat dan jurnalistik.

Tidak dipungkiri, secara harfiah setiap hakim yang juga manusia biasa tentu  mempunyai sikap, naluri dan arah politik masing-masing, serta dimungkinkan juga seorang hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pemilu memiliki hubungan emosional, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap salah satu calon kontestan pemilu atau sebagai simpatisan salah satu partai politik peserta pemilu. Namun demikian, semua itu tentu tidak akan dilakukan oleh para hakim, sebab hal tersebut jelas akan bertentangan dengan sikap batin setiap hakim sebagai pejabat negara sekaligus pilar yudisial yang tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Menjawab ujian independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemilu, sebenarnya Mahkamah Agung tidak tinggal diam begitu saja, sebab melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik, yang isinya adalah himbauan agar: hakim harus bersikap imparsial dan independen; hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon; hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukan keberpihakan pada salah satu calon; hakim dilarang berfoto dengan calon. Hal tersebut tentunya mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk menjaga marwah dan kemandirian Hakim dan Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada dibawahnya.

Lebih dari itu, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilum juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Edaran tersebut pada intinya memberikan instruksi agar seluruh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dapat mengimplementasikan pembangunan integritas hakim dan seluruh sumber daya aparatur peradilan dengan membuat dan menandatangi pakta integritas. Selain itu, pembangunan integritas juga sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada setiap pengadilan.

Dengan demikian, hakikat independensi harus dapat diwujudkan oleh hakim dengan mengeluarkan produk putusan yang menceeminkan nilai-nilai keadilan, yakni adil dimata hukum (legal justice) dan juga adil yang dapat diterima ditengah-tengah masyarakat (socio justice). Perlunya pendalaman filsafat kebebasan hakim sebagai upaya untuk pembinaan terhadap hakim agar lebih memahami hakikat dan filofosi dari independensi itu sendiri. Selain itu, batasan independensi hakim bukan dimaksudkan untuk mengintervensi atau menghilangkan kebebasan hakim, akan tetapi untuk mengawal dan membentengi kebebasan hakim dari perbuatan kesewenang-wenangan atau tirani peradilan.

*) Calon Hakim Peradilan Umum, sedang magang di PN Ende

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *