Sejumlah Fraksi DPRD Manggarai Desak Bentuk Pansus Toko Gloria

oleh
Sidang Paripurna DPRD Manggarai. (Foto/Adi Nembok/Florespost.Co)

FLORESPOST.CO, Ruteng – Sejumlah fraksi DPRD Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mendesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi status kepemilikan aset Toko Gloria. Desakan sejumlah fraksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna dewan, Kamis (28/2/ 2019).

Sejumlah fraksi yang menginginkan Pansus tersebut yakni Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Nurani, Fraksi Restorasi Partai Nasdem serta Fraksi Gabungan Bintang Keadilan dan Persatuan.

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Manggarai Simprosa Riansari Gandut dan dihadiri Wakil Bupati Viktor Madur dan sejumlah Pimpinan OPD, Fraksi PDIP berpendapat bahwa, sampai saat ini pemerintah dan Partai Golkar tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikkan Toko Gloria.

Untuk tidak berlanjutnya masalah ini, fraksi PDIP mengusulkan untuk membawa persolan ini melalui jalur hukum dan mendesak lembaga dewan untuk membentuk Pansus.

Senada dengan Fraksi PDIP, fraksi Demokrat dan Kebangkitan Nurani juga mendorong lembaga dewan untuk membentuk Pansus, sehingga status hukum dari aset Toko Gloria bisa dipertanggungjawabkan.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Restorasi Partai Nasdem yang menginginkan polemik tentang aset ini segera berakhir melalui mekanisme Pansus dewan.

Sementara Fraksi Gabungan Bintang Keadilan dan Persatuan juga sepakat untuk pembentukan Pansus tersebut. Fraksi ini juga mendesak pemerintah agar mempertanggungjawabkan keuangan sewa kontrak yang diterima Ketua Golkar dari Toko Gloria untuk segera dikembalikan ke Kas Daerah.

Menanggapi desakan salah satu Fraksi yang menginginkan Ketua Golkar Manggarai mengembalikan uang dari Toko Gloria, Wakil Ketua II DPRD yang juga Ketua Partai Golkar Manggarai, Simprosa Rianasari Gandut atau Osy Gandut mengaku heran dengan desakan tersebut. Sebab menurut dia, sampai saat ini Toko Gloria tersebut adalah aset milik Golkar.

“Saya bingung juga dengan pernyataan Fraksi Gabungan, karena memang sampai dengan sekarang ini, Golkar merasa Toko Gloria itu punyanya Golkar dan belum ada pernyataan atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa itu (Toko Gloria) punyanya pemerintah,” tegas Osy yang ditemui usai sidang Osy juga tidak keberatan atas desakan pembentukan Pansus dewan.

Sebab itu juga bertujuan untuk menyelesaikan polemik aset ini. Namun dirinya menginginkan agar Pansus dibentuk usai pemerintah memberikan tanggapan atas pokok-pokok pikiran yang disampaikan legislatif.

“Sebagai Ketua Golkar sekarang,apapun hasil Pansus yang dibentuk, apapun dasarnya kalau hasilnya tanah itu milik pemerintah, maka saya sebagai Ketua Golkar dan seluruh jajarannya menyerahkan seutuhnya kepada pemerintah, tetapi harus didadasari bukti-bukti hukum,” tandas Osy.

Usulan Osy agar Pansus dibentuk usai mendengar tanggapan pemerintah atas Pokir dewan tidak disepakati Sekretaris Fraksi PDIP Rafael Nanggur.

Menurut Rafael, pembentukan Pansus dewan tidak perlu menunggu jawaban eksekutif karena eksekutif tidak punya kewenangan.

Pembentukan Pansus,kata Rafael,tergantung pengendalian pimpinan untuk disetujui atau tidaknya Pansus tersebut.

“Pansus itu kewenangan DPRD dan pengendalian dalam agenda adalah pimpinan. Tidak ada relevan nanti menunggu jawaban eksekutif karena itu bukan kewenangan mereka,” tegas Rafael.

Penulis : Adi Nembok
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *