Diduga Melanggar Kode Etik, Bupati Deno Adukan Ahang ke BK Dewan

oleh
Marsel Ahang, anggota DPRD Manggarai. (Foto/Adi Nembok/Florespost.co.)

FLORESPOST.CO, Ruteng – Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Dr. Deno Kamelus, S.H,M.H, mengadukan anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Marsel Nagus Ahang ke Badan Kehormatan (BK) dewan atas dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib dewan.

Bupati Deno juga telah menunjuk Frans Ramli,S.H sebagai kuasa hukumnya dalam menangani persoalan dengan Ahang tersebut.

Data yang diperoleh Florespost.co, Frans Ramli, telah membuat pengaduan tertulis dan sudah menyerahkannya ke BK dewan dengan no pengaduan 62/XII/2018/ELO. Perihal Pengaduan Tertulis Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan atau/Tatib yang diduga dilakukan anggota dewan Marsel Ahang.

Dalam aduan itu, Bupati Deno menguraikan berbagai hal terkait tutur kata dan tindakan-tindakan yang dilakukan Ahang saat sidang dewan yang dinilai tidak menghargai Deno sebagai Bupati.

Deno Kamelus. Bupati Manggarai. (Foto/FP)

Tidak hanya situasi saat sidang dewan, status-status di akun Facebook milik Ahang yang menyudutkan Deno sebagai Bupati, juga dilampirkan dalam laporan tersebut.

Informasi yang dihimpun Florespost.co dari gedung dewan, sedianya hari, Jumat (1/3/2019) kemarin, Badan Kehormatan DPRD Manggarai mulai menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik tersebut, namun karena pengadu dan teradu tidak hadir, sehingga sidang diundur, Senin 4 Maret 2019 mendatang.

Marsel Ahang kepada wartawan mengatakan, dirinya tidak menghadiri sidang tersebut karena ada kesalahan prosedur. Semestinya, kata dia, yang mengadukan itu Bupati Deno sendiri bukan kuasa hukumnya.

“Seharusnya Bupati Deno yang adukan sendiri. Ngapain pakai pengacara segala. Itu menunjukkan Bupati Deno tidak memahami Tata Tertib Dewan dan UU MD3,” tandas Ahang.

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPRD Manggarai Simon Wajong mengatakan, dalam BK acuannya bukan hanya UU MD3, Tatib dan Kode Etik, tetapi juga sudah diatur tentang tata beracara BK.

Dalam hukun beracara, lanjut Simon, tidak tercantum sacara gamblang seseorang menggunakan pengacara.

“Tetapi secara umum berdasarkan UU nasional, siapa saja yang mengurus surat di luar kantor bisa menggunakan orang dengan surat kuasa. Tapi dalam kasus yang kami tangani ini, kami batasi ruang gerak pengacara. Pengacara hanya membaca aduanya, setelah itu dia (Pengacara) tidak perlu terlibat lagi. Begitupun Pa Marsel kalau menggunakan pengacara dalam kasus seperti ini,tm tetapi sebatas menjawab apa yang diadukan,” jelas Simon.

Dalam menangani suatu aduan, katanya, BK memverifikasi point-point yang diadukan tersebut.

“Kalau sudah jelas aduanya tidak perlu diverifikasi lagi, yang tidak jelas perlu minta penjelasan pengadu dan teradu. Setelah selesai proses verifikasi baru lanjut ke sidang,” katanya.

Simon juga mengatakan, putusan yang dikeluarkan BK tidak bermuara ke proses hukum. BK memiliki rekomendasi sendiri sesuai hukum beracara yakni memberikan teguran lisan. Jika berturut-turut tidak mengindahkan teguran lisan tersebut, maka dikeluarkanlah teguran tertulis hingga pemecatan.

Senada dengan Simon, anggota BK dewan Rafael Nanggur juga tidak mempersoalkan kehadiran pengacara dalam kasus seperti ini.

“Kuasa hukum itu legal, sehingga pengadu bisa menggunakan kuasa hukumnya. Dasar hukumnya tetap pakai hukum beracara, sedangkan kode etiknya UU MD3,” kata mantan Ketua BK dewan ini.

Penulis : Adi Nembok
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *