Membenahi 1.049 Desa Tertinggal di NTT

oleh
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Floresa.co)

Oleh: Rahmah Farida, S.ST, M.Si*

Lebih dari sepertiga dari total seluruh desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih merupakan desa tertinggal. Data ini diperoleh berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Mei 2018 lalu.

Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang muatannya beragam dan memberi gambaran situasi pembangunan suatu wilayah sampai level desa. Dari hasil PODES 2018 ini diperoleh nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan skala 0-100 yang merupakan indeks komposit untuk menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang dan mandiri. Semakin tinggi IPD berarti semakin mandiri desa tersebut.

Rilis hasil pendataan PODES 2018 oleh BPS baru-baru ini menyebutkan bahwa nilai IPD di NTT hanya 48,93 yang merupakan IPD terendah keenam setelah Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku dan Maluku Utara. Berdasar hasil IPD ini, tercatat sebanyak 1.049 desa atau sebesar 35,89 persen desa di NTT masuk dalam kategori desa tertinggal.

Hal ini patut menjadi bahan perhatian serius bagi pemerintah kedepan untuk melaksanakan program-program kerja yang dapat meningkatkan status desa ini. Hasil Podes 2018 ini juga diperoleh bahwa baru 9 desa di NTT yang masuk kategori desa mandiri atau berarti hanya 0,30 persen dari total seluruh desa di NTT.

Daerah tertinggal dikenal sebagai daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 dikatakan bahwa suatu daerah dikatakan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. 

NTT ternyata masih memiliki 18 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal sesuai Perpres Nomor 131/2015 tersebut. Ini artinya  hanya 4 kabupaten di NTT yang bukan merupakan daerah tertinggal. Jumlah ini merupakan terbanyak kedua setelah provinsi Papua dengan jumlah kabupaten tertinggalnya sebanyak 25 kabupaten.

Meskipun demikian, dibalik wajah suram NTT dengan banyaknya daerah yang masih tertinggal, jika dilihat dalam kurun waktu 2014-2018 ini tercatat pemerintah telah berhasil mengentaskan 481 desa dari 1.544 desa tertinggal di NTT menjadi desa berkembang. Selain itu 7 desa yang sebelumnya berstatus berkembang juga telah dapat naik menjadi desa mandiri di tahun 2018 ini. Prestasi ini cukup membanggakan dimana pemerintah telah mampu meningkatkan status desa menjadi desa berkembang sebanyak 16,15 persen dan 0,23 persen menjadi desa mandiri dibanding tahun 2014.

Solusi Pengentasan Desa Tertinggal

Dilihat dari letak geografis, tampak banyaknya desa-desa di daerah pedalaman NTT yang masih memiliki akses transportasi yang sulit. Akses jalan di sejumlah desa masih memprihatinkan, Infrastruktur jalan di beberapa desa belum seluruhnya beraspal, banyak jalan bergelombang dan berlubang.

Belum lagi beberapa desa dengan kondisi jalan terjal, bahkan ada beberapa desa yang akses ke desa tersebut harus ditempuh melalui jalur sungai karena belum terbangun jembatan penghubung seperti di sejumlah desa pelosok di perbatasan Belu. Jalan raya di desa-desa yang menjadi penghubung sentra pertanian juga banyak yang rusak dan tak beraspal. Padahal akses jalan ini menjadi sangat vital bagi masyarakat agar dapat mengakses pasar.

Beberapa daerah masih memiliki akses ke sarana pendidikan yang memprihatinkan. Di beberapa desa, murid-murid harus menempuh jalan kaki sekitar 10 km dari tempat tinggal ke sekolahnya setiap harinya dengan akses menuju sekolah terdekatpun belum dilalui transportasi umum dan kondisi jalan yang belum baik.

Banyaknya desa di NTT yang belum memiliki fasilitas pendidikan ini diperparah dengan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, seperti ruang kelas yang jauh dari kata layak. Diperlukan dukungan anggaran pemerintah untuk membantu pembenahan pembangunan akses transportasi ini, termasuk dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infratsrustuk rabat jalan.

Minimnya fasilitas kesehatan dan tingginya status gizi buruk di NTT juga ikut memberikan andil menjadikan banyaknya desa tertinggal di NTT. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitasnya serta edukasi kepada masyarakat terkait sanitasi dan kesehatan yang higienis menjadi satu hal yang urgen untuk meningkatkan aspek kesehatan di NTT. 

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak fasilitas kesehatan di desa-desa. Perlunya penanganan dini juga dalam mengatasi permasalahan gizi buruk ini dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan. Yang juga tidak kalah penting lagi adalah akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang perlu dipermudah agar meningkatkan akses terhadap nutrisi.

Kondisi sumber penerangan atau listrik juga menjadi urgen bagi pembangunan desa. Di Indonesia rasio elektrifikasi sampai dengan kuartal ke-III tahun 2018  telah mencapai 97,13 persen. Namun di NTT sendiri rasio itu baru mencapai 60,82 persen  atau terendah se-Indonesia, bahkan masih lebih rendah dibandingkan Papua yang mencapai 72,04 persen.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa NTT memiliki tantangan besar dalam masalah penerangan. Bukan hanya masalah anggaran yang harus digelontorkan dalam mengatasi permasalahan ini, namun juga dibutuhkan tenaga SDM yang terampil di PLN.

Selain membangun pembangkit, PLN diharapkan dapat melengkapi pembangunan jaringan transmisi dan distribudi untuk melistriki desa-desa yang belum mendapat pelayanan listrik ini. Kementrian ESDM tahun depan juga sudah berencana membangun sejumlah pembangkit listrik energy terbarukan di sejumlah kabupaten di NTT.

NTT juga memiliki infrastruktur telekomunikasi yang belum merata. Banyak Daerah-daerah di pelosok NTT belum mendapat sinyal internet, bahkan ada beberapa desa yang belum bisa menikmati sinyal telepon. Tidak hanya pembangunan Base Transceiver Station (BST) yang perlu ditingkatkan jumlahnya, namun juga peningkatan jumlah pelanggan atau masyarakat yang dapat dijangkau oleh jaringan telekomunikasi itu.

Menyikapi segudang permasalahan desa ini, pembangunan desa ini telah menjadi salah satu prioritas pemerintah yang tercantum dalam nawacita ketiga yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Potensi desa yang berbeda-beda, hendaknya dimaksimalkan sesuai karakteristik wilayah desanya. Dana desa yang telah lama digulirkan pemerintah hendaknya dipergunakan secara tepat agar potensi desa tersebut dapat dikelola dengan optimal. 

Jika  ada kemauan dibarengin dengan usaha kerja keras dan kerjasama antara semua pihak disertai  ide-ide inovatif dalam rangka pembangunan desa, bukan tidak mungkin 5 tahun lagi desa-desa tertinggal ini akan naik peringkat menjadi desa berkembang, bahkan menjadi desa mandiri.

Semuanya butuh dukungan aktif dari segenap masyarakat bersama-sama pemerintah membenahi permasalahan desa tertinggal ini mulai dari pemenuhan ketersediaan sarana prasarana hingga meningkatkan kualitas sarpras desa tersebut. Semoga NTT kedepan tidak semakin tertinggal dari daerah lain di negeri ini.

*)Fungsional Statistisi di BPS Kabupaten Manggarai Barat

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *