Banyak Kepala Desa dan Aparatur Desa Tidak Disiplin Untuk Bekerja

oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD), Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Drs.Yoseph Durahi disela-sela kegaiatan rapat koordinasi kepada seluruh supervisor siskeudes, kepala desa dan TPP-P3MD, Kabupaten Manggarai Timur. (Foto/Acong)

FLORESPOST.CO, Borong– Banyak kepala desa dan aparatur desa tidak disiplin waktu untuk masuk bekerja. Padahal, hari kerja dan jam masuk kantor, maupun pulang kantor sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin apatur sipil negara (ASN).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD), Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Drs. Yoseph Durahi dalam sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi kepada seluruh supervisor siskeudes, kepala desa dan TPP-P3MD, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT), di Aula Setda, Selasa, (12/3/2919).

Yoseph menambahkan, memang saat ini, belum ada peraturan bupati, namun dalam peraturan pemerintah, nomor 53 tahun 2010, ditegaskan jam masuk kantor pada pukul 7.15 sampai pukul 16.00 dan berlaku lima hari kerja.

“Untuk para kepala desa yang sudah menghadiri rapat hari ini diharapkan harus mampu memberikan hal yang baik dan posisif untuk membangun desa. Diharapakan juga para kepala desa mengutamakan peningkatan kualitas jalan, dengan lapen minimal 1 kilo meter setiap tahun,” ajak Yoseph Durahi.

Dirinya juga berjanji akan melakukan monitoring keliling ke setiap desa dengan tidak memberitahukan kepada kepala desa akan kedatangannya.

Rapat yang digelar dengan tujuan untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Kabupaten Manggarai Timur Drs. Agas Andreas, SH,M.Hum, ini menekankan agar para kepala desa dan aparatnya wajib masuk kantor setiap lima hari kerja.

Sementara itu, Drs. Jahgur Stefanus dalam sambutanya mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja desa yang pertama adalah sebagai dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama BPD disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (pasal, 32 sampai dengan 38 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa) dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Drs. Jaghur Stefanus menjelaskan, peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) menjadi dasar menetapkan APBDesa. Dengan demikian maka dokumen-dokumen terkait (RPJMDesa, RKPDesa,dan APBDDesa) harus selaras sehingga tidak ada program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa muncul di tengah jalan.

Kedua kata dia, pengadaan atau pembangunan sistem informasi desa disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBDESA tahun 2019. Berupa, pengembangan kapasitas pengadaan aplikasi perangkat lunak (Software) dan perangkat keras (Hardware) komputer untuk pendapatan dan penyebaran informasi yang dikeloka secara terpadu dan pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Ketiga, katanya, prosedur serta tahapan musyawarah mulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah desa dalam menetapkan program dan wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dakam Mendagri Nomor 114 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah desa dilarang melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga sebelum kegiatan dan anggarannya ditetapkan dalam PERDES tentang APBDESA.

“Perencanaan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peeundang-undangan dimaksud (Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa). Tidak bisa diakomodir dalam APBDESA,” tegasnya.

Keempat lanjut Jaghur, kelembagaan masyarakat desa yang dibentuk harus bisa membawa dampak postif dan perubahan bagi masyarakat desa.

Lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibentuk desa, kata dia, wajib disertai dengan program dan kegiatan yang mesti dilaksanakan sehingga biaya operasional yang dialokasikan dalam APBDES dapat membiayai kegiatan lembaga maayarakat yang dimaksud sehingga tidak terkesan kelembagaan masyarakat dibentuk untuk bagi-bagi uang desa.

Kelima, jelas Drs. Jaghur Stefanus salah satu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan menaikan pendapatan kepala desa dan perangkat desa adalah meningkatkan kinerja kepala desa dan perangkat desa. Untuk itu kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa wajib merujuk pada ketentuan yang berlaku (Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian harus benar sesuai ketentuan karena tidak ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ungkap,” Jaghur Stefanus

Semenetara Keenam kata dia, pengembangan Bumdesa dalam rangka menyongsong ekonomi desa segera ditingkatkan. Ditargetkan lanjut dia, bahwa di tahun 2020, setiap desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur sudah memiliki pendapatan asli desa (PAD) yang bersumber dari penyertaan modal desa pada Bumdesa.

Jaghur Stefanus menambahkan, peran serta TPP- P3MD (pendamping desa) dalam memfasilitasi pendirian dan pengembangan Bumdesa sangat diharapakan agar target yang ingin dicapai pada tahun 2020 dapat terlaksan.

Pantauan media ini, kegitan rapat koordinasi kepada seluruh supervisor siskeudes, kepala desa dan TPP-P3MD, Kabupaten Manggarai Timur berjalan dengan aman dan lancar.

Penulis : Acong Harson
Editor : STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *