Beranda Florata News Boni Jebarus : Prinsip Dasar Perda Melindungi Nomenklatur Anggaran

Boni Jebarus : Prinsip Dasar Perda Melindungi Nomenklatur Anggaran

317 views
0
anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V dari Fraksi Demokrat, Boni Jebarus, saat melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) . (Foto/Humas Pemda Matim)

FLORESPOST.CO, Borong – Prinsip dasar Peraturan Daerah (Perda) hanya melindungi nomenklatur anggaran. Jika membuat program – program diluar dari normatif maka harus menggunakan perda sebagai kajian atau landasan hukum.

Demikian dikatakan, anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V dari Fraksi Demokrat, Boni Jebarus, saat melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta membahas paket sebaran program kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.

Kegitan sosialisasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Timur, dipimpin langsung oleh wakil Bupati Manggarai Timur Drs. Jaghur Stefanus pada, Rabu (13/03/2019).

“Prinsip utama bahawa perda yang kita bahas ini sudah diketuk, tidak perlu saya jelaskan lagi satu per satu perdanya. Karna semuanya sudah di diketuk,” kata Boni Jebarus.

Dikatakannya, soal teknis sudah menjadi urusan pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

“Soal teknis bapa-bapa mereka yang tahu dan bapa-bapa mereka yang menjalankan, sedangkan kami DPR hanya mengambil revisi bukan tekhnis,” jelas Jebarus.

Bisanya jelas Jebarus, jika diberikan uang satu atau dua juta, dianggap hiba dan tidak punya dampak hukum, tetapi lanjutnya, jika jumlah uangnya sangat besar mesti ada perda sebagai perlindungan aspek hukum untuk program-program yang di luar hal-hal yang normatif atau kebijakan-kebijakan yang diluar kebiasaan.

“Ada beberapa kawasan irigasi antara lain kawasan irigasi buntal, kawasan irigasi wae mokel, dan kawasan irigasi satar Beleng sudah masuk dalam RPJMD kawasan irigasi nasional,” kata dia.

Jadi tambahnya, irigasi satar beleng sudah dimasukkan oleh DPRD provinsi dalam kawasan strategis irigasi pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan di tahun 2019 ini, kita sudah mendapatkan 34 triliun untuk pembangunan waduk dan bendungan,” tambahnya.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTT memasukan Kabupaten Manggarai Timur menjadi empat daerah prioritas penanganan jalan provinsi.

Sehingga, kata dia, dana yang didapatkan oleh Kabupaten Manggarai Timur 42 miliar dan itu hanya mengurusi jalan Provinsi.

Kita di wilayah Kabupaten Manggarai Timur empat puluh dua miliar dan itu dibagi dalam dua sekmen.

“Sekmen satu hotmis sepanjang lima kilo meter. sekmen dua dua belas kilometer terdiri dari dua kilo meter hotmis dan sepuluh kilo meter sirtu dan itu lebih berkualitas ketimbang lapen biasa,” tuturnya

Dirinya dihadapan warga dan tokoh masyarakat menegaskan, untuk tidak selalu mempersalahkan kontraktor dan pemerintah jika anggaran lapen ekonomisnya cuman dua tahun.

“Kami yang menangani jalan provinsi biasanya, kalau hotmix satu kilo meter, jumlah uangnya sebesar tiga miliar sembilan puluh tujuh juta. Dan, ini saya omong supaya bapak-bapak bisa jelaskan ke masyarakat,” katanya.

Jebarus menambhakan, masyarakat membandingkan kondisi jalan dengan cara menilai orang dengan perbandingan yang tidak logis.

Membandingkan jalan propinsi dengan jalan kabupaten bahkan juga jalan nasional lanjut Jebarus itu tidak sama, sehingga masyarakat kerap mempersalahkan pemerintah.

“Jalan Nasional untuk jarak satu kilo besar anggarannya tujuh miliar, kalau kita bandingkan dengan lapen yang hanya empat ratus lima ratus juta dengan yang tiga miliar sampai delapan miliar yang salah adalah orang yang menilai karna tidak singkron,” ungkapnya

Jebarus menambahkan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur tidak semudah apa yang dipikirkan. Kata dia, butuh kerja sama antara pihak terkait karena pada intinya DPRD, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan bekerja sama yang solid.

Turut hadir dalam kegiatan sisialisasi perda, di ruang rapat bupati tersebut Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Lucius Modo, dan Wakil ketua DPRD Manggarai Timur Wilfridus Jiman.

Hadir pula, Kadis Dinas sosial Drs. Wihelmus Deo, Kadis Pangan Don Datur, Kadis PMD Drs. Yoseph Durahi, Kabag Kesbangpol Jon Subur, Kabag kesra Drs. Niko Tatu, Staf ahli Bupati Hendrik Ganggur, dan Kadis perhubungan Manggarai Timur Isidorus Asar.

Guru SMA dan SMK Menjadi Kewenangan Provinsi

Pemerintah Provinsi NTT melalui badan anggaran menyepakati, untuk siap membiayai tenaga pengajar komite yang ada di tingkat SMA dan SMK.

Provinsi NTT menambahkan honorarium guru-guru komite baik sekolah swasta maupun sekolah negeri honorariumnya mendekati UMP yaitu sebesar Rp. 1.200.000.00

Demkian ditegaskan anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V dari Fraksi Demokrat, Boni Jebarus.

Jebarus menambhakan, sistem pembiayaannya adalah, guru komite digaji dari sekolah sebesar Rp 500.000 maka dari provinsinya sebesar Rp 700.000 dan hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Provinsi.

“Saya minta bantuan bapak wakil bupati panggil kepala dinas P dan K untuk membantu pengawasan guru-guru komite di SMA dan SMK,” ungkap Jebarus.

Kendala yang dihadapi kata Jebarus, adalah kendala SPD. Lanjutnya, tidaklah cukup pegawai dari Provinsi selama tiga hari melintasi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan pengawasan guru komite di tingkat SMA dan SMK.

“Untuk itu kita saling kerja sama supaya bisa melancarkan semua urusan itu dengan baik dan lancar,” ungkapnya.

Penulis : Acong Harson/Humas dan Protokol Matim)
Editor : STO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here