Beranda Headline Menghalalkan Segala Pariwisata

Menghalalkan Segala Pariwisata

301 views
0
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique” (2018) (Foto: DOK. Pribadi)

Alfred Tuname*

Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Umm Muladhat. Judunya, “The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide Mind To Blowing Sex. Menarik ulasannya. Tak ada gambar atau ilustrasi. Hanya diisi uraian deskriptif dan tutorial.

Muladhat menulis itu untuk pasangan yang telah menikah. Buku itu bermula dari curhat temannya yang tak lagi seromantis pacarana ketika telah menikah. Ada banyak kemelut pada relasi intim setelah menikah. Lalu setelah banyak cerita, teman Muladhat memintanya untuk membukukan.

Di dalam buku itu, Muladhat memulai dengan membedah mitos relasi intim yang tak “halal”. Misalnya, mitos “a pure muslim can’t be dirty in bed”. Lalu ia mengurai soal anatomi tubuh pria dan wanita dan manual varian relasi intim. Yang jelas, buku itu sedikit berbeda dengan buku “Kamasutra” yang ditulis Mallanaga Vatsyayana. “May you have a blessed and peaceful marriage”, kata Muladhat di akhir buku itu.

Saat menulis tulisan ini, saya juga baru selesai membaca buku berjudul “Keeping It Halal: The Everyday Lives of Muslim American Teenage Boys”. Terbit tahun 2017 (Princenton University Press), ditulis oleh John O’Brien. Buku itu menceritakan para pemuda muslim menjadi muslim yang benar di tengah-tengah masyarakat Amerika yang sangat liberal.

Amatan O’Brien sangat baik. Di buku itu, ia menceritakan bagimana pemuda muslim bergaul dengan para pemuda Amerika; bagaimana pemuda muslim mendengarkan music Hip Hop, bagaimana pemuda muslim berpacaran yang “halal”.

Dengan penjelasan yang clear, O’Brien mengutip Dr. Ramsey Mubarak. Kata Mubarak, “Islam is not a geographical or ethnic identity. Wherever I land, even if I landed on the moon, I would be a Muslim on the moon. I have a mandate wherever I live to live as Muslim… You have to be comfortable with your religion and also proud of your country”. Keren.

Mungkin O’Brien ketika sedang menulis bukunya, ia sedang berimajinasi tentang Malcom X, Louis Farrakhan Muhammad dan Muhammad Ali. Muslim Americans. Mereka tetap menjadi 100% Islam dan 100% Amerika: tetap memperjuangkan kebebasan dan berprestasi sembari tetap mengamalkan ibadah agamanya. Alhamdulillah!

Jadi, “keep it halal” menjelaskan sikap tetap mengamalkan nilai-nilai keislaman dimanapun seorang muslim itu berada. Di bulan sekalipun, prinsip amar ma’ruf nahi mungkar tetap diamalkan oleh seorang muslim.     

Dalam KBBI kata “halal” didefinisikan sebagai “diizinkan, sah, izin dan ampun”. Pengertian itu sangat umum memang. Tetapi, dalam konteks kebahasaan, kata “halal” itu erat kaitanya dengan unsur agama. Pretext-nya, agama. Jelas, dalam radius kajian semiotika, kata selalu punya “jenis kelamin”, ekonomi dan politis.

Di Indonesia, kata “halal” punya nilai “ekonomi-politik”. Karena itu, ada yang namanya “label halal”. Jika ada “label halal” berarti suatu produk itu halal dan diizinkan beredar di masyarakat. Diizinkan oleh siapa? Di negeri kita, label itu hanya diterbitkan oleh ormas MUI, Majelis Ulama Indonesia.

Menurut cerita, untuk mendapat “label halal” itu, perlu waktu dan biaya. Sebuah produk akan diperiksa apakah benar-benar halal atau tidak. Jika sudah melalui semua proses, maka sebuah produk akan mendapatkan “label halal” dan bisa dipasarkan ke masyarkat. Artinya, pendapatan dari urus “label halal” itu juga besar.

Alasannya, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena ada produk (makanan) yang haram bagi umat muslim, maka “label halal” itu penting bagi segenap umat muslim di Indonesia.    

Kebingungan muncul ketika ada pelabelan “halal” pada konsep pariwisata, seperti diucapkan oleh Kepala BOP Labuan Bajo. Ada konsep “pariwisata halal”. Apakah pariwasata di Manggarai Barat masih haram? Perlu dapat label lagi?

Jika yang dimaksudnya oleh Shana Fatina, Kepala BOP Labuan Bajo adalah wisata yang juga menyediakan produk-produk halal, tempat ibadah bagi umat muslim, ramah anak, dll, maka tak perlu ada embel-embel “pariwisata halal”. Namanya destinasi pariwisata, semua yang dibutuhkan itu pasti ada.

Di Bali, tanpa embel-embel “pariwisata halal”, pemerintah dan pihak sewasta menyediakan semua yang diperlukan umat muslim. Pariwisata itu bisnis. Pihak produsen pariwasata sudah tahu pangsa pasarnya dan tahu apa yang mereka harus siapkan untuk meraih profit. Begitu pun pariwisata di Manggarai Barat.

Jadi, tak perlu memaksakan diri untuk menerapkan konsep “pariwisata halal” di Manggarai Barat. Pariwisata itu harusnya netral dan memanjakan, bukan memuat dogma privat atas setiap wisatawan. Kalau Kepala BOP sendiri tak paham pariwisata, mundur sajalah! Itu lebih baik dari pada “rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik”.

*Penulis Buku “le politique” (2018)

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co. ˲׆��

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here