Beranda Opini Menolak Monotasfir Dalam Wacana Pariwisata Halal

Menolak Monotasfir Dalam Wacana Pariwisata Halal

191 views
0
Labuan Bajo. (Foto/L6)

Oleh Dion Pare

Saya mendapatkan berbagai komentar tentang penolakan wisata halal di berbagai group WA. Teman-teman pun mengunggah ssejumlah links berita terkait dengan penolakan tersebut. Saya pun tertarik untuk mencaritahu, apa sebetulnya yang menyebabkan maraknya penolakan tersebut. Ternyata, hal itu bermula dari upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Labuhan Bajo, dengan destinasi utamanya, Pulau Komodo dan Rincah, yang merupakan kawasan wisata alam untuk menyaksikan binatang purba Varanus Komodo.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada Juli tahun lalu, Jakarta (pemerintah pusat) membentuk Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuhan Bajo, yang bertugas untuk merumuskan kiat dengan tujuan di atas. Struktur badan ini dibentuk dan dilantik pada bulan Januari lalu. Pada bulan Maret, bersamaan dengan kampanye pemilihan presiden di mana salah satu isu adalah menambah destinasi wisata halal, Labuhan Bajo ditetapkan pula sebagai salah satu destinasi dengan label halal tersebut. Sejak itulah, muncul berbagai reaksi baik yang pro dan tentu saja kontra.

Pihak yang pro mengatakan, bahwa apa yang ditetapkan dalam pariwisata halal itu sebetulnya hal yang lazim saja, sebagai ketentuan baik menurut aturan maupun menurut tatasosial yang berlaku. Sedangkan pihak yang kontra berpandangan, wacana pariwisata halal dipromosi oleh kelompok tertentu yang memiliki agenda yang merusak toleransi yang sudah berjalan baik, menyusup benih-benih radikalisme dan mungkin memiliki kepentingan ekonomi tertentu.

Secara umum, dunia pariwisata mengenal pembedaan, yang terkesan juga dipaksakan, antara wisata konvensional dan wisata halal. Wisata konvensional menekankan pentingnya hal-hal memnciptakan kenyamanan bagi para wisatawan. Wisata konvensional juga menekankan nilai-nilai, baik berdasarkan regulasi maun nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu tempat, bukan untuk ditaati, tetapi dihormati. Dihormati, artinya, mereka tidak melakukan hal-hal yang menurut masyarakat setempat merupakan hal yang perlu dihormati. Sementara, konsep wisata halal menambahkan unsur-unsur, yang bersifat teknis, yang merupakan fasilitas untuk para wisatawan dengan keyakinan atau aliran tertentu. Itu baik-baik saja.

Pertanyaannya: siapa yang harus diperhatikan paling utama dalam kegiatan pariwisata? Penerima manfaat utama adalah para pelaku pawiwisata tempatan. Hal itu harus menjadi yang mendapat prioritas. Terkait dengan prioritas ini, pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur dasar, seperti jalan raya dan kesehatan agar para wisatawan mau datang. Para stakeholders harus menyediakan fasilitas yang tidak disiapian oleh pemerintah, seperti penginapan dan seluruh rantai supporting system-nya. Para stakeholders harus berusaha menyediakan fasilitas yang memadai agar para wisatawan mau datang. Hal-hal itulah yang harus didorong untuk dikerjakan. Semua hal ini harus merupakan fasilitas standar yang membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung. Hal-hal di atas termasuk dalam konsep yang disebut pariwisata konvesional.

Di mana letak pembedanya dengan pariwisata halal? Untuk kepentingan siapa konsep pariwisata halal tersebut? Pariwisata halal menambahkan unsur-unsur fasilitas yang kurang diperhatikan dalam pariwisata konvensional. Sekali lagi, fasilitas itu dimaksudkan untuk menarik para wisatawan yang memiliki keyakinan terentu, yang menuntut hal-hal tersebut.

Hal-hal yang disebut sebagai unsur wisata hal seperti tersedianya musolah atau masjid, makanjadi an yang haram dan pemandu wisata yang memahami kebiasaan pengunjung, termasuk dalam unsur halal tersebut. Sekali lagi, orientasinya adalah membuat para pengunjung nyaman. Pada prinsipnya, para pengunjung hanya bersedia datang ke destinasi wisata yang membuatnya nyaman. Para penyedia jasa wisata menyediakan berbagai paket wisata yang memenuhi selera pengunjung. Mereka tidak pernah bisa menetapkan pengunjung mana yang hendak datang.

Karena hal-hal ini merupakan tambahan atas apa yang sudah ditetapkan dalam konsep pariwisata konvensional, hal-hal tersebut tidak boleh ditetapkan sebagai kebijakan publik yang ditetapkan dari atas dan ditaati oleh semua pihak. Hal-hal itu menjadi peluang bagi para pemain bisnis pariwisata tempatan untuk menjual produk mereka, terutama penginapan dan restoran. Hal itu menjadi unsur untuk berkompetisi. Urusan kompetisi semacam itu berada di luar kebijakan publik. Hal-hal itu harus dilihat sebagai strategi penjualan paket wisata dan menjadi urusan para pemain wisata atau penyedia jasa wisata karena semua fasilitas bersifat costly, tidak bisa dipaksakan.

Menolak Tafsir Tunggal

Namun, mengapa penolakan itu menjadi marak dan secara sosial meluas. Bahkan pemerintah propinsi pun menyatakan menolak, di samping lembaga keagamaan setempat?

Penolakan ini juga perlu dipahami dari analisis teks ketika wacana kita didominasi oleh satu model teks tertentu, yang gampang menilai sesuatu yang lain sebagai tidak pantas, tidak bernilai, tidak berharga, Intinya, tidak menjadi monotafsir dan meminggirkan yang lain. Kita hendak membangun satu kegiatan yang mencoba menerima semua pihak terlibat, dengan segala kekayaannya, yang baik bagi perkembangan dan kemajuan bersama, terutama masyarakat yang menimba manfaat dari kegiatan pariwisata.

Tafsir tentang apa yang halal dan tidak halal dikuasai oleh kelompok tertentu, dilihat dari sudut pandang tertentu dan menyebabkan dengan memudah menilai (men-judge) hal-hal yang hidup dalam masyarakat tempatan tidak masuk sebagai halal dan dikeluarkan dari paket wisata. Padahal, itu merupakan kekuatan masyarakat, yang menjadi sumber kehidupan mereka, menjadi kekuatan mereka dan menjadi pendukung kehidupan mereka. Hal ini secara ekonomis memiliki implikasi besar terhadap kehidupan mereka. Pariwisata yang digadang-gadang sebagai sektor yang memajukan ekonomi masyarakat bisa berakibat memiskinkan dan meninggirkan masyarakat tempatan.

Para wisatawan, dengan berbagai aliran atau ideologi, bisa datang ke mana saja di mana kegiatan wisata memenuhi keinginan mereka untuk beriwisata. Menyematkan label tertentu pada kegiatan wisata bisa berpotensi mengurangi kunjungan wisata karena pilihan dan seleranya berbeda. Dengan kata lain, orang tidak mau mendatang suatu tempat dengan ketentuan yang terlalu dominan spesifik. Misalnya, meskipun kebanyakan masyarakat Flores beragama Katolik, pariwisata pun tidak serta merta menyematkan pariwisata yang “katolik” karena hal itu akan menurunkan minat para pengunjung wisata. Tidak perlulah, para wisatawan mengikuti seluruh tatacara orang Flores, yang belum tentu sesuai dan sejalan dengan kebiasaan para pewisata. Kendati demikian, para pengujung perlu memperhatikan hal-hal yang berlaku umum, seperti berpakaian yang pantas, menolak praktik prostitusi (sesuatu penolakan yang menurut aturan diterapkan di mana-mana, khususnya di Indonesia), menghormati apa yang masyarakat tempatan pandang perlu dihormati (berprinsip: di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung).

Kecemasan dengan introduksi label hal adalah bahwa hal-hal lokal bisa dinilai tidak halal padahal itu adalah karya kreatif masyarakat yang mendukung kehidupan mereka. Kalau tuntutan soal kebersihan hotel, makanan, lingkungan, dan kepantasannya, hal itu bisa dilakukan tanpa harus menyematkan label halal. Dipastikan bahwa para pelaku pariwisata atau penyedia jasa pariwisata, penginapan, restoran, pemandu wisata harus memperhatikan pariwisata yang sehat, positif, yang memperhatikan nilai-nilai yang didukung oleh masyarakat luas, katakan saja, nilai-nilai Pancasila. Meskipun mungkin debatable tentang apa yang terkandung di dalamnya, orang Indonesia (NTT) lebih bisa menerima label itu, ketimbang mengemasnya dengan label “halal”.

Penyematan label halal itu telah menguras energi kita untuk berdebat, menentang dan membela, dan membagi masyarakat NTT ke dalam pro dan kontra. Bila berlanjut, hal ini merugikan kerja sama dan suasana yang selama ini sangat bagus untuk kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Kita cabut saja sematan label yang membuat tidak produktif tersebut. . Mari kita berkontribusi secara positif dan sehat dengan potensi yang dimiliki oleh berbagai kelompok tanpa tunduk pada satu label yang akibatnya memiskinkan baik secara ekonomi maupun budaya.

(Penulis adalah Peminat masalah sosial, tinggal di Jakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here