Beranda Opini Ingin Ruteng Keluar dari Kota Kecil Terkotor, Bukan Soal Rajin Menyapu dan...

Ingin Ruteng Keluar dari Kota Kecil Terkotor, Bukan Soal Rajin Menyapu dan Mengumpulkan Sampah

480 views
0
Remigius Nahal. (Foto Dokpri)

Oleh :  Remigius Nahal

Masalah sampah di Ruteng, Ibukota Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur kembali menyeruak saat Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H melakukan kunjungan secara diam-diam ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ncolang, yang terletak di desa Poco, Kecamatan Wae Ri’I, Kabupaten Manggarai beberapa waktu lalu.

Dari informasi yang dihimpun Penulis, kunjuangan orang nomor satu di Manggarai ini sangat disayangkan oleh warga sekitar TPA karena mereka ingin mengadu langsung saat Bupati Deno ada di lokasi terkait masalah yang ditimbulkan oleh TPA tersebut yakni merasa terancam dengan keberadaan sampah-sampah yang ada di TPA Ncolang.

Menurut warga sekitar, keberdaan TPA milik Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut telah membawa malapetaka, dimana warga sudah tidak bisa menghirup udara segar selama kurang lebih 15 tahun belakang ini, dan banyak juga warga terserang penyakit munta ber, lalat-lalat besar telah menyerang sebagian tanaman pertanian yang tumbuh di sekitar TPA.

Buntut dari itu semua, hingga pada akhirnya warga meluapkan kekesalan dengan cara menghadang mobil pengangkut sampah agar tidak boleh membuang lagi di tempat ini.

Namun warga kembali melunak saat wakil Bupati Manggarai Drs, Viktor Madur turun tangan membujuk warga untuk memberi kesempatan kepada mobil-mobil pengangkut sampah tersebut masuk ke TPA untuk membuang sampah.

Masalah TPA Ncolang milik Pemkab Manggarai ini seakan menjadi momok baru bagi masyarakat, lebih khusus warga Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i.

Ketika diusut, ternyata, ada kejanggalan yang terdapat di tempat ini dimana mesin yang katanya digunakan untuk mengolah sampah tidak digunakan lagi dan hanya menjadi pajangan hingga berkarat alias tidak bisa berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Sebelum membahas lebih jauh, masalah kebersihan lebih khusus di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai ini masih terngiang dingatan kita bahwa baru saja kota yang dijuluki kota Molas ini mendapat predikat yang tidak enak didengar.

Bayangkan, kota seluas Ruteng dinobatkan menjadi kota kecil paling terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) RI pada tahun 2018 lalu.

Salah satu penyebab Kota yang dijuluki kota Molas ini adalah soal masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kini ramai dibicarakan oleh warga Manggarai khususnya, dan warga Manggarai Raya ataupun Indonesia umumnya.

Jika penulis diperkenankan untuk menduga, bahwa dibalik Kota Ruteng menyandang Predikat sebagai Kota Kecil Terkotor oleh KLHK yang salah satu faktornya dari TPA, maka Patut Diduga, Pemkab Manggarai sendiri yang menceburkan diri atau menjadi biang kerok dari penobatan yang tidak elok ini. Meski, tidak terlepas juga dari ulah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan, tetapi bagaimana pun juga pemerintah seharusnya yang menjadi contoh.

Bisa disimpulkan juga, jika gerakan masyarakat peduli sampah yang selama ini rajin mengampanyekan giat kebersihan di kota Ruteng akan menjadi sia-sia, jika pada akhirnya ada warga yang meninggal akibat dari rajin menampung sampah tetapi tidak tahu solusi akan bagaimana yang terjadi jika sampah itu dikumpul.

Penulis juga masih mengingat respons Bupati Manggarai saat kota Ruteng dinobatkan menjadi Kota Kecil Terkotor oleh KLHK, yang katanya waktu, penobatan ini menjadi cambuk bagi kita agar lebih giat lagi menjaga kebersihan.

Hingga, dirinya pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembersihan, yaitu menyapu selokan seperti ke Pasar Inpres Ruteng beberapa kali.

Jika dilihat dari segi ini, sebenarnya, Bupati Deno adalah orang yang rajin, yaitu rajin menyapu selokan dan buang sampah. Namun yang menjadi tanda tanya besar apakah hanya dengan menyapu dan mengumpulkan sampah, Kota Ruteng keluar dari Predikat Kota Kecil Terkotor?

Hemat penulis, tidak. Sebab bicara masalah sampah adalah bicara soal kotoran. Dan kotoran itu beragam jenis. Mungkin, sampah yang tergolong cepat hancur masih bisa dimaklumi, tetapi bagaimana dengan sampah yang lainnya, misalkan sampah berjenis Plastik, sampah medis, dan lain sebagainya. Seharusnya ini yang menjadi prioritas utama yang perlu dipikirkan agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Meski kita rajin menyapu, dan mengumpulkan sampah, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah sampah-sampah itu dikumpul, itulah yang disebut kebuntuan akal sehat. Sebab, jika sampah yang ada di TPA Ncolang terus dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin akan ada nyawa melayang. Sebagai tumbal dari TPA tersebut.

Jika Pemerintah Kabupaten Manggarai dibawah kepemimpinan Bupati Deno ingin agar Kota kembali Molas dan tetap Molas, bahkan bertamabah Molas, maka harus secepatnya masalah ini diurus sampai tuntas. Sehingga tidak ada lagi mayarakat yang menangis karena terkapar polusi udara yang kotor dan penyakit yang mematikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin memberi masukan kepada bapak Bupati Manggarai, bila perlu bentuk dinas Kebersihan yang berdiri sendiri untuk menangani masalah kebersihan. Atau, jika itu tidak bisa, anjuran untuk memecat Kadis Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (Bapedalda) merupakan pilihan yang sangat tepat karena tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang mengurus masalah sampah dan kebersihan termasuk mengelola TPA. Dan mengangkat orang baru yang paham dan mengerti tentang sampah.

Penulis juga tidak sepakat jika TPA Ncolang ditutup, namun perlu ada solusi kongkrit yang dilakukan oleh pihak Pemkab Manggarai yaitu dengan mengoptimalkan kembali fungsi TPA itu seperti tujuannya yaitu akan mengolah sampah. Misalkan, mengganti kembali alat yang rusak.

Masalah ini juga butuh perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai untuk mengawasi ini karena salah satu fungsi pokok DPRD adalah Pengawasan. Legislatif diharapakn tidak tutup mata terkait polemic ini, bila perlu menurut Penulis lakukan hak Angket terhadap Bupati Manggari sah-sah saja, sebab bukan tidak mungkin TPA ini menggunakan anggaran uang Negara.

*) Penulis adalah Pemuda Peduli Masa Depan Manggarai Tinggal di Denpasar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here