Beranda Headline Pengumuman Hasil Pleno KPU Yang Mencekam

Pengumuman Hasil Pleno KPU Yang Mencekam

275 views
0
Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum & PPs Ilmu Hukum Undana. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Dr. Aksi Sinurat,SH.,M,Hum.*

Dalam tulisan artikel oleh EffendiGazali tertang “Pemilu dan Penghancuran Peradaban” yang terpublikasi Detiknews, 6 Mei 2019, beliau menggambarkan setidak-tidaknya nasib bangsa Indonsia akibat Pemilu dan Pilpres 2019 berada dalam ambang batas yang tidak etis.

Memang selama pemilu terdengar kabar, sebanyak 22 (dua puluh dua) pimpinan negara memuji pelaksanaan Pemilu 2019. Di sisi lain, lebih dari 400 pelaksana pemilu, utamanya KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), ditambah pengawas pemilu meninggal dunia dan sekitar 3000 lainnya terbaring sakit. Bahkan masih ada konflik soal keakuratan penghitungan suara.

Tentu kita mesti mengakui bahwa peradaban bangsa Indonesia sedang diuji dalam pemilu serentak khusus pemilihan umum terhadap para anggota legislatif dan Pilpres 2019. Pengumuman hasil pemilu yang telah diplenokan oleh KPU menjadi momentum bagi para pihak untuk mengklaim kemenangan seolah KPU tidak memiliki basis legitimasi dalam menyelenggarakan pemilu dan Pilpres 2019. Terdengar pidato dari Paket 02 (Prabowo-Sandi) menginginkan perlu ada legitimasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Tentu itu merupakan jalan terbaik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, namun hal itu masih menyisakan berbagai pertanyaan misalnya terkait dengan pelbagai pelanggaran yang telah terjadi, hal ini menjadi pertanyaan apakah Badan Pengawas Pemilu yang dianggap belum mampu bertanggung jawab atas semua pelanggaran? Jawabannya akan terungkap di saat sidang MK.

Mengapa Pengumuman Hasil Pemilu sebelum tanggal 22 Mei 2019?

Banyak temuan dari pihak keamanan terkait dengan upaya inkonstitusional yang ingin mengacaukan pengumuman hasil pleno KPU tentang pemilu dan Pilpres 2019. Misalnya ditemukan ditangkap berbagai pelaku makar, disitanya senjata dan bom di sekitar wilayah Jakarta. Hal ini membuat keamanan dan ketentraman warga masyarakat terganggu. Tentu kita mesti mengapresiasi petugas keamanan terutama polisi, tentara dan badan intelijen negara serta satgas pemberantasan teror sehingga memberikan rasa aman bagi para petugas KPU, Bawaslu dan warga masyarakat.

Sesuai jadwal KPU hasil pleno pemilu dan Pilpres 2019 diumumkan tanggal 22 Mei 2019 namun berbagai kemungkinan akan terjadi kekacauan maka diumumkan sebelum tanggal 22 Mei 2019 yakni 21 Mei 2019 dini hari pukul 2.00 wita. KPU seolah terjebak dalam ambang tindakan teror dan para pendemo yang dijadwalkan akan dilaksanakan di tanggal 22 Mei 2019 bertepatan dengan waktu penjadwalan pengumuman hasil pleno KPU secara nasional. Tentu hal ini dipikirkan secara matang oleh KPU dan Bawaslu sebab tindakan anarkis yang diduga disponsori oleh pihak-pihak tertentu menjadi sasaran bagi KPU dan Bawaslu.

Kini KPU dan bawaslu seolah menjadi musuh bagi pihak yang kalah bertarung dalam Pilpres 2019 dan pemilu 2019. Paket 02 yang juga merasa tidak diberikan keadilan oleh Bawaslu setelah mempersoalkan temuan kecurangan hasil pemilu 2019. Dan berakhir dengan akan mengajukan persoalan KPU dan Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi. Memang itu jalan paling aman dan bermartabat agar persoalan politik agar dapat dikendalikan secara hukum untuk menghindari masalah-masalah yang dipandang mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman nasional bangsa Indonesia.

Berkaca dari Pemilu 2014 dan Uji Materi UU Pemilu di MK

Effendi Gozali dalam artikelnya juga mempertanyakan hal mengenai posisi politisi semua sejak permohonan uji materi pemilu serentak dikabulkan MK Januari 2014. Di mana ada waktu lebih dari 5 tahun 2 bulan untuk mempersiapkan undang-undang pemilu serta manajemen kepemiluan. Semua tuduhan itu dilontarkan dalam kerangka (framing) bahwa mereka tidak terlibat. Effendi juga menggugah para politisi negeri ini yang seakan-akan telah terjadi ruang hampa peradaban, yang langsung melontarkan seluruh bangsa ini dari keluarnya Keputusan MK 23 Januari 2014.

Artinya Effendi Gozali mempersoalkan perbuatan curang, pengecut, atau lempar batu sembunyi tangan. Bahkan kalau ada aturan hukumnya bahwa pengaju uji materi ke MK bisa dipidana. Tentu berharap aroma tidak basis kebencian jangan sampai dapat merusak peradaban bangsa Indonesia. Dalam posisi ini MK memang sudah mengabulkan pemilu serentak dan hal tersebut adalah original intent (kehendak asli) pembentuk konstitusi. Persidangan di MK berlangsung satu tahun lebih sejak Januari 2013 hingga Januari 2014. Dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang saat itu diajukan oleh Wakil Kamal SH, MH sebagai kuasa hukum dan tampil beberapa ahli dan saksi fakta. Sebut saja Profesor Saldi Isra (peneliti di Pusat Kajian Konstitusi Unand, sekarang Hakim MK), Doktor Irman Putrasidin (pakar hukum tata negara), Didik Supriyanto (pakar kepemiluan, saat itu dari Perludem), dan Profesor Hamdi Muluk (pakar psikologi politik UI). Semuanya telah menjadi bukti sejarah dalam memahami konsep dasar dari perlu adanya pemilu serentak yang telah terjadi.

Komentar Proses Pemilu dan Pilpres 2019

Lebih aneh jika Ketua MK Anwar Usman yang menyatakan ikut menyesal mengabulkannya UU Pemilu menjadi pemilu serentak. Tentu menjadi pertanyaan lagi mengapa seorang hakim MK tidak etis mengomentari keputusannya, maka dia seperti ingin mengatakan bahwa kehendak asli konstitusi boleh tidak dilaksanakan. Jangan lupa dalam persidangan yang panjang itu sudah didengarkan seluruh fakta, bantahan, ilmu, dan tanya-jawab dengan ahli-ahli dari DPR, pemerintah, KPU, dan semua pihak terkait. Jadi persidangan panjang itu bukan ruang hampa peradaban antara pengaju uji materi dengan hakim MK, yang bisa sesuka hati mengabulkan atau menolaknya.

Secara substansi harus diakui bahwa alasan pengajuan uji materi ke MK tentang sistem pemilu adalah penghematan biaya. Pernyataan ini tak lain adalah framing (cara membungkus isu, kadangkala cara memelintir isu) dari pihak tertentu. Penghematan biaya dan waktu memang menjadi beberapa pertimbangan praktis. Namun, tanyalah kepada seluruh pengaju uji materi tentang pemilu ke MK. Salah satu kepedulian utama mereka pastilah Presidential Threshold. Ini adalah ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang pada suatu waktu dalam sejarah (historical situatedness).

Peradaban dan Manajemen Pemilu

DPR dan pemerintah menghabiskan uang negara untuk mempersiapkan Undang-Undang Pemilu. Bahkan DPR melakukan studi banding ke berbagai negara untuk mempelajari pemilu serentak dan manajemen persiapannya. Mereka seperti tidak menemukan bahaya konflik pertarungan ulang dua kubu dan keganasan media sosial yang makin brutal mengancamnya. DPR juga tidak pernah membayangkan bahwa akan ada 81 hasil C-1 yang harus disalin oleh KPPS dalam pemilu serentak. Atau, kenapa mereka tidak datang dengan usulan Electronic Voting yang sudah berhasil di beberapa negara. Walau tentu saja setiap sistem bisa memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun setidaknya ada waktu 5 tahun 2 bulan untuk melakukan uji coba.

Walau perlu disadari beberapa kelemahan KPU, namun tak ada niat melakukan delegitimasi, namun cobalah kita renungkan pelan-pelan. KPU melakukan simulasi pemilu serentak di lebih dari 300 TPS. Simulasi itu adalah upaya ilmiah dengan metodologi ilmiah untuk membuat suasana simulasi mendekati atau persis kejadian sesungguhnya pada pemilu 17 April 2019. Dan aneh bin ajaib, KPU seperti tidak melaporkan gejala kelelahan yang sampai mengakibatkan kematian pada anggota KPPS dalam simulasi di 300 TPS! Jika simulasinya benar dengan ilmu dan metodologi ilmiah yang benar, maka sebagai antisipasi bisa disiapkan misalnya satu unit tenaga medis untuk sepuluh TPS.

Di atas semua itu, perlu diasumsikan bahwa terjadi konflik utamanya di media sosial yang amat brutal, yang merusak peradaban kita. Akibatnya kita seperti tidak lagi memiliki peradaban yang cukup untuk duduk bersama menata pemilu ini. Jangan-jangan hampir sebagian besar waktu KPU, Bawaslu, Polri, DPR, politisi, pengamat tersita untuk menganalisis dan menuntut hoax, ujaran kebencian, ujaran pencemaran, dan berita palsu.

Perlu ke depan pemilu serentak dibagi menjadi dua, sehingga yang satu pemilu nasional serentak memilih presiden, DPR, dan DPD, dan kedua, pemilu daerah serentak memilih kepala daerah, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Jarak antara kedua pemilu serentak ini adalah dua setengah tahun. Jadi masih banyak ide-ide lain yang jadi tenggelam begitu saja dalam hiruk-pikuk kebencian dua kubu yang amat mendalam dan sudah kami prediksi sejak 2013.

*) Dosen Fakultas Hukum & PPs Ilmu Hukum Undana.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here