Beranda Florata News Cemari Lingkungan, Warga Baopana Protes Keberadaan AMP CV Lima Satu

Cemari Lingkungan, Warga Baopana Protes Keberadaan AMP CV Lima Satu

411 views
0
Asphalt Mixing Plant (AMP) milik CV Lima Satu yang beroperasi di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. (Foto/Fp)

FLORESPOST.CO, Lembata – Keberadaan alat Asphalt Mixing Plant (AMP) milik CV Lima Satu yang beroperasi di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, diprotes warga. Pasalnya keberadaan alat tersebut berpotensi mencemari lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Baopana Tuang Lengari Laurentius kepada wartawan, Senin (27/5/2018).

“Kami menolak keberadaan operasional alat AMP milik CV. Lima Satu, karena sangat merugikan masyarakat sekitar. Saat beroperasi kepulan debu beterbangan kemana-mana termasuk ke rumah warga, bahkan sampai ke area sekolah,” ungkap Laurentius.

Laurentius menilai Pemerintah Daerah Lembata lalai, memberi izin operasional alat AMP yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga tanpa memikirkan dampak dan kerugian yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

“Kami menuntut agar Pemerintah Lembata segera mencabut izin kebedaan operasional alat AMP CV. Lima Satu di lokasi tersebut. Kami juga ingin agar CV. Lima Satu segera memindahkan alatnya dari desa Baopana,” tegasnya.

Menanggapi pelaksanaan AMP oleh CV Lima Satu di desa Baopana, Hadakewa, Lembata, Aktivis Lingkungan Maria Laurensia Riberu kepada Wartawan, Sabtu (1/6/2019) mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar Hak Asasi Masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan bersih.

“Hal ini dikarenakan keberadaan AMP yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat menjadi sumber polusi dan penyakit terutama kepada anak anak dan balita serta orang dewasa,” ungkap Riberu.

Menurut Riberu, dalam pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

“Namun pertanyaan bermunculan dibenak kita, apakah kegiatan ini sudah mengantongi AMDAL karena sangat jelas bahwa didalam pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal,” tegasnya.

Lebih jauh Riberu mengatakan, jika kegiatan ini menggunakan ruang intervensi kebijakan oleh sebuah kekuasaan maka jelas berdampak pada hukum pidana pelanggaran UU No.32/2009 Pasal 109 : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Laporan : Bataona
Editor : STO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here