Beranda Opini Demokrasi Seputar Batas Matim dan Ngada

Demokrasi Seputar Batas Matim dan Ngada

59
0
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique” (2018) (Foto: DOK. Pribadi)

*Alfred Tuname

Persoalan batas wilayah Manggarai Timur (Matim) dan Ngada sudah selesai. Tanggal 14 Juni 2019 jadi hari bersejarah. Persoalan batas sudah diselesaikan secara bermatabat. Julur hukum dan budaya ditempuh. Hasilnya, masyarakat di seputar batas dua kabupaten itu bisa saling melempar senyum.

Senyum itu ada karena persoalan sudah selesai. Tak ada lagi konflik. Sudah cukup 46 tahun warga di seputar batas menderita dalam kegamangan identitas. Tak ada lagi saling curiga. Setiap blok atau blokade yang menghambat kehidupan sosio-ekonomi, rubuh.

Senyum itu ada karena rubuhnya “tembok” blokade diganti dengan pembangunan berbagai infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Konflik 46 tahun di batas itu bagai penjara di segala bidang. Nyaris tak ada yang bisa dibangun. Yang terjadi hanya tembok-tembok kecurigaan sosio-politik, bukan pembangunan ekonomi dan sosial-ekonomi. Janji Rp 100 miliar daru Gubernur Viktor B. Laiskodat, cukup untuk intervensi awal pembangunan di batas Matim dan Ngada itu.

Intervensi pemerintah dengan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan itu lebih penting tinimbang bergelut seputar omong nenek moyang. Nenek moyang pun sebenarnya ingin cucu-cucunya hidup sejahtera. Nenek moyang akan sangat bahagia di alamnya, apabila melihat anak-cucunya tumbuh dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan dalam pseudo-noltalgis kejayaan masa lalu.

Toh soalnya bukan tentang batas negara, hanya batas administrasi wilayah dua kabupaten basodara, Manggarai Timur-Ngada; Congkar/Rajong-Riung. Di batas itu, mereka hanya butuh kepastian. Di batas itu, mereka butuh sentuhan. Itu saja. Selebihnya, biarkan mereka hidup damai dan saling menghormati satu-sama lain.

Yang jelas, mereka tidak butuh komentar provokatif elite yang memperunyam persoalan lama. Mereka tidak pahlawan kesiangan seperti politisi (DPR/DPD) yang kalah Pileg 2019. Mereka tidak butuh advokat “sengkuni” atau siapa pun yang hobi bermain di air keruh. Mereka juga tidak butuh pengamat dadakan yang seolah-olah pernah hidup di batas Matim dan Ngada.

Atas persoalan batas Matim dan Ngada, banyak yang nimbrung berkomentar seolah mereka pernah merasakan hidup di jantung konflik 46 tahun itu. Mereka yang mengkritik penyelesaian batas pun seoalah-olah mereka adalah titisan nenek moyang. Lucunya lagi, mereka yang berkomentar tanpa “critic with understanding” itu justru sedang santap Hot Dog di Jakarta. Lantas, mereka seperti “anjing kepanasan” mempersoalkan penyelesaikan persoalan batas Matim dan Ngada.

Lalu apa relevansinya mereka yang di perantuan ibu kota negara mengomel persoalan batas Matim dan Ngada? Mungkin saja dugaannya ada pada rasa ke-Manggarai-an. Itu sah-sah saja. Tetapi, kalau dasarnya hanya pada sentimen, itu yang perlu disayangkan. Hidup di tengah ibu kota negara tetapi cara berpikir masih dalam tempurung primordialitas. Dengan nalar jongkok seperti itu, tersirat kebanggaan kita pada sesama saudara yang hidup di batas Matim dan Ngada yang kini lebih berpikir modern dan terbuka.

Pikiran itu seperti parasut, dibuka baru berfungsi. Kalau jauh-jauh datang ke Jakarta, tetapi pikiran masih berada dalam tempurung primordialitas, apa kata dunia? Mari kita belajar dari hidup dan cara pikir mereka yang ada di konflik perbatasan. Mereka tak mau lagi mengulang litani sengsara 46 tahun. Mereka ingin sebuah harapan. Penyelesaian batas Matim dan Ngada adalah starting point harapan itu.

Harapan berarti perubahan. Setelah 14 Juni 2019 akan ada perubahan itu, yakni perubahan sosial, ekonomi dan politik. Sebab, penyelesaian konflik batas Matim dan Ngada mesti dimengerti sebagai politics of hope bagi masyarakat yang hidup di wilayah batas.

Gubernur Viktor B. Laiskodat, Bupati Agas Andreas dan Bupati Paul Soliwoa telah membindani lahirnya politics of hope itu. Jelas, itu karena ada ikhtiar untuk membangun kehidupan masyarakat di batas menjadi lebih baik. Tak boleh ada yang ketinggalan kereta pembangunan.

Periode sebelumnya, politik hanya berhenti di retorika. Ada political will, tetapi tak ada political action. Legacy SK Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 (tanggal 16 Maret 1973), yang rajim dikutip oleh para pegiat batas, tak lagi legitimate. Daya ikatnya tak pas lagi. Sebelumnya, pernyataan bersama Bupati Manggarai dan Bupati Ngada pada tanggal 20 Januari 1973, bernomor KHUSUS/1973 yang dibuat Aimere juga dinilai masih elitis dan absurd (catatannya: saat itu Camat Riung dan tokoh adat sepenjang wilayah batas tidak diundang). Justru SK itulah yang memperuncing konflik masyarakat dan berbagai reaksi penolakan di wialyah batas Matim dan Ngada. Mungkin saja dalilnya, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.  

Sementara saat itu, kuku kekuasaan dari gubernur hingga bupati pun hanya dipakai untuk bersolek, bukan untuk menyelesaikan konflik itu. Baru setelah kuku politik Gubernur Viktor B. Laiskodat, Bupati Agas Andreas dan Bupati Paulus Soliwoa bergerak, mereka para politisi usang itu bangun dari tidur.

Seungguhnya, kalau disadari benar-benar, persoalan “kuku” juga ada pada para “Manggarai-Jakartensis” yang gemar menyebarkan sumpah-serapah (di media dan medsos) atas persoalan batas Matim dan Ngada. Kalau memang punya “kuku” di Jakarta, mengapa lu gak nyampe di kementerian (Kementerian Dalam Negeri)?

Rasio politiknya, kalau pengaruh mereka sampai di kementerian, maka persoalan batas pasti seperti yang mereka harapan. Tetapi, kalau kuku masih dipakai seputar mengais untuk perut sendiri (:kekayaan pribadi, gaya hidup, perceraian, dll), tak usah memaksa diri pada sesuatu yang res publica, sebab “ratio legis-nya” berbeda.

Pembedanya juga adalah hidup di ibu kota negara dan hidup di perbatasan Matim dan Ngada. Rasa dan tantangannya juga berbeda. Oleh karena itu, biarlah masyarakat seputar perbatasan merasakan perdamaian yang baru mereka rasakan. Kini mereka hidup damai. Mereka pun sudah menerima kepastian batas wilayah mereka.

Tak usah lagi bermain di air keruh atau ingin tampil sebagai pahlawan kesiangan. Urusan kesejahteraan bersama, tak penting bicara untung rugi, apalagi menyoal nenek moyang. Sebagai sesama warga negara, tugas kita adalah mengontrol janji pemerintah untuk memajukan wilayah perbatasan Matim dan Ngada. Itu saja.

Akhirnya, profisiat buat Gubernur Viktor B. Laiskodat, Bupati Agas Andreas dan Bupati Paulus Soliwoa. Generasi di batas Matim dan Ngada akan selalu mengenang Anda sebagai negarawan: fortiter in re sed suaviter in modo!

*)Penulis Buku “le politique” (2018)      

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here