Beranda Pilkada Anggaran Minim, Tahapan Pengawasan Pilkada Manggarai Tidak Sesuai Standar

Anggaran Minim, Tahapan Pengawasan Pilkada Manggarai Tidak Sesuai Standar

297 views
0
Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai, Heribertus Harun. (Foto/dokpri)

FLORESPOST.co, Ruteng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mengaku tidak bisa melakukan pengawasan tahapan Pilkada 2020 sesuai standar, lantaran pagu indikatif yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai untuk Bawaslu sangat minim.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai, Heribertus Harun kepada media ini, Selasa (30/7/2019) di Ruteng menjelaskan, Bawaslu sudah mengajukan anggaran pengawasan ke TAPD senilai Rp 15.599.032.000;- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Sementara alokasi pagu indikatif yang diajukan TAPD senilai Rp 4,1 milyar.

Minimnya anggaran yang diajukan TAPD tersebut, lanjut Heri, akan berdampak pada tidak berjalannya kegiatan peningkatan kapasitas pengawasan.

“Dari sisi pengawasan jika alokasi anggaran minim bisa berdampak pada kualitas pengawasan. Jika TAPD hanya usul 4,1 untuk pagu indikatif, maka dana tersebut pas untuk bayar honor pengawas kecamatan, desa/kelurahan dan pengawasan TPS itupun juga sangat kecil,” jelas Heri.

Menurut Heri, sampai saat ini TAPD belum merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan Bawaslu. Sehingga dengan demikian, Bawaslu tetap pada anggaran yang diusulkan tersebut.

“Surat Pimpinan DPRD Manggarai
Terkait polemik seputar anggaran pengawasan ini, Bawaslu juga telah menyurati Pimpinan DPRD Manggarai,” kata Dia.

Surat bernomor 208/Bawaslu-Mgr/VII/2019 tertanggal Ruteng 29 Juli 2019 dan ditandatangani Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai, Yoseph Jehadin,S.H, Bawaslu pada intinya tetap mengajukan pagu indikatif sesuai kebutuhan Bawaslu sebesar Rp 15.599.032.000.

Laporan : Adi Nembok
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here