Beranda Ekobis Aral Menuju Kedaulatan Pangan

Aral Menuju Kedaulatan Pangan

131
0
Muhammad Amir Ma’ruf, Statistisi Ahli BPS Kabupaten Alor. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Muhammad Amir Ma’ruf*

Bumi Flobamora dikenal memiliki potensi pariwisata yang besar. Meskipun begitu, ternyata sektor pertanian memiliki peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan roda perekonomian masyarakat NTT.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu memberikan share lebih dari 25 persen setiap triwulannya pada PDRB NTT dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir. Hal ini menjadi maklum, karena menurut hasil pendataan SUTAS 2018 oleh BPS terdapat lebih dari 800 ribu rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di mana 219 ribu di antaranya merupakan petani yang utamanya mengusahakan tanaman padi dan RTUP yang utamanya mengusahakan tanaman palawija sebanyak 237 ribu. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya sekitar 13,6 persen saja yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan sampingan.

Jika ditotal, terdapat 384 ribu rumah tangga yang pekerjaan utamanya sebagai petani tanaman pangan. Artinya, lebih dari 1,5 juta jiwa penduduk NTT atau sekitar 28 persen dari total penduduk NTT “menggantungkan” hidupnya pada sektor pertanian tanaman pangan. Tak pelak, kondisi demikian menyebabkan roda perekonomian NTT sangat bergantung dari produktivitas para petani tanaman pangan.

Tantangan dan Kendala

Saat ini, NTT memiliki luas lahan sawah sebesar 215 ribu hektar. Sayangnya, hanya 56 persen saja yang termasuk lahan sawah irigasi. Sisanya merupakan lahan sawah yang menggantungkan musim tanamnya pada musim penghujan. Kondisi demikian yang menyebabkan produktivitas padi di NTT tergolong rendah. Pada tahun 2018 saja, produktivitas padi NTT menduduki peringkat 24 dari 34 provinsi se-Indonesia. Dalam setahun, petani di NTT menghasilkan 39,87 kuintal padi per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 51 kuintal per hektar.

Bagi provinsi yang masih bergantung dengan sektor pertanian, rendahnya produktivitas tanaman pangan dapat mengakibatkan gejolak perekonomian pada masyarakat kelas bawah. Produktivitas yang rendah menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan usaha pertanian. Implikasinya, petani-petani sulit untuk mencapai kesejahteraan.

Sebelum mewujudkan NTT berdaulat pangan, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap usaha-usaha meningkatkan produktivitas petani tanaman pangan. Jauh sebelum sekarang, sebenarnya NTT pernah menggalakkan transformasi agro-ekologi dengan implementasi Operasi Nusa Makmur pada medio 90’an.

Salah satu programnya adalah transformasi dari kebun pagar ke sawah terbuka. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi tanaman pangan. Di zaman modern seperti sekarang, peran pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan dan subsidi benih maupun pupuk. Tercatat, 92 persen petani padi di NTT telah diberikan penyuluhan tentang budidaya oleh pemerintah pada tahun 2017.

Namun fokus pemerintah sepertinya masih sebatas bagaimana petani mampu menanam dan memanen saja. Perhatian pemerintah terhadap proses pascapanen dirasa masih kurang. Hal ini dibuktikan masih rendahnya penyuluhan yang dilakukan pemerintah terkait pemasaran.

Pada tahun 2017, Sebanyak 78 persen lebih petani padi belum diberikan penyuluhan terkait pemasaran atau penjualan hasil. Padahal, pengetahuan proses pascapanen yang baik sangat dibutuhkan seperti kemana petani harus menjual, berapa yang sebaiknya diolah dan dikonsumsi sendiri, dan sebagainya. Seringkali, petani kebingungan ketika hendak menjual hasil panennya. Bahkan, banyak yang terpaksa menjual ke pengepul dengan harga yang murah.

Perlu Kerja Keras

Mewujudkan kedaulatan pangan dapat diartikan sebagai kemandirian pangan. Masalah lain yang dialami provinsi berbasis kepulauan ini adalah distribusi. Mahalnya ongkos logistik menjadi salah satu penyebabnya. Terkadang, biaya logistik yang dikeluarkan apabila harus mendatangkan pangan dari Jawa justru lebih murah dari pada antar-pulau di NTT sendiri. Hal ini menyebabkan nasib petani-petani di daerah yang “kurang” potensial semakin sulit.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah memberikan stimulus untuk membentuk pusat-pusat produksi tanaman pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan bendungan di Raknamo, Mila, dan Rotiklod. Bendungan-bendungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan luas lahan sawah irigasi secara signifikan. Sehingga masa tanam tidak melulu bergantung dengan musim penghujan. Dengan demikian, pasokan pangan akan stabil meski pada musim kemarau sekalipun. Harapannya, pasokan dari luar NTT akan berkurang karena mampu di-supply oleh petani lokal.

Kedaulatan pangan juga tak melulu soal bagaimana kebutuhan pangan tercukupi secara mandiri. Pemerintah NTT juga harus mempertimbangkan kesejahteraan petani tanaman pangan mengingat seperempat lebih penduduknya bergantung dari hasil bertani. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT tahun 2019 cenderung stagnan. Nilainya cenderung tinggi di musim penghujan dan menurun di musim kemarau. Dapat dikatakan, petani tanaman pangan di NTT merogoh kocek lebih dalam ketika memasuki musim kemarau. Stimulus pemerintah yang memberikan bantuan benih gratis hanya menyasar 52 persen petani padi masih jauh dari cukup.

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi infrastruktur terutama di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tercatat, ada 1.439 dari total 3.353 desa di NTT memiliki topografi wilayah berupa lereng/puncak (Sumber : BPS). Masyarakat di sana tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk memperlancar kegiatan pertanian. Tersedianya infrastruktur pendukung yang baik membuat petani memiliki akses lebih mudah untuk mendistribusikan hasil panennya dan tentunya biaya produksi dapat ditekan. Sehingga, Nilai Tukar Petani sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan akan terus meningkat. Apabila aspek infrastruktur dikesampingkan, mustahil petani-petani tanaman pangan mampu meningkatkan produktivitas. Lalu, dapatkah NTT berdaulat pangan?

*) Statistisi Ahli BPS Kabupaten Alor.Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here