Beranda Pilkada Ini Penjelasan Pemkab Manggarai Soal Dana Pilkada 2020

Ini Penjelasan Pemkab Manggarai Soal Dana Pilkada 2020

192 views
0
Ketua TAPD Manggarai Anglus Angkat. (Foto/Dokpri)

FLORESPOST.co, Ruteng – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menyebut pagu Indikatif yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

“Tentang Pagu Indikatif sebesar 12,1 miliar itu, kita mengacu pada kemampuan fiskal daerah. Bahwa untuk Kabupaten Manggarai, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin C Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori kemampuan fiskal rendah,” jelas Ketua TAPD Manggarai Anglus Angkat, Kamis (1/8/2019).

Dijelaskan, anggaran pembiayaan penyelenggaran Pilkada baik KPU maupun Bawaslu merupakan Dana Hibah dari APBD II. Syarat dana hibah APBD tersebut kata Dia, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, antara lain harus ada proposal yang diajukan dan selanjutnya diverifikasi oleh TAPD.

“Syarat dari dana hibah adalah proposal. Pembahasan anggaran Rp 29 miliar lebih ini terkesan mengada-ada. Karena proposal resmi yang disampaikan oleh KPU kepada TAPD sebesar Rp 26 miliar lebih. Tetapi ketika pembahasan dengan banggar di DPR, Ketua KPU membahas anggaran Rp 29 miliar. Ini membingungkan,”katanya.

Ia menambahkan, setelah diverifikasi oleh TAPD, standar biaya yang dipakai oleh KPUD Kabupaten Manggarai menggunakan standar biaya maksimal (tinggi). Tetap karena Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori berkemampuan fiskal rendah, maka perlu dilakukan verifikasi atau penyesuaian standar biaya. Hal itu bertujuan untuk agar mengikuti kemampuan keuangan daerah.

Lebih lanjut Anglus menjelaskan, anggaran Pilkada tahun 2015 untuk KPU sebesar Rp 11.547.951.000,00. Dari anggaran tersebut yang terserap Rp 10.641.567.350,00 dan dari anggaran tersebut yang disetor kembali kas daerah sebesar Rp 906.383.650,00.

“Mengingat deviasi anggaran 2015 dan 2020 itu cukup besar maka TAPD harus melakukan pembahasan secara bersama melalui perhitungan penganggaran yang dilakukan secara cermat,” tutur Anglus Angkat.

Sementara itu Kabag Keuangan Kabupaten Manggarai, Wilhelmus Ganggut menjelaskan, tanggal 15 Mei 2019 TAPD telah melakukan verifikasi atas proposal yang termuat dalam Surat usulan KPUD No.154/PP.09.3-SD/5310/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21 April 2019, sebesar Rp 26.242.157.900,00.

Angka anggaran sebagaimana yang diberitakan sebesar Rp 29.027.508.900,00, tidak disampaikan oleh KPU kepada TAPD, melainkan hanya disampaikan oleh KPU ketika melakukan pembahasan di Banggar DPRD tanggal 29 Juli 2019 lalu.

“Hasil verifikasi anggaran KPU sebesar Rp.12.100.000.000,00 dari total usulan anggaran yang disampaikan KPU kepada TAPD sebesar Rp.26.242.157.900,00 telah melalui tahapan-tahapan penyesuaian anggaran oleh TAPD, antara lain pada Jumlah Orang dalam POKJA, Jumlah Bulan masa kerja POKJA dan besaran Honorarium,” jelas Wilhelmus Ganggut.

Ditambahkannya, dasar hukum yang dipakai dalam tahapan penyesuaian anggaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/217/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: HK/330/2018 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019.

“Permenkeu 78/PMK.02/2019 dipakai sebagaimana tertuang dalam poin 4 Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak,” tutur Kabag Keuangan Kabupaten Manggarai ini.

Poin 4 Surat Menteri Keuangan RI nomor S-118 berbunyi sebagai berikut ; batasan jumlah honorarium kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak yang dapat diberikan mengacu pada ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan yang berlaku.

“Penyesuaian ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Sebagai contoh, Honor Pengarah untuk POKJA Pembentukan KPPS, usulan KPU yakni 1 orang x 2 bulan x Rp. 2.000.000. Total satuan Rp. 4.000.000,” jelasnya.

Sedangkan lanjutnya, verifikasi TAPD dengan mengacu pada Permenkeu Nomor 78 adalah 1 orang x 1 bulan x Rp. 500.000,-. Total satuan Rp. 500.000,-, ada penghematan sebesar Rp. 3.500.000,-. Contoh lainnya, Kegiatan Belanja Makan dan Minum. Usulan KPU sebesar Rp.50.000,- per orang sedangkan hasil verifikasi TAPD adalah Rp.35.000 per orang.

Anggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Pada Pilkada 2020 TAPD Kabupaten Manggarai juga telah melakukan verifikasi terhadap proposal Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Diberitakan sebelumnya, KPUD Manggarai menolak pagu indikatif yang disampaikan TAPD sebesar Rp 12 milyar lebih untuk biaya Pilkada Manggarai tahun 2020 dari Rp 29 milyar yang diajukan KPU. Anggaran 12 milyar ini, menurut KPU, anggaran senilai itu akan berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan Pilkada.

Laporan : Adi Nembok
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here