Beranda Ekobis Lingkaran Setan Kemiskinan NTT

Lingkaran Setan Kemiskinan NTT

123 views
0
Leonar Do Da’Vinci T., SST, ASN Badan Pusat Statistik Kab. Alor. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Leonar Do Da’Vinci T., SST*

Konsep kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pemerintahan di dunia. Betapa tidak, kemiskinan dapat berakhir pada masalah multidimensional yang dapat menjalar hingga ke persoalan ekonomi, sosial, budaya, hingga politik di lingkungan masyarakat. BPS sendiri mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep yang digunakan oleh BPS dalam menentukan penduduk miskin atau tidak adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dengan menggabungkan pengeluaran minimum yang dilakukan penduduk terhadap komoditas makanan dan komoditas bukan makanan. Dengan menetapkan batas minimum tersebut sebagai garis kemiskinan maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan

Kemiskinan di NTT

Berdasarkan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT mencapai 1.146,32 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan pada September 2018, maka jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 12,21 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan keadaan yang sama pada tahun lalu, yaitu Maret 2018, jumlah penduduk miskin meningkat 4,15 ribu orang.

Namun apabila dipecah berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018 – Maret 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 60 orang, sementara di pedesaan naik sebesar 12,15 ribu orang. Jika ditinjau dari persentase penduduk miskin, daerah perkotaan mengalami penurunan dari 9,09 persen menjadi 8,84 persen, sementara di daerah pedesaan naik dari 24,65 persen menjadi 24,91 persen.

Apa Pemicu Kemiskinan di NTT?

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat perkotaan mengalami peningkatan, namun hal ini tidak terjadi di daerah pedesaan. Daerah pedesaan menjadi penyumbang terbesar untuk jumlah penduduk miskin di NTT, bagaimana ini bisa terjadi?

Sebagian besar penduduk NTT memang tinggal di daerah pedesaan. BPS NTT mencatat bahwa pada tahun 2018, penduduk pedesaan diproyeksikan mencapai 78,13 persen dari keseluruhan penduduk di NTT. Jumlah ini cukup besar untuk komposisi masyarakat pedesaan. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun BPS NTT dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bahwa dari sekitar 2,46 juta orang yang bekerja di NTT per Februari 2019, sekitar 1,40 juta bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian ini sangatlah dekat dengan penduduk pedesaan.

Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa di NTT, oleh karena itu kesejahteraan petani akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan itu sendiri. Kesejahteraan petani dapat didekati dengan ukuran Nilai Tukar Petani (NTP). NTP sendiri menunjukkan kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. Jadi ketika NTP di atas indeks 100, maka dapat dikatakan petani memperoleh surplus, atau harga jual produk lebih besar dari harga produksi dan konsumsi petani.

Berdasarkan data BPS NTT, NTP pada Maret 2019 dibandingkan dengan September 2018 ternyata turun dari 107,35 menjadi 105,63. Hal ini disebabkan harga konsumsi petani meningkat, namun harga produksi pertanian justru menurun, dengan kata lain petani mengeluarkan lebih banyak biaya untuk produksi dan konsumsi rumah tangganya, namun timbal balik yang diterima petani dari produk yang dijual justru turun. Istilah yang lazim didengar yaitu “lebih besar pasak dari pada tiang”.

Inflasi juga berperan besar terhadap membengkaknya biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani. BPS NTT mencatat bahwa selama periode September 2018 – Maret 2019, inflasi umum terjadi di NTT cukup tinggi, yaitu sebesar 2,02 persen dan bahan makanan memiliki kenaikan indeks tertinggi yaitu 4,17 persen. Di pedesaan sendiri, inflasi mencapai 2,19 persen, dan baik daerah pedesaan maupun perkotaan, kontributor terbesar untuk garis kemiskinan adalah dari bahan makanan. Tidak diragukan lagi bahwa pengeluaran terhadap bahan makanan, khususnya daerah pedesaan adalah yang terbesar. Sayangnya kenaikan harga komoditas yang ditandai oleh inflasi memaksa penduduk desa mengeluarkan biaya lebih besar pula. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini akhirnya memicu naiknya jumlah penduduk miskin.

Alex Hou Hong et al (2013: 2476-2477) dalam penelitian mereka mengenai penyebab dan solusi kemiskinan berpendapat bahwa, penyebab kemiskinan itu antara lain korupsi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan politik dan konflik, keadaan alam dan geografis, serta ketidakefektifan kebijakan pemerintah. Untuk daerah NTT, penulis menyoroti masalah pendidikan dan karakteristik alam.

Pendidikan begitu penting karena pendidikan adalah modal dasar yang dapat digunakan penduduk untuk melepaskan diri mereka dari jerat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di NTT pada tahun 2018 masih berada pada angka 7,3, berada di bawah angka nasional yang sudah mencapai 8,17. Artinya secara rata-rata, penduduk NTT yang berusia 25 tahun menempuh pendidikan selama 7,3 tahun atau menamatkan kelas VII saja (tamat SMP kelas satu. Bekal Pendidikan ini masih tergolong rendah untuk zaman yang menuntut segala sesuatunya harus dilakukan dengan cerdas sekaligus kreatif.

Berkaitan dengan karakteristik alam, NTT memang memiliki kesulitan tersendiri baik dari segi pengelolaan sumber daya terutama pertanian dan pembangunan infrastruktur. Wilayah NTT terdiri dari banyak pulau, sementara daratan pulau tersebut juga terdiri atas gunung-gunung dan lembah. Akses yang sulit dapat mengakibatkan perpindahan penduduk semakin sulit, sementara penduduk harus berpindah baik untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, atau menjual produk pertaniannya. Selain itu, United Nations Economicdalam Alex Hou Hong et al (2013:2477) mencatat bahwa kekeringan adalah faktor utama penyebab penduduk Afrika mengalami kelaparan dan NTT memiliki musim kemarau lebih panjang dibanding musim hujannya. Langkah yang dapat ditempuh agar kelaparan tidak terjadi adalah meningkatkan produktivitas lahan, namun dampaknya untuk petani tradisional adalah peningkatan ongkos produksi. Ongkos produksi membutuhkan biaya dan kemiskinan menekan kemampuan petani untuk mengeluarkan ongkos lebih besar.

Apa Yang Dapat Dilakukan?

Kemiskinan merupakan musuh yang berat dalam usaha menciptakan kesejahteraan. Pengentasan kemiskinan bahkan dijadikan sebagai urutan pertama pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam daftar Sustainable Development Goals (SDGs). Penyelesaian masalah ini juga tidak bias dilakukan serta merta. Penyelesaiannya harus perlahan dan sistematis sehingga dampaknya tidak hanya bersifat sementara namun berkelanjutan seperti tujuan dari SDGs tersebut.

Untuk jangka pendek, diharapkan pemerintah lebih serius lagi dalam melakukan kontrol harga. Kontrol harga dapat dilakukan mulai dari tingkat petani hingga ke tingkatan pasar yang lebih luas. Harga produk petani dari tingkat bawah harus diperhatikan dengan menekan praktek tengkulak. Hal ini akan semakin meningkatkan kepercayaan petani dalam melakukan produksi sekaligus menambah pemasukan yang sebelumnya hilang akibat praktik tengkulak. Selain itu, pemerintah juga harus mengontrol harga produk baik yang akan masuk ke pasar maupun yang keluar dari pasar. Hal ini diperlukan sebagai langkah menekan inflasi. Kontrol harga harus dilakukan secara terus menerus, tidak harus menunggu lonjakan atau kelangkaan komoditi.

Sementara untuk jangka panjang, para pengambil keputusan diharapkan semakin semangat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT. Pada dasarnya penduduk itu sendiri yang dapat menarik dirinya keluar dari “lingkaran setan kemiskinan”. Seyogianya pendidikan harus dapat dinikmati semua orang, namun kembali lagi, pendidikan membutuhkan biaya dan kemiskinan menjadi lingkaran menghanyutkan sehingga penduduk miskin tidak dapat keluar dari dalamnya. Inilah peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pembangunan sekolah hingga peningkatan kesejahteraan guru sudah didengung-dengungkan sejak lama sebagai upaya peningkatan taraf pendidikan. Namun yang utama adalah keseriusan semua pihak dalam pelaksanaannya. Tidak jarang kabar yang terdengar mengenai keadaan pendidikan di NTT, seperti misalnya sekolah yang rusak, siswa-siswi yang menantang maut untuk ke sekolah, hingga pengorbanan guru untuk mengajar. Seharusnya ini menjadi “pecut halus” bagi stakeholder terkait di NTT.

Selain itu, menjadikan NTT lebih accessible adalah misi yang penting. Pembangunan infrastruktur harus digenjot karena infrastruktur akan semakin mempermudah penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ongkos yang dikeluarkan penduduk dalam melakukan distribusi barang baik dalam skala besar maupun kecil akan semakin berkurang dan hal ini akan berdampak pada pendapatan penduduk. Tidak hanya itu, infrastruktur yang baik juga akan mempermudah penduduk dalam memperoleh hak-hak hidupnya seperti pendidikan. Jadi keseluruhan proses pengentasan kemiskinan ini adalah satu kesatuan, tidak bias hanya mengutamakan yang satu dibanding yang lain, atau mengesampingkan yang satu demi yang lain. Jadi mampukah semua pihak serius dalam mengentaskan kemiskinan di NTT?

*) ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here