Beranda Wisata Tolak Relokasi Warga Pulau Komodo, AMM – NTT Gelar Aksi Unjuk Rasa

Tolak Relokasi Warga Pulau Komodo, AMM – NTT Gelar Aksi Unjuk Rasa

106
0
Aksi Unjuk Rasa AMM-NTT di Kupang, menolak wacana pentupan pulau komodo dan relokasi warga komodo. (Foto/Dokumen AMM-NTT).

FLORESPOST.co, Ruteng – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (AMM-NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD NTT, Kamis (15/8/2019).

Aksi AMM – NTT tersebut merupakan respon atas wacana penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Penduduk di Pulau Komodo oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Koordinator Umum Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa NTT, Isodorus Andi menolak dan mengecam dengan keras wacana penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Penduduk di Pulau Komodo tersebut.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa Komodo menjadi hewan rebutan bagi sejumlah kalangan untuk mendapatkan jasa/keuntungan yang sebesar-besarnya termasuk Gubernur NTT dan kolega – koleganya, elitnya serta para pemafia Komodo. Karena sampai hari ini pemerintah dan para penegak hukum tidak berhasil mengusut tuntas kasus penyeludupan 41 komodo dari Taman Nasional Komodo,” kata Isodorus Andy dalam Press Realese yang diterima media ini, Kamis (15/8/2019) sore.

Isodorus Andy menilai bahwa wacana yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak melalui kajian yang mendalam terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Komodo dan diduga ada kaitanya dengan kasus – kasus sebelumnya.

“Saya pastikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat belum koordinasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini KLHK dan KSDAE serta konsep desainnya tidak jelas artinya pernyataan ini adalah pernyataan liar, sengaja diungkapkan guna untuk memantik reaksi masyarakat. Lebih lanjut, kami menduga bahawa ada kepentingan koorporasi tingkat elit yang bejat dan busuk ketika wacana liar ini dieksekusi,” tandas Andy.

Andy juga mempertanyakan tentang kewenangan Gubernur untuk menutup Pulau Komodo dan merelokasi penduduk di Pulau Komodo.

“Hemat kami Gubernur tidak punya kewenagan atas dasar UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Komodo tidak bisa dilepaspisahkan dengan kehidupan masyarakat asli di Pulau komodo, yang sudah ribuan tahun hidup berdampingan dengan binatang langka tersebut (komodo),” katanya.

Jauh sebelum ditetapkan menjadi 7 keajaiban dunia yang baru (new 7 wonders of the world), kata Andy, masyarakat di pulau komodo sudah hidup sejak lama di sana. Menurut mereka Konservasi itu penting namun tidak harus menutup pulau komodo dan merelokasi masyarakat di pulau tersebut.

“Lagi – lagi Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan konservasi terhadap Taman Nasional Komodo dan merelokasi penduduk di pulau Komodo, apa lagi dengan menggunakan dalil Konservasi,” jelas Andy.

Sementara itu Koordinator Lapangan, Robertus Dagul, mengatakan bahwa, wacana penutupan pulau komodo dan relokasi masyarakat di pulau komodo oleh Gubernur NTT sangat tidak masuk akal. Gubernur kata Robertus, seolah tidak mempertimbangakan secara matang dengan pernyataannya. Ditambahkan Andy, masyarakat di pulau Komodo sudah menyatu dengan komodo, bahkan seperti saudara kandung sendiri.

“Kami kecewa dengan Gubernur sekarang karena lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib masyarakat yang ada di pulau komodo,” kata Robert.

Atas wacana penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Penduduk Pulau Komomo, AMM-NTT dengan tegas menolak wacana Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan wacana penutupan pulau komodo dan merelokasi masyarakat adat pulau komodo.

Mereka mengecam keras wacana Gubernur Nusa Tenggara Timur, terkait dengan wacana penutupan pulau komodo dan relokasi masyarakat adat pulau komodo.

Wacana berkaitan dengan penutupan pulau komodo dan relokasi masyarakat adat di pulau komodo kata mereka, bukan kewenangan Pemerintah Propinsi NTT dalam hal ini Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Merujuk pada UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perpres dan pemen.

AMM-NTT mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menarik kembali pernyataaanya terkait wacana Penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Penduduk Pulau Komodo .

Masyarakat adat di pulau komodo tidak bisa di lepas atau dipisahkan dengan komodo, sehingga AMM-NTT menolak relokasi masyarakat adat di Pulau Komodo.

Konservasi kata mereka tetap dilakukan tetapi tidak harus menutup pulau komodo dan merelokasi penduduk di Pulau komodo (Kewenangan Pemerintah Pusat ).

Penulis : Adi Nembok
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here