Beranda Pilkada Ini Harapan PK dan PMKRI Manggarai Terhadap DPRD yang Baru Dilantik

Ini Harapan PK dan PMKRI Manggarai Terhadap DPRD yang Baru Dilantik

214 views
0
Sebanyak 35 anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 kabupaten Manggarai resmi dilantik. [Foto/Yuga/Adi/FP]

FLORESPOST.co, Ruteng – Sebanyak 35 anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 kabupaten Manggarai resmi dilantik.

Pelantikan ini, berlangsung di aula utama DPRD Manggarai oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Ruteng Charni W.R. Mana, Senin (2/9/2019).

Organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik Komisariat Cabang Manggarai mengharapkan kepada anggota DPRD Manggarai Periode 2019-2024, dapat menjalankan tugas dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Manggarai.

Hal ini disampaikan ketua Pemuda Katolik Komcab Manggarai, Alex Apri Kulas, kepada media ini disela-sela pelantikan.

Alex mengatakan, ada begitu banyak hal yang menjadi pekerjaan dari anggota DPRD periode 2019-2024.

Diantaranya kata Dia, legislasi.
Legislasi menurut Alex harus diumumkan dari awal, program legislasinya. Anggota DPRD yang dilantik lanjutnya, harus memiliki daftar atau listing tentang beberapa legislasi yang harus dibuat.

“Apakah itu nanti diusul eksekutif ataukah usul inisiatif. Masih terlalu banyak hal yang masih harus diatur dalam bentuk Perda,” kata Dia.

Alex juga menyoroti soal anggaran.
Anggota dewan yang dilantik di tahun 2019 ini kata Alex, memiliki peran yang strategis dalam menentukan nasib rakyat di daerah ini ke depannya. Menurutnya momentumnya bertepatan dengan evaluasi kepemimpinan lima tahunan.

“Sehingga butuh kemampuan lebih untuk melihat secara obyektif apa yg sudah terjadi, khususnya bagaimana anggaran yang dialokasikan dalam satu periode kepemimpinan bisa menyejahterakan rakyat Manggarai. Mau tidak mau, evaluasi dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Manggarai,” ungkapnya.

Namun kata Dia, untuk mencapai tujuan itu, tidak hanya anggota dewan saja yang berperan, namun harapnya partai politik sebagai lembaga politik juga harus lebih berperan sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi politik.

Berikutnya kata Alex adalah pengawasan.
Di tengah – tengah informasi dengan adanya pengakuan terhadap Pemkab Manggarai mendapat penilaian WTP dan dinyatakan sebagai kabupaten yang sudah keluar dari kabupaten yang tertinggal, namun Alex menyoroti soal fakta fakta lain dimana masyarakat selalu mengeluh soal infrastuktur yang rusak.

“Lembaga DPRD khususnya anggota DPRD Manggarai harus mampu melihat benang merah atas realita yang terjadi dengan beberapa prestasi yang dicapai. Pengawasan lembaga dewan jangan hanya sebatas administrasi belaka, harus berdasarkan fakta – fakta lapangan, bahwa fungsi politik anggota dewan harus lebih nyata di lapangan, bukan pada administrasi,” ungkap Apri kulas.

Sementara itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, (PMKRI), selain mengapresiasi atas pelantikan anggota DPRD yang baru, juga mengharapan para anggota DPRD benar-benar menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, karena DPRD menurut mereka sebagai representasi rakyat Manggarai itu sendiri.

Hal ini disampaikan mereka mengingat legislatif dan eksekutif di Manggarai dipimpin oleh Partai PAN.

“DPRD diharapkan agar tetap menjalankan tugas dan fungsi secara profesional tanpa mempertimbangkan kedekatan-kedekatan emosional seperti, sesama partai. Tetapi justru kekritisan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif terus dipertajam,” kata Yonas Padur, ketua PMKRI Santo Agustinus cabang Ruteng.

Dikatakan Yonas, sikap kekeritisan tanpa mempertimbangkan faktor kedekatan bertujuan agar segala keputusan dan program yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menjawabi keresahan masyarakat Manggarai.

Dalam catatan PMKRI Ruteng sebagai Mitra kritis Pemerintah lanjutannya, DPRD Manggarai periode sebelumnya masih belum maksimal dalam melakukan fungsi dan tugasnya.

Selama ini kata Yonas, banyak sekali program dari eksekutif yang terkesan mengabaikan kualitas. Hal ini kata Dia, membuktikan bahwa DPRD belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Oleh karenanya, sangat diharapkan agar DPRD Manggarai terlantik mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Selain itu, DPRD Manggarai diharapkan agar lebih kritis dalam setiap keputusan yang dihasilkan,” harapnya.

PMKRI juga menyoroti soal sampah serta kesediaan TPA yang hingga hari ini belum ada. Sementara di satu sisi menurut mereka, pemda dan DPRD Manggarai melalui Pansus telah menyepakati soal hibah aset tanah milik Pemda Manggarai kepada Depo Pertamina di Reo.

“Sampai hari ini, masyarakat di Reo masih kesulitan membuang sampah. Hal itu dikarenakan ketersediaan TPA Sampah yang tidak ada,” kata Yonas Padur.

Penulis : Yuga Yuliana
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here