Beranda Opini Opini ǀ Harapan di Balik Sumpah Para Anggota DPR dan DPD 2019-2024

Opini ǀ Harapan di Balik Sumpah Para Anggota DPR dan DPD 2019-2024

44
0
Suasana pengucapan sumpah wakil rakyat (Sumber Foto: dpr.go.id/Andri/mr)

Oleh: Konstan Aman*

Sebanyak 575 orang anggota DPR dan 136 orang anggota DPD periode 2019-2024 telah diambil sumpahnya pada Selasa 1 Oktober kemarin. Sekalipun di tengah situasi krusial yakni demonstrasi dari aliansi para Mahasiswa terkait prahara RKHUP dan Revisi UU KPK yang dinilai sangat kontroversial, upacara pelantikan pun tetap berhasil dilaksanakan dengan baik.

Nampak di sana sejumlah wajah baru dari para anggota wakil rakyat yang diutus dari berbagai daerah. Mulai dari yang muda hingga yang tua akan berkiprah bersama dengan para anggota dewan yang lama yang masih bertahan.

Juga yang menjadi daya tarik baru di sana adalah, deretan para artis sebanyak 14 orang. Mereka juga akan sama-sama menduduki kursi parlemen selama lima tahun mendatang. Pencapaian tersebut merupakan wahana baru sekaligus pemancar pembeda yang hendak dipertontonkan dari gedung parlemen Indonesia selama lima tahun kedepan.

Entah seperti apa kiprah dari mereka tentunya sangatlah dinanti-nantikan. Biarkan waktu yang menjawab. Namun yang paling penting adalah kelangsungan proses demokrasi partisipatoris yang secara legalitas-normatif telah diimpelementasikan secara luhur. Sekalipun dalam banyak hal masih ada catatan-catatan substansial yang mendesak untuk diperbaiki kedepannya.

Selain itu, cita-cita kesejahteraan bukanlah sekedar berlandas pada perhitungan kuantitas para anggota wakil rakyat, melainkan komitmen dalam wujud pro-aksi yang menjadi gagasan fundamen dalam menerapkan rancangan sekaligus kinerja nyata untuk kemaslahatan kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, momen pengambilan sumpah bagi para anggota dewan bukanlah semata-mata sebuah seremoni formalitas instrumental, melainkan merupakan momen pengikraran diri yang penuh totallitas dalam pengabdian yang berlandaskan jiwa visioner dan demokratis selama lima tahun ke depan.

Mengapa Bersumpah?

Biasanya orang bersumpah kalau orang sungguh menganggap sesuatu itu penting. Bersumpah berarti memberi kesaksian yang bermakna tentang kebenaran akan harga diri dan akan kelangsungan sebuah perjuangan. Kebenaran yang diakui tentunya berdasarkan pilihan mutlak yang akan ditempuh melalui kewajiban dan kepatuhan akan perintah moral.

Demikianlah yang dikatakan oleh Erich Fromm dalam “credo”-nya yakni: setiap manusia memiliki pilihan yang bebas antara hidup dan mati. Ada banyak kondisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, yang mempengauhi arah pilihan di antaranya keadaan psikologis, kondisi masyarakat tertentu di mana ia dilahirkan, keluarga, pendidik dan teman-teman yang ia jumpai dan ia pilih.

Dengan demikian, tidaklah keliru bila keyakinan Fromm ini dimandatkan kepada wakil rakyat yang telah resmi menjadi penyalur aspirasi rakyat Indonesia selama lima tahun mendatang. Bahwasannya untuk memulai jabatan publik yang telah dipercayakan, bersumpah berarti sebuah simbol keberanian untuk menerima semua tantangan yang akan dihadapi dan dalam menentukan kebijakan-kebijakan harus berlandaskan moral. Dalam pencapaiannya pun harus kokoh di atas kebenaran. Tantangannya adalah bagaimana untuk meyakinkan publik terhadap tujuan dan cita-cita yang akan dipenuhi selaras dengan harapan publik sendiri.

Dengan bersumpah orang membuat janji publik. Orang berjanji kepada diri sendiri dan kepada semua rakyat bahwa orang akan memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan semua tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tidak tergoda untuk mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Karena itu mesti dalam diri seorang yang telah bersumpah tertanam nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang imperatif.

Seseorang yang telah bersumpah mengandaikan adanya hasrat untuk memimpin secara bijak dan jujur. Bijak berarti mempunyai pelbagai keterampilan yang memadai dan siap untuk dituangkan dalam wadah perjuangan dan ranah pengabdian.

Dalam analogi keahlian-nya, Plato mengandaikan seorang pemimpin yang ideal itu hendaknya adalah seorang filsuf. Filsuf adalah seorang yang memiliki keterampilan yang memadai dan mampu melangkaui segala lini kehidupan bersama. Keterampilan seorang filsuf atau pemimpin dapat ditunjukkan ketika ia mampu memimpin secara bijak. Bijak berarti mempimpin dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Oleh karenanya, seorang yang bersumpah untuk menjadi seorang pemimpin telah memiliki kesadaran yang total dalam menerapkan tanggung jawabnya. Sehingga pada akhirnya, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang diidealkan oleh banyak orang. Demikianlah bersumpah berarti, siap secara lahir dan batin untuk tampil bijak dalam memimpin.

Harapan di Balik Sumpah Wakil Rakyat

Regulasi Indonesia mewajibkan adanya sumpah bagi anggota DPR dan DPD pada awal pelaksanaan tugasnya. Lalu, apa harapan di balik sumpah tersebut? Para anggota DPR dan DPD bersumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Ada dua kualifikasi penting di sini yakni, baik dan adil. Baik berarti, sebuah tugas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tujuan adanya tugas itu. Itu berarti, melaksanakan tugas sebagai seorang anggota DPR dan DPD dengan baik berarti memnuhi tujuan adanya lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota dewan yang selalu tidur selama sidang berarti anggota dewan yang telah menjadi pengecut dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Kualifikasi yang kedua adalah adil yakni, melaksanakan tugas dengan memperlakukan secara benar semua pihak yang terlibat dan memperhatikan semua bidang dan kelompok dengan porsi perhatian yang memadai. Perhatian penuh dari seorang anggota dewan adalah menyangkut hak dan kewajiban semua orang secara proporsional. Itu berarti, sangat tidak adil bila seorang anggota dewan hanya memperhatikan kepentingan dalam kelompok tertentu saja atau hanya sekedar untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Misalnya, anggota dewan yang rakus akan tindakan KKN. Jika demikian, anggota dewan tersebut telah menyimpang dari sumpahnya sendiri dan tentunya telah menjadi pengkhianat terhadap nasib rakyat.

Oleh karena itu, harapan di balik pengucapan sumpah adalah agar anggota dewan harus mampu menjaga relasi yang seimbang antara hak dan kewajiban. Mengedepankan hak dan mengabaikan kewajiban adalah tidak melaksanakan tugasnya dengan adil.

Melalui sumpah yang diucapkan, anggota dewan telah bersedia untuk menegakkan kehidupan demokrasi. Kehidupan yang demokratis berarti menjamin kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat merupakan titik dasar sekaligus sasaran kekuasaan.

Kesadaran dari anggota dewan rakyat untuk mengakumulasi semua kepentingan masyarakat adalah anggota dewan yang telah memenuhi tujuan dari tugasnya. Hal ini dapat dipraksiskan misalnya dalam perancangan Undang-Undang yang secara substantif menjamin kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan bagi para anggota dewan itu sendiri. Kehancuran demokrasi justru terjadi ketika rakyat merasa tersingkir dari mekanisme perancangan pembuatan undang-undang itu sendiri.

Dengan bersumpah, anggota DPR dan DPD juga semestinya memegang teguh perangkat perundangan yang berlaku di negara ini yaitu, UUD 1945 dan Pancasila. Mereka bersedia secara lahir dan batin untuk menegakkan UUD 1945 dan Pancasila agar tidak memberi ruang munculnya gerakan sektarianisme, politik identitas dan rasisme antara suku, ras, golongan dan agama.

Apabila harapan-harapan di atas mampu diwujudnyatakan dalam tugas dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD selama lima tahun kedepan, maka cita-cita kesejahteraan bangsa tetaplah pilihan optimistis. Jika tidak maka, DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan ‘Dewan Penipu Rakyat’.***

* ) Mahasiswa Pasca Sarjana STFK Ledalero.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here