Beranda Florata News Tahun 2020, Manggarai Dapat Dana Insentif Daerah Rp 39 Miliar

Tahun 2020, Manggarai Dapat Dana Insentif Daerah Rp 39 Miliar

1210
0
Bupati Manggarai Deno Kamelus.Foto:Adi Nembok/Florespost.Co.

FLORESPOST.co, Ruteng – Tahun 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Manggarai, NTT, akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 39 miliar.

“Kita bersyukur bahwa tahun 2020 kita mendapatkan Dana Insentif Daerah. Saya kira 39 miliar itu bukan angka yang kecil,” kata Bupati Manggarai Deno Kamelus, Selasa (8/10/2019) usai mengikuti sidang di DPRD Manggarai.

Dijelaskan, ada beberapa hal yang disebutkan sehingga Pemkab Manggarai mendapat DID itu, seperti laporan keuangan yang tepat waktu. Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga salah satu pertimbangan hingga Pemkab Manggarai mendapat DID tersebut.

“Beberapa waktu lalu di Kupang, saya dapat piagam penghargaan yang ditanda tangani Menteri Keuangan langsung atas laporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Rupanya ini juga salah satu pertimbangan dari beberapa pertimbangan lainnya,” jelas Bupati Deno.

Oleh karena itu, Ia berharap lembaga eksekutif juga turut menjaga kondisi ini, agar laporan keuangan Kabupaten Manggarai dari tahun ke tahun sesuai regulasi yang ada.

Menjawab pertanyaan apakah DID ini juga dimanfaatkan untuk membayar tunjangan kinerja para pegawai, Bupati Deno mengatakan bahwa pihaknya sudah membahas tunjangan kinerja tersebut dengan pihak Komisi Perantasan Korupsi (KPK).

“Menurut KPK, sampai saat ini Peraturan Pemerintah terkait tunjangan kinerja belum ditetapkan Presiden. Oleh karena itu penggunaan istilah itu harus dihindari,” kata Deno.

Terlepas belum ditetapkannya PP tersebut, lanjut Bupati Deno, pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke KPK, atas penerapan tambahan penghasilan untuk ASN dan guru komite.

“Untuk ASN yang non struktural kita beri tambahan penghasilan sejak tahun 2019. Untuk tahun 2020, cakupannya bukan hanya ASN non struktural tapi yang struktural juga,” kata Bupati.

Penghasilan ini lanjut Bupati, bukan tunjangan kinerja, sebab menurut KPK jika dikategorikan tunjangan kinerja, maka ada dua syaratnya yakni pertama, PP tentang tunjangan kinerja sudah ditanda tangani Presiden dan kedua, harus memiliki aplikasi untuk mengevaluasi kinerja.

“Kita belum punya. Kita masih dalam proses untuk pengadaan aplikasi itu. Sehingga sambil menanti PP ditanda tangani Presiden dan aplikasi dipersiapkan, maka untuk sementara tahun depan, Saya dan Pa Wakil masih punya kebijakan untuk berikan tambahan penghasilan untuk ASN struktural dan non struktural serta tenaga-tenaga harian,” tambah Bupati Deno.

Laporan : Adi Nembok.

Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here