Beranda Florata News LMND: Warga Tidak Pernah Buat Kesepakatan dengan Pemkab Matim

LMND: Warga Tidak Pernah Buat Kesepakatan dengan Pemkab Matim

258
0
Ketua LMND Eksekutif Ruteng,  Paulus A. R. Tengko. (Foto/Dokpri)

FLORESPOST.co, Borong – Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Paulus A. R Tengko, turut prihatin atas polemik pembangunan pagar tembok pembatas dibagian timur pasar inpres Borong.

Menyikapi polemik pembanguanan pagar tembok pembatas, LMND menemui beberapa warga yang memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, di Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selumnya kata Tengko, pada hari Rabu,13 November 2019, warga memagari lokasi pembangunan tembok pembatas antara tanah milik masyarakat dan milik Pemda Kabupaten Manggarai Timur sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemkab Matim.

Warga yang memagari lokasi pembangunan pagar tembok pembatas, kata ketua LMD tersebut merupakan pemilik lahan dan mengaku memiliki sertifikat.

“Aksi pemagaran itu sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap surat pemberitahuan dari Pemda Kabupaten Manggarai Timur melalui Lurah Rana Loba,” katanya Tengko, ketika dihubungui Tagar, Selasa, 19 November 2019.

Surat pemberitahuan dari kepala Kelurahan itu, lanjut ketua LMND, membuat warga pemilik lahan naik pitam, apalagi harus mengosongkan lahan milik mereka sendiri sepanjang 110 meter. Tanah itu milik warga dan bersertifikat ujarnya.

Menurut dia, aksi pemagaran oleh pemilik lahan bertujuan untuk mengamankan hak atas tanah yang telah di sertifikat.

Dikatakannya, seharusnya Pemkab Manggarai Timur melakukan kajian, mengapa masyarakat menolak untuk mengosongkan tempat tersebut.

Tengko merasa ada keanehan ketika Pemda Matim memaksa menertibkan lapak para pedagang pada tanggal 14 November 2019.

“Pemerintah kabupaten Manggarai Timur harus tahu, bahwa mereka memiliki sertifikat hak atas tanah, ” katanya.

Selain itu, lanjut dia, LMND juga mempertanyakan isi surat Kelurahan Rana Loba dengan nomor 1127/Pem.017.I/XI/2019, perihal pemberitahuan, hari kamis tanggal 12 November 2019 yang ditujukan kepada para pemilik lahan di bagian timur pasar Inpres Borog untuk menindaklanjuti surat dari bupati Manggarai Timur, Nomor. Ek. 510.18.30/XI/2019.

Isi surat pemberitahuan pengosongan lahan tersebut, kata Tengko, sesuai berita acara hasil rapat penyamaan persepsi batas tanah di pasar Borong antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

Dikatakannya, hasil kesepakatan dalam rapat persamaan persepsi yang tertera dalam surat itu yakni:

a. Pagar pembatas tetap dibuat.

b. Tinggi pagar sesuai perencanaan 1,7 meter.

c. Setiap 2 (dua) rumah dibuat pintu akses keluar masuk

d. Diluar pagar dibuat jalan setapak selebar 1 (satu) meter yang diberi pemerintah yang merupakan tanah milik pemerintah Kab. Manggarai Timur.

“warga yang memiliki sertifikat malah tidak mengakui kesepakatan tersebut. Menurut warga merka hanya daftar hadir saja dan tidak ada berita acara kesepakatan”, ungkapnya.

Ia menambahkan, sudah sejak awal warga yang memiliki sertikat sudah menolak rencana pemda Matim untuk bangun tembok pagar pembatas.

“Menurut warga tidak ada kesepakatan antar warga dan pemda Matim untuk bangun pagar itu, kalau ada kesepakatan lalu mengapa mereka menolak?,” Imbuhnya.

Kalau ada kesepakatan, lanjut dia, pasti ada salinan atau kopian berita acara kesepakatan atau setelah pertemuan dibacakan berita acara tersebut.

LMND kata Tengko, menduga jika pemda Matim menjadikan daftar hadir pertemuan warga sebagai lampiran berita acara kesepakan bersama antara Pemda Matim dan masyarakat untuk membangun tembok pagar pembatas tersebut.

Ia berharap, bupati dan wakil bupati turun ke lokasi dan mendengar warganya disana. Jangan hanya dengar laporan staf saja, tegasnya.

Dalam beberapa hari ke depan, jelas Tengko, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Cabang Manggarai Raya) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND Eksekutif Kota Ruteng) akan melakukan advokasi dan aksi untuk membela kepetingan masyarakat.

Seorang pedagang dan pemilik lahan, Albertus Agung, ketika ditemui Florespost.co, di Borong, Selasa, 19 November 2019 membantah ada kesepakatan antara Pemda Matim dan masyarakat untuk membangun pagar tembok pembatas dibagian timur pasar Inpres Borong.

Menurut dia, kalau masyarakat setuju atau sepakat tentu tidak ada penolakan ketika pemda Matim bangun pagar tembok tersebut.

Ia mengaku, ada pertemuan sosialisasi di kantor Kelurahan Rana Loba terkait rencana bangun pagar tembok, namun kata Agung, tidak ada berita acara kesepakatan, yang ada hanya daftar hadir.

“Mungkin mereka ubah kop suratnya dari daftar hadir menjadi surat kesepakatan, ” katanya.

Ia mengatakan, sebelumnya warga sudah menemui DPRD Matim dan menyampaikan penolakan. Jadi kalau ada kesepakat, lanjut Agung, pasti ada tanda tangan di atas materai sebagai kekuatan hukum.

“Kami tidak pernah tanda tangan berita acara kesepakatan atau persamaan persepsi. Hanya tanda tangan daftar hadir pertemuan. itu saja, ” tegasnya dengan suara keras.

Laporan: Acong Harson
Editor: Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here