Beranda Opini Opini | HUT PGRI dan Diskriminasi Guru

Opini | HUT PGRI dan Diskriminasi Guru

107
0
Gund Ndarung. (Foto/ Dokpri)

Oleh: Gund Ndarung

Siapa yang tidak mengenal profesi guru? Hampir tak satu pun dimuka bumi ini tidak mengenal profesi yang satu ini. Profesi yang sangat mulia ini memiliki makna yang begitu spesial di setiap orang yang perna mengenyam pendidikan. Baik pendidikan formal ataupun non formal.

Berbicara tentang sebuah profesi yang tidak asing ini, tentu sangat menarik perhatian kita semua untuk mendiskusikannya. Bagaimana tidak. Dengan profesi yang mulia itu(guru), bisa melahirkan profesi profesi lainnya.

Pada zaman dahulu, guru sangat begitu mulia dan sangat dihargai, walaupun upah kecil, guru dipandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Dengan berbagai cara, guru mendidik murid tanpa kenal lelah. Bayangkan dengan begitu susa dan kesederhanaan media pembelajaran, dulu, kini banyak yang menjadi sukses, dengan berbagai tokoh tokoh dengan profesinya melalang buana di bumi Pertiwi ini.

Setiap tahunnya, banyak hal yang mengatur guru dalam berprofesi, hingga kini terus terjadi perubahan.

Perubahan yang terus terjadi ada yang mendukung profesi guru, dan tentu saja ada hal yang belum mendukung sama sekali.

Dilihat dari pendapatan seorang yang berprofesi sebagai guru, tentu saja sangat variasi. Ada yang PNS, honorer atau guru kontrak, lebih (Soe) lagi, guru komite, guru yang memeroleh gaji dari uang saku orang tua murid(di daerah timur tentu sangat populer dengan sebutan tersebut.

Perbedaan perolehan upah dari setiap guru honor tentu tidak terlepas dari mereka tetap memiliki kualitas mengajar dalam porsi yang sama. Sehingga kasupan pengetahuan setiap murid sama dan merata sesuai tingkatan atau kelasnya.

Teringat dengan yang terjadi beberapa tahun lalu, di kabupaten Manggarai timur contohnya, guru honor memiliki status yang bervariasi, seperti guru THL (tenaga harian lepas) dan guru BOSDA(bantuan operasional sekolah daerah). Walaupun status berbeda, akan tetapi guru tetap dituntut untuk mendidik muridnya dengan kualitas serta porsi waktu yang sama. Padahal perbedaan perolehan upah antara THL dan BOSDA bagai bumi dan langit.

Sudahlah, yang tak habis pikir lagi, proses penentuan siapa yang akan mendapat status THL dan siapa yang mendapat status BOSDA sangat unik dan lucu. Lucunya, tidak melalui tahapan tahapan uji kompetensi guru di bidangnya masing masing, melainkan melalui sulap atau trik magic. Akan tetapi hal keji itu sudah lewat, sekarang sudah menghilang kisah itu dari telinga yang sempat mendengarnya.

Bukankah hal itu bentuk diskriminasi terhadap para guru, yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya?

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu ruang dunia Maya gempar dengan pemberitaan orang tua murid mempolisikan oknum guru karna mendidik anaknya( katanya terjadi kekerasan fisik) disaat proses belajar mengajar.

Di suatu sisi, tak jarang media sosial digemparkan dengan pemberitaan bahwa seorang guru honor atau PNS dianiayai oleh seorang muridnya. Coba bayangkan.

Pahlawan tanpa tanda jasa, lagi lagi diciderai

Pernakah kita berpikir, bila tiba saat konyolnya, semua guru honor itu mogok mengajar, akan jadi apakah anak- anak kita nantinya?

Saya kembali bertanya, tidak kah itu sebuah bentuk tindakan diskriminasi terhadap profesinya?

Walaupun banyak hal yang terjadi dan sangat bertolak belakang dengan muliahnya seorang Guru, mereka tetap setia mengajar dan mewarisi pengetahuan kepada generasi penerus bangsa, demi tercapainya tujuan ” mencerdaskan anak bangsa”.

Kembali kita melihat fakta tentang Guru di kabupaten bumi Lawe lujang Manggarai timur. Sepandai- pandainya seorang Bupati, DPRD, Kepala Dinas, dan yang lain sebagainya yang memiliki wewenang untuk memerhatikan nasib guru, mereka – mereka itu terlahir dari profesi Guru.

Jika itu benar, saya ingin mengajak, ayolah, mari kita hening sejenak menundukkan kepala, dan membayangi semua jasa jasa para guru yang sudah mencerdaskan kita. Jika dalam hati kita bahwa profesi guru merupakan hal sangat mulia dan luar biasa, mari kita dukung Guru- guru agar diperlakukan sama dan setara dalam menerima upah(nominal rupiah) mereka atas kinerja mereka.

Masyarakat mendukung dan mengusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa, kecamatan atau daerah tentang upah guru, Dinas yang terkait juga turut mendukung dengan memulai memikirkan nasip para guru honor, dan Anggota DPRD yang terhormat untuk sama sama bahu membahu memikirkan nasib guru honor.

Masih banyak hal yang ingin ditulis, namun ini saja yang mungkin bisa saya tuangkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi para pemangku kepentingan demi kesejahteraan para guru.

Selamat ulang tahun PGRI, tetaplah setia menjadi Pelita bangsa.

*) Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here