Beranda Headline Sebelum SP3, Polisi Telah Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Embung Wae Kebong

Sebelum SP3, Polisi Telah Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Embung Wae Kebong

429
0
Tersangka (Foto Net)

FLORESPOST. co, Ruteng – Sebelum diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3), aparat Kepolisian Resor Manggarai, NTT, telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembangunan embung Wae Kebong di Kecamatan Cibal.

Ketiga tersangka itu yakni Silvanus Hadir, Hima Kasmir sebagai PPTK dan PPK Frumensus Agun.

“Kita telah melakukan tahap satu.Pada tanggal 24 Pebruari 2017. Ada P 19 dari Kejaksaan yang mengatakan bahwa harus melakukan tindakan hukum dulu terhadap yang melakukan. Di sini yang melakukan yakni PT Selera. Direkturnya sudah kita panggil namun beliau sakit stroke,” jelas Brigpol Fridus Pagau, penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reskrim Polres Manggarai saat berdialog dengan massa pengunjuk rasa di aula Mapolres Manggarai, Selasa (26/11/2019).

“Kita juga mengalami kendala waktu, karena ini undang – undang khusus. Kita hanya diberi waktu 60 hari untuk melakukan penyidikan. Kita mengalami kendala di situ karena beliau masih sakit. Kalau beliau sudah sehat atau bagaimana kita mohon petunjuk dari pimpinan,” lanjut Fridus.

Marsel Ahang saat berorasi. (Foto/Adi Nembok)
Marsel Ahang saat berorasi. (Foto/Adi Nembok)

Menangapi penjelasan polisi, koordinator aksi sekaligus Pimpinan LSM LPPDM Marsel Ahang mengaku tidak puas. Pasalnya masih ada Bupati Manggarai sebagai pemohon yang semestinya ditetapkan juga sebagai tersangka.

“Saya punya surat dari Dirjen Planalogi KLH.Surat itu ditujukan kepada saudara Bupati Deno Kamelus.Semestinya dia juga sebagai tersangka karena sebagai pemohon. Kenapa Kadis Lingkungan Hidup dan kontraktor sebagai tumbal,” kata Marsel, yang juga mantan anggota DPRD Manggarai periode 2014-2019 ini.

Menurut Marsel, sampai saat ini Bupati Deno belum memenuhi persyaratan-persyaratan atau rambu-rambu untuk disampaikan ke KLH.

“Pertanyaan saya, yang berlaku lex specialis di Republik ini hukum pidana atau persyaratan administrasi. Karena sudah tahu mereka merusak hutan tapi dari belakang urus administrasinya.

“Berarti hukum pidana bisa dikalahkan persyaratan administrasi,” tambah Marsel.

Menanggapi itu, Kabag Ops Polres Manggarai AKP Matheus yang memimpin jalannya dialog enggan berkomentar lebih jauh.

“Kalaupun ada jawaban yang belum pas dari kami, nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan Kapolres,” kata AKP Matheus.

Sebelumnya, LSM LPPDM menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Manggarai. Massa menuntut polisi untuk mencabut SP3 kasus embung Wae Kebong.

Laporan : Adi Nembok
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here