Beranda Florata News Massa FRMB Terlibat Aksi Saling Dorong dengan Satpol PP Matim

Massa FRMB Terlibat Aksi Saling Dorong dengan Satpol PP Matim

240
0
Massa saat berorasi di depan kantor bupati Manggarai Timur. (Foto/Ys).

FLORESPOST. co, Borong – Massa aksi dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang tergabung dalam Front Rakyat Manggarai Timur Bergerak (FRMB) kembali berunjuk rasa.

Aksi unjuk rasa FRMB ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya pada Kamis, 21 November 2019.

Masa kemudian memaksa untuk masuk menemui Bupati Matim, namun Satpol PP menghadang massa di pintu masuk kantor bupati Matim sehinga aksi saling dorong pun terjadi antara polisi pamong praja dan massa FRMB dan menyebabkan suasana sempat memanas dan nyaris ricuh,
di pintu masuk kantor Bupati Manggarai Timur (Matim), NTT di Lehong, sekitar pukul 11.02, Wita, Kamis, (28/11/2019) kemarin.

Suasana kembali kondusif ketika Kepolisian Sektor (Kapolsek) Borong AKP Ongkowijono Tri Atmojo, memberikan arahan dan berdiskusi dengan massa aksi dan pihak Satpol PP. Atas arahan Kapolsek Borong, Kepala Bidang Ketertiban Umum Siparianus Son berkoordinasi dengan kadis PUPR dan Kadis Perindagkop untuk menemui masa aksi di pintu masuk Kantor Bupati Matim.

Massa mendesak agar Pemkab Matim membatalkan pembangunan tembok pagar di bagian timur pasar inpres Borong, Kelurahan Ranaloba, dan menghentikan pembangunan jalan dikawasan magrove di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, Siprianus Son yang menemui massa aksi pada saat itu mengatakan, bupati Manggarai Timur berhalangan, sehingga tidak dapat menemui dan berdialog dengan FRMB secara langsung.

Mendengar hal tersebut, ketua PMII Safrudin Ruslan langsung menyampaikan kekecewaannya kepada Bupati Manggarai Timur.

“Aneh bin ajaib, tadi disampaikan ke kami bahwa Bupati Matim sementara pertemuan dengan warga di aula. Sekarang kok bupatinya berhalangan, ada apa ini, mengapa Bupati takut menemui kami,” ujar Ruslan.

Ruslan mengakui bahwa dirinya pada pukul 06.30 Wita, telah ditelpon oleh Bupati. Bupati lanjut Ruslan dalam percakapan itu bersedia untuk bertemu dengan massa aksi.

“Tadi pagi pak Bupati menelpon saya dan mengatakan siapa bertemua massa aksi, lalu tiba-tiba, beliau (bupati-red) berhalangan dan tidak bisa menemui kami,” kesalnya dalam orasi itu.

Masa aksi kemudian pun mulai kecewa ketika Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas tidak menemui mereka, padahal sebelumnya Bupati sedang berdialog dengan kuasa hukum warga pasar borong di aula kantor Bupati Manggarai Timur.

Asisten Satu, Benny Nahas dan Kesbangpol Yohanes Subur hadir pun menemui massa. Dihadapan massa aksi Benny Nahas mengatakan, jika dirinya tidak mengikuti persoalan ini sejak awal, sehingga dia tidak bisa menyampaikan jawaban secara teknis.

“Saya tidak bisa ngomong sembarang ya, dan saya tidak menjelaskan secara teknis karena sejak awal saya tidak mengikuti persoalan ini,” ujar Benny.

Menurut dia, tujuan pemerintah membuat dan melaksanakan program kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah menurut dia untuk kebaikan bersama.

“Program pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Benny pun menerima tuntutan massa aksi dan Ia berjanji akan berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk membuat laporan kepada bupati.

Suasana kembali memanas saat para demonstran meminta untuk berdialog dengan kadis PUPR dan Kadis Perindagkop.

Kepala kesbangpolinmas Yohanes Subur mengarahkan masa untuk berdialog langsung dengan kadis PUPR dan Perindagkop dengan meminta massa aksi harus tertib dan sopan.

“Ya silahkan masuk, kita dialog di aula lantai dua kantor Bupati, tapi ingat, anda sopan kami segan, anda tidak sopan kami sikat,” tegas Yohanes.

Dalam dialog ini dihadiri juga oleh asisten satu, Benny Nahas sebagai Moderator, Kepala dinas PUPR, Yosep Marto, Kepala Kesbangpolinamas, Yohanes Aubur dan sekretrais Perindagkop Efraim D. Gual.

Tuntutan LMND dan PMII

Ketua LMND Ruteng sebelum melakukan dialog, membacakan beberapa tuntun berdasarkan hasil advokasi terkait persoalan pembabatan mangrove, pembangunan pagar tembok pembatas di bagian timur pasar inpres Borong dan Tambang Ilegal Musui.

Pembabatan Mangroove

Massa meminta Dinas PUPR menyerahkan surat kesepakatan pembebasan lahan dari pemiliki lahan (ahli Waris).

Massa aksi meminta Dinas PU (sebagai penerima) dan Lingkungan hidup (sebagai pemberi) untuk menunjukkan surat izin UPL,UPK, dan AMDAL.

Mereka juga mendesak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Jawa, Bali, Nusa Tenggara harus turun tangan, terkait pembabatan mangrove di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Mereka berharap dan mendesak Polres Manggarai untuk tidak lepas tangan terkait pembebatan mangrove di atas lahan masyarakat, dan juga mendesak Polres Manggarai untuk segera periksa Bupati Manggarai Timur dan Kadis PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam tuntutan itu, mereka meminta Gakum LHK dan Polres untuk segera memproses secara hukum penjahat ekologi.

LMND Eksekutif kota Ruteng dan PMII Cabang Manggarai akan membuat surat desakan ke Kapolres manggarai terkait kasus tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009.

Pembangunan Tembok pasar

LMND dan PMII, mempertanyakan urgensi dan solusi yang dibangun oleh Bupati Manggarai timur terkait pembangunan tembok di pasar Borong

Terkait hal ini mereka meminta Bupati Manggarai Timur untuk membatalkan dan bongkar secepatnya pembangunan tembok di sebelah timur pasar Borong, karena menurut mereka manfaat dan tujuannya tidak menguntungkan masyarakat setempat, dan kegiatan itu sama sekali tidak mendapatkan solusi yang begitu masif, malah akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Mereka juga mendesak Polres Manggarai untuk turun tangan menangani persoalan pembangunan tembok bagian timur pasar Borong.

Mereka juga mendesak badan pertanahan Naional menindak tegas terkait kasus ini, karena dinilai merupakan penyerobotan tanah masyarakat.

Tambang yang ada di Musui

LMND dan PMII mempertanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Mereka mendesak Polres Manggarai untuk melakukan investigasi terhadap oknum – oknum yang diduga terlibat dalam aktifitas tambang illegal di padang Mausui.

Mereka juga meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD dan Anggota DPRD atas argumentasi (yang menyatakan bahwa di musui tidak ada tambang).

LMND dan PMII cabang Manggarai mempertanyakan kepada dinas PUPR, mengapa QUARY di ambil di padang Musui, sementara dalam RT/RW manggarai Timur, sudah menetapkan QUARRY itu di Bondo, hal ini menurut mereka dikarenakan pertambangan di Bondo itu sudah memiliki izin yang resmi dan sudah melewati pengujian laboratorium.

Mereka mendesak kepala Minerba Dinas ESDM Provinsi NTT Cabang Manggarai untuk menindak tegas terkait pertambangan tanpa ijin di Musui.

Pemerintah tidak Takut Hadapi Tuntutan Warga

Kadis PUPR, Yoseph Marto, dalam menajwabi tuntutan massa aksi mengatakan pemerintah tidak pernah gentar dan takut menghadapi tuntutan warga. Menurut dia, AMDAL, UPL dan UPK sudah disiapkan namun tidak untuk ditunjukan ke massa aksi kecuali dihadapan persidangan.

“Semua dokumen saya bawa, kami tidak takut dan gentar, kita akan sampaikan dan buka – bukaan di persidangan jika hal ini lanjut ke proses hukum,” tegasnya.

Sedangkan terkait tambang Mesui ia mengatakan, disana hanya ada greser untuk bahan pembangunan jalan, yang mengurus ijin tambang jelas Dia bukan pemerintah kabupaten melainkan Dinas Energi Sumberdaya Alam dan Mineral Provinsi NTT.

Semenara itu Sekretari perindagkop Efraim D. Gual dalam mejawabi tuntutan warga terkait tembok pagar pembatas dibagian timur pasar inpres Borong mengatakan, pemerintah akan tetap membangun tembok pagar pembatas.

“Pembangunan ini berada di atas tanah milik pemkab. Pembanguna ini untuk mengamankan aset pemerintah daerah. Jika warga keberatan solahkan menempuh dengan jalur hukum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga Wakapolsek Borong Domi Hima, menyampaikan bahwa Polisi wajib mendapingi dan mengamankan massa aksi.

“Pemerintah sudah membuka ruang untuk berdialog, mari kita manfaatkan moment ini dengan menyampaikan persoalan dengan santun,” katanya.

Usai berdialog, massa aksi kemudian ke lokasi pasar inpres Borong dan memasang tali di lokasi pembangunan pagar tembok pembatas. Mereka melarang para pekerja agar tidak melanjutkan pekerjaan sampai ada kesepakatan bersama antara warga dan pemkab Matim.

Laporan: YS
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here