Beranda Florata News Bantuan Hukum Terhadap Korban Terkena Tembok Pembatas di Borong Dihentikan

Bantuan Hukum Terhadap Korban Terkena Tembok Pembatas di Borong Dihentikan

378
0
Fransiskus Ramli, S.H (Foto/ Dokpri)

FLORESPOST.co, Borong – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya akhirnya menghentikan bantuan hukum terhadap sejumlah warga korban terkena dampak pembangunan tembok pembatas sebelah timur Jalan Pasar Inpres Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Penghentian bantuan hukum dilakukan karena warga (korban -red) sendiri telah melanggar surat kuasa yang telah diberikan dan norma etika.

Hal ini juga diakui oleh Fransiskus Ramli, S.H. selaku Direktur LBH Manggarai Raya di kantornya, Selasa, (3/ 12/2019)

“Pada tanggal 15 November 2019 mereka yang datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum dan surat kuasa ditandatangani pada tanggal 16 November 2019. Namun tanpa sepengetahuan Saya, ternyata mereka memberikan juga kuasa kepada Advokat lain dalam perkara yang sama. Saya dapat informasi tersebut Minggu lalu (23/11/2019) dan terkonfirmasi,” katanya.

Karena itu, terang Ramli, sejak minggu lalu LBH Manggarai Raya tidak lagi memberikan bantuan hukum kepada mereka.

“Kami sudah bantu mereka di titik awal, silahkan dilanjutkan oleh pihak lain. Kami sangat menghormati keputusan tersebut,” terangnya.

LBH Manggarai Raya tidak Mengatahui Adanya Aksi Demo Penolakan

Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, S.H, mengakui jika adanya aksi demo penolakan pembangunan tembok pembatas di Borong beberapa waktu lalu sama sekali tidak diketahui oleh dirinya.

Menurutnya, meskipun aksi demo tersebut adalah hak mereka, namun secara etika, jelasnya setidak – tidaknya diinformasikan kepada dirinya selaku kuasa hukum pada saat itu.

“Kami sama sekali tidak diberitahu mengenai aksi tersebut, justeru kaget setelah membaca berita di media online. Secara etika seharusnya kami diinformasikan sebelumnya karena telah diberi kuasa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya penilaian dan pandangan yang tidak – tidak terhadap pribadi maupun lembaga yang dipimpinnya, sebab pada saat itu banyak pihak telah mengetahui kasus tersebut didampingi oleh lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, ungkap Ramli, pihaknya mengambil sikap untuk menghentikan bantuan hukum terhadap sejumlah warga tersebut.

“Pihak kami sudah tidak ada lagi kaitannya dengan perkara tersebut terhitung sejak tanggal 23 November 2019 lalu,” pungkasnya.

Laporan : Acong Harson
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here