Beranda Florata News Bupati Anton : Biaya Pemulasaran Jenazah di RSUD tidak Sesuai Perda

Bupati Anton : Biaya Pemulasaran Jenazah di RSUD tidak Sesuai Perda

736
0
Antonius Hubertus Gege Hadjon, Bupati Flores Timur. (Foto/Tarwan FP)

FLORESPOST.CO, Larantuka – Menjawabi keluhan warga net atas besarnya biaya pemulasaran jenazah yang terjadi di RSUD Dokter Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Bupati Flotim Antonius Hubertus Gege Hadjon pun turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap manajemen RSUD yang di nahkodai Dokter Yoseph Kopong Daten.

Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon menyayangkan besaran biaya pemulasaran jenazah pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, tidak sesuai dengan peraturan daerah no 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Menurut Bupati, apa yang terjadi pada ruangan mayat di RSUD Larantuka tidak menggunakan perda sebagai patokan (aturan) dalam pelayanan.

“Teryata besaran biaya antara keluarga pasien dan petugas, menurut mereka (petugas-red) sudah terjadi sekain lama,” kata Bupati Anton Hadjon kepada Wartawan di ruang kerjanya, usai melakukan sidak ke RSUD, Senin (9/12/2019).

Saat dirinya (Bupati-red) menanyai langsung petugas yang menangani di kamar mayat itu pun mengaku, besaran biaya yang selama ini diberlakukan di kamar mayat berkisar 750 ribu rupiah hingga Rp 800 ribu rupiah, sudah termasuk obat – obatan.

“Saya tanya mereka soal perda atau pernah mendapat arahan tentang perda, mereka tidak tauh semua,” ungkapnya.

Menjawabi pertanyaan wartawan apakah tindakan oknum – oknum itu masuk dalam kategori pungutan liar (pungli), Bupati Anton pun mengatakan dirinya belum menyimpulkan apakah ada pungli atau tidak, tetapi kata Bupati, apa yang telah dilakukan itu adalah diluar perda.

Tak Disetor ke Bendahara

Fakta -fakta lain yang ditemukan, Bupati Anton mengaku tidak pernah ada pemasukan dari ruangan mayat ke bendahara.

Bukan hanya sampai di situ, Bupati Anton juga menanyai langsung ke bendahara barang. Bendahara barang dalam pengakuannya seperti yang disampaikan oleh Bupati, mengaku tidak pernah ada permintaan kwitansi dari ruangan mayat.

“Berarti sesuatu yang sering terjadi diluar pengawasan di rumah sakit itu sendiri, itu yang kita sayangkan,” katanya.

Menjawabi jumlah keterlibatan oknum – oknum yang telah melakukan praktek ini, Bupati menjelaskan yang bertugas resmi di kamar mayat ada tiga (3) orang ditambah dengan kepala ruangan satu orang (1).

“Yang tidak resmi itu, petugas yang diminta di setiap ruangan untuk membantu memberikan suntikan. Pembayaran selama ini juga tidak menggunakan kwitansi” katanya.

Terkait dengan masalah tersebut, Bupati memastikan akan memberikan sanksi kepada oknum – oknum yang telah melakukan pelayanan diluar dari perda yang ada.

Laporan : Tarwan Stanis
Editor : Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here