Beranda Florata News Peringati Hari Anti Korupsi, Aktivis di Ruteng Gelar Aksi Unjuk Rasa

Peringati Hari Anti Korupsi, Aktivis di Ruteng Gelar Aksi Unjuk Rasa

363
0
Aksi Unjuk Rasa Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Foto:Adi Nembok/Florespost.Co.

FLORESPOST.CO,RUTENG – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin ( 9/12/2019), puluhan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai (LPPDM) turun ke jalan.

Massa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai dan Mapolres Manggarai. Sejumlah data terkait dugaan korupsi di Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diangkat para demonstran dan diminta untuk diusut tuntas dua lembaga penegak hukum tersebut.

Salah satu kasus yang disoroti pengunjuk rasa adalah masalah pembangunan Embung Wae Kebong di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.

Abin Apul, salah satu orator dalam aksi itu menyebut embung Wae Kebong tidak memberikan manfaat untuk masyarakat. Embung itu menurut mereka hanya menghambur – hamburkan uang rakyat dan kini telah mubasir.

“Saya sudah pulang dari lokasi. Embung itu mirip lubang WC. Sudah mubasir dan tidak ada asas manfaat untuk masyarakat sekitar,” kata Abin.

Terkait supremasi hukum di Manggarai, yang juga menjadi visi misi Bupati Manggarai Deno Kamelus, Abin menilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena menurut dia tidak ada asas keadilan.

“Mengapa ini terjadi. Dugaan kami, aparat penegak hukum mungkin sudah bermain mata dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai,” ungkap Abin.

Sementara Ketua LPPDM Marsel Nagus Ahang dalam orasinya menyoroti terbitnya Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang dikeluarkan penyidik Polres Manggarai untuk kasus Wae Kebong. Padahal kata dia pembangunan embung itu terindikasi cacat prosedural.

Cacat prosedural yang dimaksud mantan anggota DPRD Manggarai periode 2014 – 2019 itu yakni pertama soal pemindahan lokasi. Awalnya jelas Marsel DPRD Manggarai periode 2014 – 2019 menyetujui pembangunan embung itu berlokasi di Kecamatan Lelak. Namun dengan kekuasan yang dimiliki Bupati Deno Kamelus kata Marsel, lokasi embung dipindahkan ke Kecamatan Cibal.

Menurutnya hal ini sangat miris, karena pemindahan lokasi tersebut tanpa meminta persetujuan dewan.
Kedua tambahnya soal pembangunan embung Wae Kebong di Cibal, ada dugaan pelanggaran administrasi. Sebab embung dalam kawasan hutan negara tersebut belum mengantongi surat ijin dari Kementerian terkait.

“Tetapi lagi – lagi dengan kekuasan yang dimiliki, Bupati Deno memerintahkan kontraktor untuk melakukan eksekusi,” ungkapnya.

Ketiga tambahnya, terkait SP3 yang dikeluarkan penyidik Polres Manggarai, Marsel menilai mengada – ada. Sebab lanjut Marsel keluarnya SP3 hanya karena alasan kontraktornya sedang sakit. Padahal sebelum SP3 diterbitkan, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka.

“Saya mau tanya, subyek hukum dari proyek embung itu siapa. Kalau satu orang dan sudah mati, ya sudah SP3 kan. Inikan ada tiga subyek hukumnya yaitu kontraktor pelaksana, Kepala BLHD dan Pejabat Pembuat Komitmen. Bupati Deno sebagai pemohon dalam pembangunan embung Wae Kebong, semestinya juga jadi tersangka,” kata Marsel.

Dalam memperingati hari anti korupsi sedunia ini, Marsel juga menyoroti sejumlah kasus yang dipetieskan seperti kasus dugaan kwintansi fiktif dana PKK tahun 2017 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kasus gratifikasi hibah tanah Pemkab Manggarai ke PT. Pertamina Reo, kasus penggelaoan mobil dinas EB 10 yang digunakan Wakil Ketua DPRD Simprosa Rianasari Gandut, kasus dana desa, kasus perubahan sepihak KUA PPS 2017 oleh Bupati Deno, kasus Kontsruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2017, kasus aset daerah Toko Gloria dan masalah Simantri.

“Kami mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas semua kasus-kasus tersebut,” tandas Marsel.

Laporan : Adi Nembok

Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here