Beranda Headline Dilaporkan ke Kejati NTT, Direktur PT. Agogo Golden Grup Angkat Bicara

Dilaporkan ke Kejati NTT, Direktur PT. Agogo Golden Grup Angkat Bicara

514
0
Direktur PT. Agogo Golden Grup Rekta Mandrawa Tinon Koesoema. (Foto/Dokpri)

FLORESPOST.CO, Borong – Direktur PT. Agogo Golden Grup Rekta Mandrawa Tinon Koesoema angkat bicara atas laporan dugaan korupsi pada proyek jalan provinsi di Kabupaten Manggarai Timur oleh Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang.

Saat dikonfirmasi atas laporkan dugaan itu, Rekta Mandrawa Tinon Koesoema pun mempertanyakan balik laporan oleh Kowappem NTT. Dirinya menegaskan setiap item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor, akan diuji kualitas dan kuantitasnya oleh konsultan pengawas maupun dinas Pekerjaan Umum.

“Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak akan membayar jika setiap item pekerjaan belum teruji, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Lalu korupsinya di mana? Kenapa hanya Agogo yang diblow up terus tiap hari,” ungkapnya, kepada media ini, Sabtu ( 25/01/2020).

Saat ini kata dia, ada banyak kontraktor yang pengerjaannya juga masih terlambat, namun lanjutnya, mereka juga masih mengejar ketertinggalan agar proyek mereka dapat diselesaikan di masa denda.

“Di seputaran Kupang situ juga banyak kok yang terlambat, hanya kalau dituduh korupsi, siapa yang korupsi, korupsinya di mana?” tanya dia.

Hasil Investigasi Kowappem

Proyek yang dilaporkan oleh Kowappem NTT ke Kejati NTT terdapat pada jalan Bea Laing-Mukun-Mbazang di Kabupaten Matim senilai Rp 14,1 Miliar.

Dilansir melalui VOX NTT, fakta lapangan sesuai hasil investigasi wartawan terdapat beberapa temuan pada proyek pembangunan jalan pada tahun 2019 itu, di antaranya;

Pertama, pekerjaan belum diselesaikan. Realisasi fisik hanya sekitar 50%. Kemudian, item pekerjaan hotmiks 2 KM sama sekali belum dikerjakan. Item pekerjaan pelebaran dan pengerasan jalan 10 KM pun baru diselesaikan 5 KM.

Kedua, agregat yang digunakan untuk pondasi jalan hotmiks menggunakan klikir kali/bulat bercampur pasir dan lumpur. Padahal, sesuai kontrak harus menggunakan agregat B.

Ketiga, drainase yang telah dikejakan telah rusak dan diduga dikerjakan tidak sesuai spek.

Keempat, diduga realisasi keuangan per 31 Desember sudah melebihi realisasi fisik proyek. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2015, realisasi keuangan hingga akhir tahun harus sesuai progres fisik proyek.

Dalam pengaduan tersebut, Kowappem tidak hanya melaporkan proyek pada ruas jalan Bea Laing-Mukun-Mbazang.

Mereka juga melaporkan proyek peningkatan jalan nasional (Trans Flores) pada ruas Gako-Aegela dengan nilai sekitar Rp 18 Miliar.

Kemudian, proyek peningkatan jalan Nasional (Trans Flores) ruas Ende-Detusoko dengan nilai Rp 15,7 Miliar.

Laporan: Acong Harson
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here