Beranda Hukrim Florata Ditetapkan jadi Tersangka, Frans Lamanepa Ajukan Praperadilan Lawan Polres Flotim

Ditetapkan jadi Tersangka, Frans Lamanepa Ajukan Praperadilan Lawan Polres Flotim

607
0
Fransiskus Ola Rugi Lamanepa (kanan) saat mengikuti proses sidang praperadilan didampingi kuasa hukumnya Hendrikus Hali Atagoran (kiri). (Foto/ Tarwan)

FLORESPOST.CO, Larantuka – Tersangka kasus dugaan tindak pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik melalui Media Eletronik Fransiskus Ola Rugi Lamanepa (pemohon) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Larantuka.

Pengajuan gugatan praperadilan itu dilakukan lantaran Frans Lamanepa merasa keberatan dengan status tersangka yang disandangnya.

Pihak termohon dalam praperadilan yang diajukan tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Flores Timur cq Satuan Reserse Kriminal Umum.

Dipersidangan hari pertama itu, Frans Lamanepa tampak didampingi kuasa hukumnya, Hendrikus Hali Atagoran.

Dalam surat permohonan praperadilan yang dibacakan oleh Hali Atagoran selaku kuasa hukum Frans Lamanepa menjelaskan, pihaknya menilai ada pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik dalam proses penetapan tersangka terhadap Frans Lamanepa.

Alasan kliennya melakukan permohonan praperadilan kata Hali, surat pengaduan dari Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP., tertanggal 10 Juni 2019 tidak langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan Polisi sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

“Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini,” jelasnya dalam ruangan sidang pengadilan negeri Larantuka, Senin (27/01/2020).

Dikatakannya, bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai Saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana Penghinaan dan atau Eletronik berdasarkan Surat Pengaduan dari Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP., tertanggal 10 Juni 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/144/VI/RES.2.5/2019/Reskrim, tertangal 10 Juni 2019, sebagaimana dimaksud Surat Undangan menghadap dari termohon No.B/56/VI/Res.2.5/2019/Reskrim tertanggal 27 Juni 2019.

Dikatakan Hali, bahwa oleh karena dugaan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui Media Eletronik yang diadukan oleh Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP., melalui Surat pengaduan tertanggal 10 Juni 2019 merupakan delik yang pembuktiannya sangat sederhana, sehingga kata Dia, Termohon pada saat menerima Surat Pengaduan dimaksud menurut Hali, seharusnya langsung melakukan kajian awal terhadap alat bukti dan/ atau barang bukti yang terlampir dalam surat pengaduan tersebut guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Dilanjutkannya, bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka terbukti penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon bukan merupakan tindaklanjut dari penyelidikan sebelumnya berdasarkan Surat Pengaduan tertanggal disampaikan oleh Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP., tetapi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/210/X/2019/NTT, Res Flotim tertanggal 24 Oktober 2019,

“Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terbukti tidak sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019,” kata dia.

Hali juga mengatakan, Termohon tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon pada saat memulai penyidikan, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terbukti tidak sesuai dengan putusan Mahkama Konsitusi nomor : 130/PUU- XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Menolak Praperadilan dari Pemohon

Sementara itu kepala operasional Polres Flotim, Ajun Komisaris Polisi Abdulrahman Aba Mean kepada Wartawan usai persidangan tersebut menilai, penetapan Fransiskus Ola Rugi Lamanepa sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Paulus Igo Geroda sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

AKP Abdulrahman Aba Mean, S.H. Kabag Ops Polres Flores Timur. (Foto/ Tarwan)

“Kami tetap berprinsip bahwa, kami menolak apapun gugatan praperadilannya mereka. Kita menghargai karena itu adalah haknya mereka. Marilah kita mengikuti prosesnya dan tunggu hasilnya,” kata Abdulrahman Aba Mean sembari menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak dalil-dalil dari Pemohon.

Untuk diketahui, sidang praperadilan digelar hingga putusan pada, Senin 3 Februari 2020 mendatang.

Laporan : Tarwan Stanis
Editor : Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here