Beranda Hukrim Florata Kritik yang Mengandung Fitnah, Hoaks dan Ujaran kebencian Bisa Dipidana

Kritik yang Mengandung Fitnah, Hoaks dan Ujaran kebencian Bisa Dipidana

580
0
Backround foto ilustrasi pidana UU ITE/Wakil bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli. (Foto/Dsgn/FP)

FLORESPOST.CO, Larantuka – Kritik itu berasal dari bahasa Yunani kuno dari kata krite’s yang artinya memberikan pendapat ‘beralasan’ artinya memberikan pendapat dengan pertimbangan baik buruk dan bertujuan membaikan pikiran atau karya seseorang berbasis bukti dan data pendukung.

Tetapi Kritik yang di dasari rasa iri hati dan benci pasti mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian dan hoaks dengan motif menjatuhkan martabat atau menyerang kehormatan seseorang, maka kandungan kritik yang demikian bisa di pidana.

“Ingat, kritik dan fitnah itu beda tipis, kadang bertujuan mengkritik tapi tata bahasanya mengandung fitnah, hoaks dan ujaran kebencian. Maka jangan kaget jika harus berurusan dengan hukum pidana. Jadi ‘kritik’ itu sendiri sungguh mulia dan sebagai saluran resmi demokrasi kita dan kritik ‘tidak dapat di pidana,” kata wakil bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli dalam sambutannya saat memimpin apel di Kantor bupati Flores Timur awal bulan Februari 2020, Rabu (5/2/2020).

Dihadapan ratusan peserta apel, Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli menegaskan pada semua Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemda Flores Timur agar bijak dan hati-hati menggunakan media sosial di tengah masyarakat agar tidak bermasalah secara hukum.

“Bedakan mana kritik dan mana nyinyir, mana kritik dan mana fitnah dan ujaran kebencian serta hoaks. Kadang menurut kita Kritik, tapi bagi pihak lain yang merasa di permalukan itu fitnah, dan diproses hukum, karena itu hukumlah menjadi penyaring sekaligus forum legal untuk pembuktian apakah itu Kritik atau Fitnah daripada terjadi konflik horisontal antar keluarga para pihak dan lain-lain,” jelasnya.

Wabup Agus Boli mengingatkan pada semua ASN bahwa, boleh lakukan kritik terhadap atasan sekalipun, asal kata dia, harus disertai dengan data dan bukti serta narasi-narasi bijaksana, sopan santun agar tidak mengandung unsur fitnah dan hoks.

Sebaiknya kata dia, sampaikan keritikan itu secara langsung kepada yang bersangkutan, dengan tujuan yang bersangkutan dalam kapasitas pribadi dan jabatan bisa memperbaiki diri, pikiran atau karyanya.

Hal Ini bagi Agus Boli sungguh mulia ketimbang harus menulisnya di media sosial tanpa data dan bukti dan lebih bersifat tuduhan mempermalukan seseorang dan di ketahui umum.

“Maka itu fitnah dan bisa di pidana dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang ancamannya hukumannya 6 tahun bahkan 12 tahun maupun KUHP,” ungkapnya.

Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli saat memimpin upacara bendera di halaman kantor Bupati Flores Timur. (Foto/Ist)

Fitnah kata Agus Boli, lebih kejam dari membunuh. Oleh karena itu kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan pefitnaan dengan berdalil keritik, yang menyebabkan orang lain malu, jatuh kehormatannya didepan umum selama hidupnya.

“Kadang setelah di proses hukum kita benci pada pelapor bahkan penyidik kepolisian, padahal yang menentukan seseorang jadi tersangka adalalah alat bukti tulisan kita di medsos dan saksi ahli pidana, ahli IT dan ahli bahasa,” kata dia.

Ia menambhakan, jika tidak ingin diadili oleh Hukum Negara, maka Ia meminta untuk tidak mengadili orang lain dengan hukum pengadilan sendiri.

“Fitnah orang itu tidak ada gunanya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menegaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstramisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seperti Medsos yang memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP maka di ancam penjara 6 (enam)tahun sesuai pasal 45 UU ITE.

Lebih parah lagi kata Agus Boli, jika orang tersebut menyebarkan luaskan informasi atau dokumen elektronik tersebut lalu membuat kerugian pada pihak lain maka ancaman penjaranya 12 tahun sesuai pasal 51 UU ITE.

“Nah gara-gara hal kecil ini membuat kamu di penjara bertahun-tahun dan membunuh masa depanmu, maka diam adalah emas, jika kamu tidak punya bukti dan data yang cukup untuk menyampaikan sesuatu di medsos supaya tidak di jerat dalil fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik orang lain,” kata Wabup.

Laporan: Tarwan Stanis
Editor: Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here