Beranda Politik ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis

ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis

417
0
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai,Fanssy Jahang. Foto (Adi Nembok/Florespost.co)

FLORESPOST.CO, Ruteng – Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Fanssy Jahang menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Manggarai untuk lebih fokus melaksanakan tugas dan fungsi dan jangan terlibat dalam politik praktis.

“Selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai, Saya menghimbau Aparatur Sipil Negara, mari kita bekerja untuk menyukseskan RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang terkait dengan Pilkada,” pinta Fanssy.

Ia menambahkan, ASN sudah diatur oleh aturan agar bersifat netral. Oleh karena itu Ia meminta agar para ASN untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Manggarai mendatang.

“Sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat ini, tanpa melihat dari sisi manapun,” tambah Fanssy.

Terkait netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020, Sekda mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu.

Dikatakannya, menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut, maka secepatnya Pemerintah Kabupaten Manggarai, akan mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN.

“Karena apa, memang dari laporan-laporan yang masuk kepada kami, ada ASN yang sudah berkomentar jauh bahkan memihak di media sosial kepada paket-paket yang saat ini sedang melakukan sosialisasi,” katanya.

Soal dugaan intimidasi yang dilakukan atasan di RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, terhadap salah satu perawat yang berstatus tenaga kontrak, Sekda menegaskan agar hal tersebut tidak boleh terjadi.

Menurut Sekda, PNS itu terdiri dari ASN yang pegawai negeri. Ada juga tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan tenaga pendukung. Mereka-mereka ini kaya dia, adalah aparatur yang dibiayai oleh negara dan daerah.

Karena itu harus melaksanakan tugas untuk menyukseskan seluruh pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terkait laporan adanya intimidasi atau tekanan dari atasan langsung kepada tenaga harian lepas di RSUD Ruteng, Dirinya mengaku akan mengecek nya lebih jauh persoalan tersebut.

“Secara umum saya juga mau mengatakan, tidak boleh atasan-atasan langsung atau apapun namanya, memberikan intimidasi atau pengaruh-pengaruh, karena dilarang oleh aturan. PNS harus tahu aturan. Kalau sudah seperti itu (Intimidasi di RSUD-red) itu namanya tidak netral. Biarkan mengalir seperti air,” kata Sekda.

Laporan : Adi Nembok
Editor : Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here