Beranda Hukum Diduga Tidak Netral, Bawaslu Manggarai Periksa 7 ASN

Diduga Tidak Netral, Bawaslu Manggarai Periksa 7 ASN

735
0
Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manggarai,Herybertus Harun. Foto (Dok.Bawaslu Manggarai).

FLORESPOST.CO, Ruteng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mulai memeriksa tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga kuat melanggar asas netralitas, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 dan sejumlah peraturan lainnya.

Koordinator Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Manggarai, Herybertus Harun kepada media ini, Kamis (6/2/2020) menjelaskan, dari hasil pengawasan Bawaslu Manggarai terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri menjelang pelaksanaan Pilkada September 2020 mendatang, sedikitnya ditemukan ada 7 orang ASN aktif yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan beberapa regulasi lainnya.

Ketujuh (7) orang ASN aktif tersebut, kata Hery, yakni KJ, HG, HN, AG, MK, RS dan LS. Bahkan beberapa diantaranya adalah pejabat struktural lingkup Pemkab Manggarai.

“Ada 7 orang ASN yang kita mulai klarifikasi hari ini, Kamis (6/2/2020) dan dilanjutkan besok Jumat (7/2/2020). Ketujuh orang ASN tersebut merupakan temuan Pengawas dalam melakukan pengawasan netralitas ASN selama beberapa pekan terakhir,” katanya.

Sementara Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Manggarai, Fortunatus H. Manah menjelaskan, dasar hukum Penindakan Netralitas ASN diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum,UU 10 tahun 2016 ,UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu juga terdapat Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri. Serta Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Ini beberapa regulasi yang mengatur tentang pengawasan Netralitas ASN, dan kewenangan kami sebatas klarifikasi terhadap laporan dan temuan Pengawas,” katanya.

Dalam kasus dugaan pelanggaran Netralitas ASN, lanjut Alfan, Bawaslu sesuai kewenangannya hanya meneruskan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwewenang.

Laporan: Adi Nembok
Editor: Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here