Beranda Florata News Kasus Intimidasi di RSUD Ruteng Dituding ada Perintah yang Terstruktur

Kasus Intimidasi di RSUD Ruteng Dituding ada Perintah yang Terstruktur

609
0
Pembukaan Masa Sidang II DPRD Manggarai,Propinsi Nusa Tenggara Timur. Foto (Adi Nembok/Florespost.co)

FLORESPOST.CO, Ruteng – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai menuding kasus intimidasi yang terjadi di RSUD dr. Ben Moi Ruteng terjadi diduga karena ada perintah yang terstruktur.

Hal ini disampaikan Paul Jemarus, anggota DPRD Manggarai. Politisi Hanura ini juga meminta agar Bupati mengambil siikap terhadap kasus tersebut.

Demikian ditegaskan Paul Jemarus dalam Pembukaan Masa Sidang II DPRD Manggarai, Senin (10/2/2020) di ruang sidang utama dewan. Sidang yang dihadiri juga oleh Bupati Deno Kamelus dan Wakil Bupati Victor Madur.

“Bagaimana sikap bupati terkait dengan sekretaris rumah sakit itu. Apakah dibiarkan pada posisinya atau seperti apa. Kalau saya, maka hari saya katakan bahwa PNS seperti itu tidak cocok untuk duduk dalam posisi seperti itu,” tegas Paul.

Paul juga mengatakan, kasus di RSUD Ruteng tersebut merupakan sebagian kasus yang muncul ke kepermukaan.

“Ini yang terbaca. Pasti ada juga yang tidak terbaca. Saya menduga bahwa ini adalah perintah yang terstruktur,” tandas Paul.

Senada dengan Paul, anggota dewan Tomas Edison Rihimone mengatakan, mengacu pada UU No 5 tahun 2014, maka wajib hukumnya PNS itu bersikap netral.

“Kalau kita mengingkan Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020 berjalan aman, lancar dan damai, maka jangan coba-coba PNS bermain-main dalam situasi ini,” kata pria yang biasa disapa Edi ini.

Edi juga mengatakan, membawa nama bupati dalam kasus dugaan intimidasi itu akan merusak nama baik dan wibawa bupati.

“Sebagai mitra sejajar, saya perlu mengingatkan seluruh PNS, mari kita jaga nama baik beliau, Soal beda pilihan politik itu bagian dari demokrasi,” tambah Edi.

Mendengar berbagai pernyataan dari beberapa anggota dewan tersebut, Bupati Deno Kamelus dalam tanggapannya membantah tudingan itu.

“Dugaan perintah yang terstruktur itu, saya pastikan tidak ada,” tegas Deno.

Bupati Deno juga meminta anggota dewan untuk berbicara berdasarkan asas praduga tidak bersalah bukan praduga bersalah.

“Dalam prinsip, semangat Rule of Law, hindari praduga bersalah, tetapi kedepankan praduga tidak bersalah,” kata Deno.

Laporkan: Adi Nembok
Editor: Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here