Beranda Hukrim Florata Agus Boli: Korupsi Dana BOS, Dapat Dipenjara hingga Dipecat

Agus Boli: Korupsi Dana BOS, Dapat Dipenjara hingga Dipecat

654
0
Agustinus Payong Boli, Wakil Bupati Flores Timur, (foto/Fp/Bacgraund/Net/Dsgn/FP)

FLORESPOST.CO, LARANTUKA – Jika ada penyelewenangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pihak dari sekolah negeri maupun swasta, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Sanksi-sanksi tersebut, berupa dipenjara hingga penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja).

Demikian ditegaskan oleh Wakil Bupati Flotim Agustinus Payong Boli, dalam menanggapi maraknya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana Sekolah termasuk dana BOS baik di Inspektorat daerah maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

Kepada Florespost.co, Senin (24/2/2020), dengan tegas Wabup Agus Boli mengatakan, bahwa secara filosofis tujuan dana BOS adalah membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu pembelajaran peserta didik sesuai 5 prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparasi.

“Artinya penggunaan dana BOS harus sesuai kebutuhan, tepat sasaran, tidak boros, dikerjakan dengan tanggungjawab dan terbuka bersama kepala sekolah, dewan guru serta komite untuk pencapaian kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut,” ungkapnya.

Foto Dana BOS Pendidikan. (Foto/Net)

Dilanjutkannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis dana BOS tahun 2020.

Secara tanggungjawab kata Agus Boli, Kepala Sekolah tidak boleh mengelola dana BOS secara langsung seperti menyimpan dan membelanjakannya.

“Jika itu dilakukan, maka hal ini sudah termasuk kategori fatal dan bisa di pidana terkait penyalahgunaan wewenang jabatan,” ujarnya.

Dana BOS tambah Dia, disimpan oleh bendahara sekolah dan tidak boleh dideposito di Bank, serta mencari bunga untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

Dana BOS kata Wabup, digunakan sesuai berita acara rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite yang membahas dan menetapkan Rencana anggaran Belanja Sekolah (RABS).

“Kepala sekolah tidak boleh menetapkan sendiri penggunaan tanpa rapat terbuka, apalagi dibelanjakan diluar RABS, itu juga fatal dan bisa di pidana,” katanya.

Wabup Agus Boli juga meminta semua elemen sekolah pelajari baik-baik juknis dana BOS dan sebaiknya harap dia ditempel di depan umum di sekolah agar kedepannya tidak terjerumus masalah hukum. Ia juga dengan tegas melarang para Kepala Sekolah menyimpan atau belanja langsung dana BOS tersebut.

Menurut Dia, Kasek cukup menjalani fungsi kepemimpinannya yakni sebagai fasilitator dan dinamisator.

“Belajarlah dari anatomi tubuh manusia yang indah yakni di bagian kepala hanya ada mata, telinga, hidung, otak dan mulut. Artinya tugas kepala sekolah adalah melihat dan analisis fenomena problem di sekolah, peka terhadap masalah, mendengar masukan-masukan semua pihak kemudian berpikir merumuskan keputusan bijak lalu terakhir gunakan mulut untuk memerintahkan actionya,” harapnya.

Wabup meminta agar dana BOS juga bisa dibijaki dengan membeli alat-alat sekolah, juga memberikan beasiswa kepada siswa miskin, namun harap Dia, harus sesuai dengan kesepakatan bersama semua pihak, sesuai dengan berita acara sebagai landasan hukumnya.

“Saudara-saudara Saya kepala sekolah hati-hati menggunakan dana BOS, agar tidak bermasalah hukum. Banyak orang sudah masuk penjara karena kasus ini. Jika sudah di penjara maka otomatis akan di pecat dari ASN, berapapun ancaman dan putusan bersalahnya. Nah ini kan kasihan masa depan keluarga dan anak-anak semua,” harap mantan penegak hukum ini.

Laporan: Tarwan Stanis
Editor: Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here