Beranda Florata News Meski Ada Larangan Berkumpul, DPRD Manggarai Tetap Gelar Sidang Paripurna

Meski Ada Larangan Berkumpul, DPRD Manggarai Tetap Gelar Sidang Paripurna

265
0
Sidang Paripurna DPRD Manggarai,Kamis (26/3/2020). Foto Adi Nembok/FP

FLORESPOST.CO, Ruteng– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, NTT, tetap menggelar Sidang Paripurna, Kamis,(26/3/2020) di ruang sidang utama dewan.

Sidang denga agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas APBD 2019 itu, dinilai tak mengindahkan Maklumat Kapolri, terutama larangan berkumpul demi mencegah penyebaran virus corona.

Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi PKB, Florianus Kampul juga sempat mengajukan keberatan atas pelaksanaan sidang tersebut dan meminta untuk menunda persidangan, dengan dasar pertimbangan sebagai termuat dalam Maklumat Kapolri.

Walau ada keberatan dari sejumlah anggota dewan, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Matias Masir dan dihadiri Bupati Deno Kamelus, Wakil Bupati Victor Madur serta sejumlah pimpinan OPD, tetap berjalanan.

Bupati Deno kepada wartawan usai sidang meminta untuk tidak mempertentangkan Maklumat Kapolri dengan Edaran Mendagri maupun aturan-atutan lainnya.

“Apa yang dikeluarkan Mendagri, Maklumat Kapolri, semuanya beretikad baik. Apa yang kami lakukan hari ini, juga beretikad baik. Tidak ada etikad buruk yang lakukan berkaitan dengan sidang hari ini,” tandas Bupati.

Menurut Bupati, yang paling penting dilakukan saat ini adalah bagaimana upaya pencegahan virus corona bisa berjalan sebagaimana protokol pencegahan.

Sementara Ketua DPRD Manggarai Matias Masir menegaskan bahwa, sidang paripurna dewan bukan bentuk mengumpulkan massa seperti pesta pora, kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Kapolri.

“Saya kira tadi ini kita tidak masuk dalam point itu (Pesta pora, kegiatan sosial kemasyarakatan). Kita kumpul, karena sidang paripurna yang sudah tersusun dalam agenda rapat tahunan,” jelas Matias.

Politis PAN ini juga menyebut bahwa, tiga pimpinan dewan sudah mendiskusikan tentang Maklumat Kapolri, jika dikaitkan dengan pelaksanaan sidang.

“Hasilnya tiga pimpinan dewan sepakat untuk tetap melaksanakan sidang,” katanya.

Tetapi dengan syarat sebut dia, pertama, eksekutif siap ikut sidang. Kedua, pihaknya tetap melanjutkan sidang dengan mempertimbangkan agenda-agenda sidang selanjutnya.

“Jika kita membatalkan agenda sidang hari ini, maka akan mengganggu agenda-agenda sidang selanjutnya,” katanya.

Masalah covid-19, kata Matias, merupakan tanggung jawab semua orang, termasuk eksekutif dan legislatif. Dan di tingkat legislatif, tiga pimpinan dewan juga sudah turun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan penanganan covid-19 ini.

Tidak hanya ke masyarakat, protokol standar pencegahan covid-19 juga dilakukan sebelum sidang berlangsung seperti, cuci tangan mengunakan cairan pembersih tangan, menggunakan masker dan mengatur jarak duduk dalam ruangan sidang.

Wakil Ketua II DPRD Manggarai, Flavianus Soe mengatakan, ada himbauan dari Mendagri berkaitan dengan pelaksanaan LKPj, terutama dalam point ke-10 yang menyebut, LKPj boleh diundur sampai tanggal 30 April, boleh dilakukan teleconfrence, jika terjadi kejadian luar biasa (KLB).

“Kitakan tidak KLB, maka kita berjalan apa adanya,” kata pria yang biasa disapa Ipi ini.

Laporan: Adi Nembok
Editor: Tarwan Stanis



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here