Beranda Hukrim Florata Wanti-Wanti Terkait Data Bansos Covid-19, Berikut Rekomendasi KPK

Wanti-Wanti Terkait Data Bansos Covid-19, Berikut Rekomendasi KPK

289
0
(Foto: Ist/Florespost)

FLORESPOST.co, Jakarta Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemic global Corona Virus Disease 2019 Covid-19 adalah pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dalam pelbagai bentuk secara langsung kepada penerima baik individu maupun keluarga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah terkait dengan kepastian data dalam pemberian Bansos kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak Covid-19.

Karena itu KPK menuangkannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Ketua KPK Firli Bahuri, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Florespost.co, Rabu (22/4), mengatakan, DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial adalah basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional.

“Kita tahu bahwa DTKS senantiasa mengalami perbaikan, kami ingatkan pemerintah terus memastikan validasinya agar selalu tepat sasaran,”, katanya.

Baca juga: https://www.florespost.co/2020/04/22/masa-dirumahkan-pada-satuan-pendidikan-diperpanjang-ini-instruksi-gubernur-ntt/

DTKS, jelas Firli, saat ini telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini sesuai dengan pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

“Pemadanan data dengan NIK ini, bisa membantu pemerintah untuk memvalidasi ketepatan data penerima bantuan,” kata dia.

Alasan lain pentingnya memastikan validasi DTKS adalah, perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

KPK menyadari di tengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ketepatan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting.

Terutama mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah. Dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp405,1 Triliun, sebesar Rp110 Triliun atau 27% akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya dialokasikan untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: https://www.florespost.co/2020/04/19/kebijakan-pengendalian-imei-handphone-mulai-berlaku/

Demikian juga dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemda per 16 April 2020, total anggaran yang direalokasikan yaitu sebesar Rp56,57 Triliun atau sebesar 5,13% dari total APBD 2020 yaitu Rp1.102 Triliun. Dari Rp56,57 Triliun tersebut sebesar Rp17,5 Triliun atau sekitar 31% dialokasikan untuk belanja hibah/bansos dalam upaya mengatasi dampak pandemik Covid-19 di daerah.

Dalam SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan 5 (lima) hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran.

Pertama, kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here