Beranda Hukum Cegah Covid-19, Kelompok Rentan Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

Cegah Covid-19, Kelompok Rentan Harus Segera Dikeluarkan dari Rutan/Lapas

81
0
Ilustrasi (Foto: Ist)

FLORESPOST.co, Jakarta Kementerian Hukum dan HAM RI per 21 April 2020 telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Rutan dan Lapas di Indonesia.

“Kami mengapresiasi kerja pemerintah untuk mencegah penyebaran masif Covid-19 di Rutan dan Lapas di Indonesia,” demikian bunyi keterangan tertulis ICJR, IJRS, LBH masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba yang diterima media ini, Jumat (24/4/2020).

Dijelaskan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mempersiapkan pengeluaran dan pembebasan WBP fokus pada kelompok rentan atau dengan tingkat risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti lansia, ibu hamil atau dengan anak, Anak, WBP dengan penyakit bawaan atau yang sedang dalam kondisi sakit, serta pengguna narkotika di dalam Rutan dan Lapas.

“Khusus untuk pengguna narkotika, pandemi Covid-19 harus jadi momentum pemerintah untuk memperbaiki kebijakan narkotika yang membebani negara selama ini,” tulis mereka.

Baca juga: https://www.florespost.co/2020/04/03/minimalisir-dampak-corona-160-orang-napi-di-ntt-dikeluarkan/

Per Maret 2020, lanjut mereka, jumlah penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 270,466 orang, padahal kapasitas Rutan dan Lapas hanya dapat menampung 132,335 orang. Itu berarti beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204%.

Jika kita lihat dari jumlah WBP, per Maret 2020, 55% WBP berasal dari tindak pidana narkotika, sebanyak 38.995 WBP merupakan pengguna narkotika. Bahkan sebelumnya pada Februari 2020, 68% WBP berasal dari tindak pidana narkotika dan pengguna narkotika yang dipaksa untuk mendekam di penjara mencapai 47.122 orang.

Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah merumuskan dalam beberapa pasal soal pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat, namun kebijakan narkotika di Indonesia telah gagal memastikan upaya pendekatan kesehatan masyarakat tersebut dalam penanggulangan dampak penggunaan narkotika. Indonesia lebih memilih pendekatan perang terhadap narktoika, dengan mengedepankan pendekatan pidana yang secara global sudah diakui gagal menyelesaikan masalah dampak penggunaan narkotika.

Baca juga: https://www.florespost.co/2020/04/14/menkumham-napi-asimilasi-berulah-lagi-dimasukan-ke-sel-pengasingan/

Pengaturan karet pidana dalam UU Narkotika tidak mampu menjamin pengguna narkotika tidak dikriminalisasi dan pencadu diberikan jaminan rehabilitasi. Penjara jelas memperburuk kondisi kehidupan pengguna dan pecandu narkotika karena dalam Lapas tidak tersedia pelayanan kesehatan yang memadai, apalagi di tengah kondisi overcrowding.

Penelitian Stevens (2019), Hughes (2018) dan UNODC (2010) menyimpulkan bahwa promosi hukuman tidak memiliki dampak mengurangi penggunaan narkotika. Pada negara yang memberlakukan hukuman yang keras terhadap kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk kepentingan sendiri tidak mengurangi penggunaan narkotika dalam masyarakat ketimbang negara yang mengatur hukuman lebih ringan.

Laporan World Drug Report 2019 UNODC pun menjelaskan bahwa sejak 2009 sampai 2016, secara global permasalahan penggunaan narkotika cenderung stabil, peningkatan penggunaan narkotika hanya sebesar 30% yang merupakan dampak dari pertambahan penduduk. Banyak studi juga telah menyatakan bahwa resiko kesehatan pengguna narkotika lebih besar setelah keluar penjara. Pendekatan kesehatan masyarakat berbasis harm reduction yang harusnya diberikan kepada pengguna dan pecandu narkotika sesuai dengan rekomendasi beberapa organisasi PBB yang menetang pendekatan penghukuman bagi pengguna narkotika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here