Beranda Opini Opini| Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Opini| Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

121
0

Oleh: Ama Sabon

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berdampak pada sendi-sendi perekonomian masyarakat, dengan begitu pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp 600 ribu per keluarga dan akan diberikan selama tiga bulan kepada masyarakat miskin, melalui BLT-Dana Desa.

BLT akan diperuntukan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos. Dengan syarat, keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin di Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip, berikut beberapa prinsip tersebut:

√ Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa,
√ Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan,
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
√ Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang di bagi rata,
√ Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.

Persentase besaran alokasi Dana Desa, untuk Desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, dialokasikan untuk BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
Penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.

Dengan adanya bansos ini di tengah krisis ekonomi dan pandemi, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf (a), menyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Terima kasih kepada teman-teman Mahasiswa asal Watohari yang diwakili (Mirdan dan Asyari),atas laporan kepada Inspektorat Daerah Flores Timur tentang penyaluran BLT di Desa Watohari Kec. Solor Timur sudah direspon positif oleh pihak terkait, karena penyaluran BLT tidak sesuai aturan yang ada, semoga perjuangan mahasiswa demi perbaikan kampung halaman bisa terwujud dan menjadi pelajaran buat Mahasiswa dan pemerintah Desa yang lain di bumi Lamaholot.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here