Beranda Pilkada Bawaslu Manggarai: KPU Diingatkan Patuhi Juknis dan Syarat dalam Pembentukan PPDP

Bawaslu Manggarai: KPU Diingatkan Patuhi Juknis dan Syarat dalam Pembentukan PPDP

119
0
PKD Desa Satar Ngkeling Kecamatan Wae Rii sedang berkordinasi dengan PPS

FloresPost, Ruteng – Bawaslu ingatkan KPU Manggarai dan jajarannya untuk mengikuti dan mematuhi seluruh juknis dan syarat-syarat tambahan lain dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pilkada serentak tahun 2020.

Demikian disampaikan Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Manggarai Herybertus Harun di sela-sela kegiatannya pada Selasa, 30 Juni 2020.

Menurutnya, KPU harus bisa memastikan PPDP yang direkrut oleh KPU telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam juknis serta memperhatikan syarat-syarat tambahan lain sesuai protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi oleh anggota PPDP adalah tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak dengan membuat surat pernyataan, berusia antara 20 tahun hingga 50 tahun, sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degeneratif dengan surat pernyataan, jelas Hery.

Dikatakannya, Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama seluruh jajaran pengawas ad hoc tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa melakukan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) secara maksimal sejak 24 Juni hingga 14 Juli 2020 mendatang. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dalam rangka memastikan PPDP yang direkrut KPU dan jajarannya memiliki integritas dan komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Kabupaten Manggarai yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Seluruh jajaran pengawas Pilkada, lanjut Hery, Bawaslu sangat serius melakukan pengawasan seluruh tahapan pilkada khususnya tahapan pembentukan PPDP yang sedang dilaksanakan melalui koordinasi secara intens dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Hery juga menjelaskan bahwa dalam perekrutan PPDP, sesuai dengan ketentuan Juknis Pembentukan PPDP, Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus berkoordinasi dengan RT/RW atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP.

“Dalam hal ini jajaran pengawas tingkat Kecamatan hingga Kelurahan/Desa agar memastikan PPS berkoordinasi dengan ketua RT/RW atau kepala adat dan sebutan lainnya untuk mendapatkan PPDP yang benar-benar berintegritas dalam melaksanakan tahapan Pilkada 2020”, jelas Hery.

Hery menambahkan, Bawaslu dan jajaranya aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Manggarai dan menegaskan kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc untuk menuangkan hasil pengawasannya dalam form A dan alat kerja yang telah disiapkan.

“Semua hasil pengawasan harus dituangkan dalam form A sebagai instrumen kerja pengawasan”, tutupnya.

Untuk diketahui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 juni 2020 tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan serentak tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Arief Budiman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here