Beranda Pilkada Digempur Isu Mantan Narapidana, ini Jawaban PH Edi Endi

Digempur Isu Mantan Narapidana, ini Jawaban PH Edi Endi

201
0

FLORESPOST.CO, Labuan Bajo Salah satu bakal calon Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dalam beberapa hari terakhir digempur isu kalau yang bersangkutan pernah menjalani hukuman pidana penjara.

Oleh karenanya, yang bersangkutan dianggap tidak layak untuk ditetapkan sebagai salah satu calon Bupati oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Informasi yang dihimpun media ini di Labuan Bajo menyebutkan, sanggahan pertama datang dari Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) yang dipimpin Marsel Ahang.

Ahang dalam surat pengaduannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menilai figur Edistasius Endi adalah salah satu pasangan calon dengan Wakilnya, dr. Yulianus Weng untuk maju dalam Pilkada Manggarai Barat.

Namun dirinya mengingatkan kalau Edi Endi pernah menjalani hukuman pidana penjara sehingga melanggar UU Pilkada No.10 tahun 2016 serta Peraturan KPU No.5 tahun 2020.

“Rujukan teknis sangat jelas dalam PKPU No.1 tahun 2020 pasal 4,” tandasnya.

Keberatan senada juga datang dari Advokat sekaligus Konsultan Hukum, Plasidus Asis Deornay.

Menurut dia, Edi Edi merupakan mantan narapidana lantaran pernah terlibat dalam kasus perjudian. Dikatakan, masyarakat Manggarai Barat telah mengetahui bahwa yang bersangutan pernah di hukum penjara dalam kasus perjudian.

“Yang bersangkutan diputus pengadilan di bawah 5 tahun. Itu berarti, secara sosial nama yang bersangkutan telah tercoreng dan atau tercela,” ujarnya.

Dijelaskan secara hukum, MK pun telah memutus mantan narapidana ikut pilkada mesti memenuhi beberapa syarat. Salah satunya mantan narapida diberi jeda 5 tahun sejak masa hukumannya selesai.

Jika dihubungkan dengan bakal calon Edistaius Edi, kata Plasidus, yang bersangkutan pada tahun 2016 pernah dihukum dalam kasus Perjudian diancam dan diputus Pengadilan Negeri Labuan Bajo yakni dibawah lima tahun.

“Hal ini berarti Hak Politik saudara Edistasius Edi jika dihitung dari 2016-september 2020 jeda waktunya kurang lebih baru 4 tahun. Keputusan MK adalah 5 Tahun. KPUD Manggarai Barat perlu melihat putusan MK ini menjadi salah satu dasar dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Paham Aturan dan Undang-undang

Tim Penasihat Hukum (PH) Paket Edi-Weng, Iren Surya saat temu wartawan di Sekretariat Koalisi paket ini menilai, isu yang dihembuskan itu, menurut dia hanya kumpulan orang yang gagal paham. Hanya saja, kata Iren mereka terus mempersoalkan paket Edi-Weng.

“Jika merujuk pada UU Pilkada No.10 tahun 2016. Serta PKPU No.1 tahun 2020. Kami paham segala aturan dan Undang-undang, sehingga bagi kami sudah sesuai dan tidak ada hal substansi yang perlu diperdebatkan termasuk mengumumkan ke publik sudah kami lakukan,” tegasnya.

Kontributor: Paulus Tengko
Editor: Tarwan Stanis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here