Beranda Florata News Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid di Flotim, Didenda Hingga Rp250 Ribu

Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid di Flotim, Didenda Hingga Rp250 Ribu

343
0
Foto penertiban masker oleh TNI/POLRI (Foto/Dok.Humasres)

FLORESPOST.CO, Larantuka Pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak main-main dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona atau Covid-19.

Denda sebesar Rp50 ribu bagi individu dan Rp250 ribu bagi pelaku usaha, telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Buapti Flores Timur melalui peraturan bupati no 49 tahun 2020, bagi masyarakat Flotim yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan saat Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan digelar.

Jika melanggar, maka harus membayar atau didenda mulai Rp50 ribu bagi warga yang ditemukan tidak memakai masker. Sementara bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan dikenai denda hingga Rp250 ribu.

Sanksi dan denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam Perbub.

Dalam peraturan bupati tersebut, masyarakat wajib melakukan 4M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Bagi pelaku usaha, wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Dilansir melalui surat keputusan bupati Flores Timur no 49 tahun 2020, bab V Sanksi/ pasal 7:

(l) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berupa:

a. bagi perorangan:
l. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. kerja sosia\; dan
3. (Denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (limah puluh ribu rupiah).
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. penghentian sementara operasional usaha; dan
4. pencabutan izin usaha.
(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkordinasi dengan Komando Distrik Militer 1624 Flores Timur dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Flores Timur dan Ketua Gugus Tugas.

Penulis: Tarwan Stanis
Editor: Frans Ramli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here