Beranda Opini Opini|Omnibus Law Vs Hoax: “Demo Penting, Tetapi Paham Dulu!” 

Opini|Omnibus Law Vs Hoax: “Demo Penting, Tetapi Paham Dulu!” 

277
0

Oleh: R. Maryono Paing CMF


Beberapa hari terakhir ini berbagai media sosial diwarnai dengan goresan dan potretan “Omnibus Law”. Lalu apa si sebenarnya Omnibus Law? Pasti secara spontan publik menjawab bahwa Omnibus Law adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020). Ya benar! Namun, jika ditanya apakah kita sudah membaca dan mencermati isinya yang disahkan Pemerintah dan DPR? Saya yakin, tidak sedikit orang akan menjawab belum. Akan tetapi, jika ditanya dengan sekadar apakah kamu sudah membaca? Orang bisa saja beramai-ramai menjawab sudah. Di mana? Di media sosial. Ya pertanyaannya, apakah itu benar atau jangan-jangan hoax.

penulis tidak bermaksud men-judge itu sebagai sebuah hoax dan kesalahan setiap pendemo, tetapi setiap orang mengetahui sejauh mana dia mencermati dan memahami Omnibus Law. Mungkin kita perlu bertanya diri. Apakah informasi yang kita terima tentang Omnibus Law benar adanya? Ini sebuah pertanyaan dasar yang harus ada di dalam benak setiap individu agar tidak terjerumus dalam aksi salah paham.

Kehadiran dari UU ini menghadirkan pro-kontra yang luar biasa dalam rapat paripurna tersebut. Ada partai yang menerima, ada pula yang sebaliknya. Di dalam sidang paripurna itu muncul aksi walk out yang mementas dalam prosesi pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Seperti yang diinformasikan, isi RUU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan, dua fraksi lainnya yang menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja, antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Tujuh fraksi partai pendukung yang menyatakan RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi UU, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di sinilah letak keindahan dunia politik. Karenanya, politik itu, kata Harold D. Laswell tidak lain soal “who gets what, when, and how?” Bukan hanya “how,” tapi “how much?” Pro-kontra di ruang paripurna pun kian melebar dan melebur ke berbagai pihak. Hal ini diafirmasi dalam aksi demo yang terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Demo ini dihadiri oleh berbagai kalangan (buruh, mahasiswa dll) dengan visi-misi untuk menolak Omnibus Law yang baru saja diresmikan. Mereka mengamini adanya kecurangan dari Pemerintah dan DPR dalam UU ini.

Omnibus Law: Kebenaran Vs Hoax

Panggung sosial dan publik dipenuhi para pendemo yang menolak Omnibus Law. Akan tetapi, sangat disayangkan dengan potretan-potretan setiap aksi demo dari berbagai daerah; yang mana dipentaskan tidak sedikit para pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut. Penulis pun bertanya, mengapa hal ini terjadi apalagi di tengah pandemic Covid-19? Suatu keharusan? Ataukah sebatas pilihan bebas tanpa tahu arah dan dasar dari tuntutan mereka. Demo ini pun muncul beberapa drama yang aneh dan lucu.

Di Semarang-Jawa Tengah, Pak Ganjar (Gubenur) menjumpai para pendemo dan berdialog dengan mereka. Anomali aksi demo pun diketahui. Para pendemo sebagian besar mahasiswa dan pelajar SMK. Ketika Pak Ganjar bertanya apa yang kalian tuntut dari UU Cipta Kerja dan apakah kalian tahu isinya? Mereka bingung dan spontan menjawab tidak tahu dan sekadar ikut-ikutan. Hal ini pun bisa saja terjadi pada diri pendemo yang sedang meramaikan kota-kota daerah dengan aksinya.

Hal demikian ditandaskan Mahmud MD (Menko Polhukam) dalam konferensi Pers mewakili pemerintah (Kamis, 8/10/2020) untuk menyampaikan kondisi pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Beliau menegaskan bahwa “Omnibus Law dibuat sebagai respon dari rakyat yang menyatakan bahwa pemerintah lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha. Kemudian dalam Omnibus Law yang baru disahkan itu terdapat pasal-pasal yang memangkas berbagai birokrasi sebelumnya yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Di sana juga ada pasal-pasal yang menolak dengan keras korupsi dan pungli.” Selain itu, ia menyatakan pula bahwa “beberapa tuntutan yang disampaikan pendemo pasca pengesahan itu adalah hoax tentang pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, misalnya tidak ada pesangon, tidak ada cuti dan sebagainya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan akan Omnibus Law yang sedang didemo. Aksi demo kebanyakan didasarkan pada sekadar ikut-ikutan. Jika ini yang terjadi sangat disayangkan. Orang bisa saja searching UU Cipta Kerja di geogle. Sebab di sana kita akan menjumpai banyak informasi, baik akurat maupun hoax. Mengapa tidak. Sekarang dengan kecanggihan teknologi sangat mudah bagi setiap orang menemukan kata Omnibus Law di media sosial, apalagi ditambah polesan kata-kata dan gambar-gambar yang menarik.

Penulis tidak menuduh atau merendahkan kapasitas pendemo, tetapi perlu disadari bahwa setiap orang yang menyampaikan aspirasinya di depan publik harus memahami esensi persoalannya. Dalam konteks ini, kita sebagai warga yang terpelajar perlu mengintegrasikan pengetahuan kita dalam mencerna kebenaran dari setiap informasi yang ada. Maksud kita boleh saja baik, tetapi jika cara dan dasar pelaksanaannya salah maka hal itu pun akan merugikan kita pribadi dan orang lain yang tidak “berdosa”.

Potretan semacam inilah yang sangat disayangkan. Orang berdemo tanpa tahu isi dan persoalan yang harus mereka tuntut. Selain itu, tak sedikit pula para pendemo beraksi atas informasi yang tidak ada kebenarannya. Kita menerima itu secara mentah tanpa membaca dan mencermatinya dengan baik. Atau menggali informasi lain yang lebih akurat. Hal ini dimaksudkan agar kebenaran bisa diperjuangkan dengan aksi demo yang integritas dan tepat sasaran.

Di sini penulis menawarkan kepada kita agar tidak terjerumus dalam aksi tanpa dasar atau demo berbasis hoax, tanpa nilai kebenaran. Kita membaca dan mencermati dengan baik UU yang sedang dipersoalkan. Kita perlu menginterpretasi terhadap undang-undang yang dibuat dan harus selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yakni tersurat dan tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Di sini bahasa menjadi instrumen penting untuk mengetahui dan memahami secara tepat makna di balik teks pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, penulis menawarkan dua hal yang sangat esensial dan substansial dalam memahami kebenaran UU, yakni subtilitas intelligendi (ketepatan pemahaman) dan subtilitas explincandi (ketepatan penjabarannya).

Pahami Dulu, Baru Demo

Aksi demo bukanlah tindakan yang terlarang di negeri kita. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana rakyar bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan publik. Tujuannya agar rakyat dapat memperjuangkan nilai-nilai yang diabaikan pemerintah dan DPR. Rakyat mempunyai hak tersebut jika penguasa membuat penyelewangan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan berarti penguasa terbukti tidak berhak lagi atas kepercayaan yang telah diberikan rakyatnya. Artinya rakyat sejatinya mempunyai hak tersebut untuk melawan dan bahkan dengan menurunkannya dari kekuasaan yang ada atau menuntutnya untuk dijatuhi hukuman seberat mungkin.

Hal ini pula ditandaskan oleh John Locke (1632-1704), seorang pemikir politik Inggris yang sangat berpengaruh dalam dunia politik modern. Ia sangat mendukung aksi semacam ini. Locke menyatakan bahwa “pemerintah yang menghadirkan penyelewengan dalam kekuasaan perlu dilawan dan rakyat mempunyai hak itu” (The Second Treatises of Government, §. 155). Akan tetapi, di balik kecamannya, ia juga menegaskan hal itu bisa dituntut jika mempunyai bukti yang pasti, bukan sekadar ikut-ikutan.

Penulis sendiri mengamini pernyataan Locke sebagai sebuah cara memperjuangan keadilan. Tidak boleh ada peraturan yang sewenang-wenang, tetapi semua peraturan harus melalui proses perundangan dan undang-undang harus dipermaklumkan. Undang-undang harus dibuat demi kesejahteraan (welfare) dan kebaikan bersama (common good). Pertanyaannya adalah apakah UU Cipta Kerja melawan nilai-nilai ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dijadikan dasar dari setiap aksi demo. Sehingga aksi yang dibuat itu terarah tanpa adanya unsur politik lain di dalamnya. Rakyat dan khususnya para pendemo perlu mengetahui esensi dari setiap nilai yang mau diperjuangkan dalam aspirasinya tersebut.

Akan tetapi, demo kemarin (Kamis, 8/10/2020) ribuan orang diberbagai daerah mempertontonkan aksi di luar batas kebebasan penyampaian aspirasi dan pendapat di depan publik. Aksi ini mementaskan tindakan kriminal dengan menghancurkan berbagai fasilitas umum dan fasilitas aparat keamanan. Tak sedikit pula para tim keamanan mengalami cedera yang cukup parah. Bahkan yang lebih para lagi dalam aksi ini adalah tidak sedikit tempat para buruh mengais hidup dirusak oleh para pendemo.

Lalu apa artinya ingin memperjuangkan nasib buruh. Aneh bukan? Haruskah tindakan ini terjadi? Ketakutan terbesar penulis adalah adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan dan meningkatkan elektabilitasnya atau bisa juga adanya unsur ikut-ikutan yang tanpa memahami esensi UU Omnibus Law.

Mahmud MD (Kamis, 8/10/2020) juga menegaskan dalam jumpa persnya, dalam poin yang ketujuh bahwa “pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarksis yang sudah berbentuk kriminal pada saat demo berlangsung.” Bahkan poin diulangnya beberapa kali. Dalam filosofi bahasa, jika sesuatu disampaikan berulang-ulang, maka di sana ada nilai yang amat penting dan perlu diberi perhatian khusus. Tentunya hal serupa yang mau ditekankan Menteri Menko Polhukam dalam jumpa persnya tersebut.

Penulis juga mengamini langkah yang dibuat pemerintah. Tujuannya agar para pendemo mengetahui dan menyadari batas-batas tindakan mereka. Tidak ada pemimpin yang melarang rakyatnya menyampaikan aspirasi di depan publik, meski mereka harus siap mengatasi masalah baru (klaster) Covid-19. Anjurannya sederhana, tetap patuh pada protokol kesehatan, penyampaian aspirasi yang damai, aman dan tidak meresahkan khalayak ramai dan menghindar tindakan anarkis kriminal.

Bagi penulis, esensi demo adalah memperjuangkan sesuatu yang berlawanan dengan nilai kesejahteraan bersama. Demo bukanlah suatu yang salah dan negatif, melainkan sesuatu yang mengafirmasi kecintaan setiap individu pada negaranya. Akan tetapi, demo menjadi salah jika terarah dan terjadi tindakan anarkis kriminal. Demo boleh, tetapi paham dulu!

*) Penulis adalah Pegiat Literasi dalam Bidang Filsafat Politik dan Sekretaris BEM Fakultas Filsafat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here